Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 146/PMK.04/2007 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN KEPABEANAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (6), Pasal 93A ayat (8) dan Pasal 94 ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 146/PMK.04/2007
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 150/PMK.06/2007
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 150/PMK.06/2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 40/PMK.07/2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan lelang, serta mewujudkan pelaksanaan lelang yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, adil, dan menjamin kepastian hukum, perlu melakukan penyempurnaan ketentuan mengenai lelang; bahwa … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 150/PMK.06/2007
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 546/KMK.03/2004
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 546/KMK.03/2004 TENTANG SAAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP TANJUNG JATI B (PLTU TJB) OLEH PT. CENTRAL JAVA POWER KEPADA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PT. PLN) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa berdasarkan surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : S-207/M.EKON/08/2002 tanggal 7 … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 546/KMK.03/2004
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 818/KM.1/2007
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 818/KM.1/2007 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 26 NOVEMBER SAMPAI DENGAN 02 DESEMBER 2007 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 818/KM.1/2007
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 345/KM.1/2004
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 345/KM.1/2004 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 6 SAMPAI DENGAN 12 SEPTEMBER 2004 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 345/KM.1/2004
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 397/KMK.01/2004
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 397/KMK.01/2004 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR CARBON BLACK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 261/MPP/Kep/9/1996, PT. Cabot Indonesia sebagai produsen Carbon Black di dalam negeri, mengajukan permohonan/pengaduan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 397/KMK.01/2004
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.52/2006
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 04/PJ.52/2006 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-27/PJ.52/2003 TENTANG DAFTAR DAN SANKSI ATAS WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MENERBITKAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya perkembangan lebih lanjut mengenai Wajib Pajak yang diduga menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.52/2006
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 398/KMK.01/2004
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 398/KMK.01/2004 TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU/KOMPONEN UNTUK PEMBUATAN PERALATAN DAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI OLEH INDUSTRI MANUFAKTUR TELEKOMUNIKASI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong perkembangan industri telekomunikasi di dalam negeri, dipandang perlu memberikan perlakuan sama dengan Industri telekomunikasi yang memperoleh fasilitas … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 398/KMK.01/2004
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2006
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAN NEGARA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2006
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka menjaga iklim investasi di bidang industri otomotif agar tetap kondusif, dipandang perlu … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006