Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60/PMK.010/2006 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR KOMPONEN/SUKU CADANG UNTUK INDUSTRI PERKAPALAN DAN JASA PELAYARAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk mendorong perkembangan industri perkapalan dan meningkatkan daya saing industri jasa pelayaran di dalam negeri, dipandang perlu memberikan pembebasan Bea Masuk atas impor komponen/suku cadang … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60/PMK.010/2006
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 600/PMK.010/2004
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 600/PMK.010/2004 TENTANG PERUBAHAN KLASIFIKASI DAN PENETAPAN KEMBALI TARIF BEA MASUK PRODUK-PRODUK PERTANIAN, PERIKANAN, PERTAMBANGAN FARMASI, KERAMIK DAN BESI BAJAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 591/PMK.010/2004 tentang Program Harmonisasi Tarif Bea Masuk Tahun … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 600/PMK.010/2004
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 174/PJ/2007
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 174/PJ/2007 TENTANG PEDOMAN PENENTUAN STANDAR INVESTASI TANAMAN (SIT) KELAPA SAWIT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penentuan Standar Investasi Tanaman kelapa sawit untuk kepentingan Pajak Bumi dan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pedoman Penentuan Standar Investasi Tanaman … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 174/PJ/2007
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61/PMK.010/2006
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61/PMK.010/2006 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR CHASIS BUS DENGAN MESIN TERPASANG UNTUK PEMBUATAN BUS ANGKUTAN UMUM DAN COMPLETELY KNOCK DOWN (CKD) UNTUK PEMBUATAN ANGKUTAN KOMERSIAL MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana angkutan umum serta mendorong industri perakitan di dalam negeri, … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61/PMK.010/2006
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 469/KM.1/2004
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 469/KM.1/2004 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 27 DESEMBER 2004 SAMPAI DENGAN 2 JANUARI 2005 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 469/KM.1/2004
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62/PMK.010/2006
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62/PMK.010/2006 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BUS DALAM BENTUK COMPLETELY BUILT UP (CBU) UNTUK KEPERLUAN ANGKUTAN UMUM MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana angkutan umum yang sangat mendesak, dipandang perlu memberikan keringanan Bea Masuk atas impor bus sebanyak 300 (tiga … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62/PMK.010/2006
INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR INS-181/PJ/2004
Peraturan Pajak INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR INS-181/PJ/2004 TENTANG PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK DAN PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004, telah ditegaskan bahwa seluruh Aparatur Negara harus melaksanakan percepatan pemberantasan korupsi di wilayah lingkup tugas … Lanjutkan membaca INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR INS-181/PJ/2004
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 177/PJ/2005
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 177/PJ/2005 TENTANG TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BATAM DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang: Bahwa dalam rangka memperlancar penatausahaan Wajib Pajak yang diadministrasikan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pemindahan Wajib Pajak ke Kantor … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 177/PJ/2005
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 66/PJ/2007
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 66/PJ/2007 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-170/PJ./2007 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONSELING TERHADAP WAJIB PAJAK SEBAGAI TINDAK LANJUT SURAT HIMBAUAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-170/PJ/2007 tanggal 11 Desember 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 66/PJ/2007
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 609/PMK.03/2004
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 609/PMK.03/2004 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA ALAM DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa bencana alam berupa gempa bumi dan tsunami yang melanda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara pada bulan Desember 2004, merupakan bencana … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 609/PMK.03/2004