Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 326/KM.1/2007 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 28 MEI SAMPAI DENGAN 3 JUNI 2007 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 326/KM.1/2007
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1221/PJ.342/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1221/PJ.342/2006 TENTANG PERMINTAAN PENEGASAN PERLAKUAN PPh ATAS PERALATAN TELEKOMUNIKASI YANG DIJUAL LANGSUNG OLEH SIEMENS AG GERMANY (KANTOR PUSAT) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxxxx tanggal 26 Juli 2005 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1221/PJ.342/2006
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 43/PJ.51/2002
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 43/PJ.51/2002 TENTANG PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-382/PJ/2002 TANGGAL 13 AGUSTUS 2002 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH BAGI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PENGUSAHA KENA PAJAK REKANAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 43/PJ.51/2002
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 788/PJ.53/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 788/PJ.53/2006 TENTANG PERMOHONAN PENJELASAN DAN CONTOH DASAR PENGENAAN PAJAK USAHA JASA PERBENGKELAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara yang kami terima dari Direktur Penyuluhan Perpajakan Nomor xxxxx tanggal 7 Agustus 2006 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 788/PJ.53/2006
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 789/PJ.53/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 789/PJ.53/2006 TENTANG PERLAKUAN PPN ATAS JASA ANGKUTAN ANTAR JEMPUT KARYAWAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxxxx tanggal 17 April 2006 hal sebagaimana dimaksud dalam pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa : a. PT PKS … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 789/PJ.53/2006
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55/PMK.01/2007
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55/PMK.01/2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/PMK.01/2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan secara bertahap sebagai upaya pelaksanaan " Good Govermance" dan meningkatkan penerimaan pajak serta efektivitas … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55/PMK.01/2007
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/PMK.010/2005
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/PMK.010/2005 TENTANG PENURUNAN TARIF BEA MASUK CORDLESS HANDSET DENGAN NOMOR HS. 8517.11.00.00 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan alat telekomunikasi tertentu di dalam negeri, dipandang perlu menurunkan tarif Bea Masuk cordless handset dengan nomor HS. 8517.11.00.00; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tsb di atas, … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/PMK.010/2005
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 217/PMK.02/2017
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 217/PMK.02/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 124/PMK.02/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 217/PMK.02/2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/PMK.010/2005
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG BERDASARKAN KONTRAK BAGI HASIL (PRODUCTION SHARING CONTRACTS) MINYAK DAN GAS BUMIMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara telah dicabut … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/PMK.010/2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 763/PJ.53/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 763/PJ.53/2006 TENTANG PERLAKUAN PPN ATAS TURNKEY PROJECT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara dengan Nomor XXXXX tanggal 27 Februari 2006 hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan bahwa : a. BUTETIL memenangkan tender pelaksanaan desain, … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 763/PJ.53/2006