Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 24/PJ/2007 TENTANG PENJELASAN PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-175/PJ./2006tanggal 19 Desember 2006 dan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-16/PJ./2007 tanggal 25 Januari 2007, dengan ini disampaikan penjelasan tambahan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 24/PJ/2007
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 665/PJ.51/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 665/PJ.51/2006 TENTANG PERMOHONAN SKB PPN ATAS IMPOR BKP TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxx tanggal 2 Juni 2006 hal tersebut diatas, dengan ini disampaikan sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut secara garis besar berisi antara lain : a. … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 665/PJ.51/2006
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 391/PJ/2002
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 391/PJ/2002 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN APARAT PAJAK UNTUK MENDUKUNG SISTEM SELF ASSESSMENT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam sistem self assessment, kerelaan dan kerjasama Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan adalah satu hal yang sangat penting. Direktorat Jenderal Pajak harus menciptakan kepercayaan dan kepatuhan antara Fiskus dan Wajib … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 391/PJ/2002
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2003
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 146 TAHUN 2000 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2003
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1003/PJ.322/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1003/PJ.322/2006 TENTANG PERMINTAAN PENEGASAN PPN ATAS TRANSAKSI MURABAHAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : XXX tanggal 7 Februari 2006 perihal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa : 1. Dalam Surat Saudara tersebut dikemukakan bahwa sehubungan dengan Surat Keberatan atas Nama PT. … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1003/PJ.322/2006
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1004/PJ.32/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1004/PJ.32/2006 TENTANG PPN JASA LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal 26 Juli 2006 perihal sebagaimana tersebut di atas dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut: 1. Dalam surat tersebut antara lain dikemukakan bahwa : a. PT ABC adalah perusahaan independent surveyor. … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1004/PJ.32/2006
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 370/KM.1/2002
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 370/KM.1/2002 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 26 AGUSTUS 2002 SAMPAI DENGAN 1 SEPTEMBER 2002 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 370/KM.1/2002
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 347/KM.1/2003
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 347/KM.1/2003 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 SAMPAI DENGAN 20 JULI 2003 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 347/KM.1/2003
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1002/PJ.311/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1002/PJ.311/2006 TENTANG KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SPT MASA PPh PASAL 25 ATAU YANG DIKECUALIKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut, Saudara mengemukakan bahwa : a. Sehubungan dengan Orang Pribadi yang dalam hal ini mempunyai penghasilan berupa … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1002/PJ.311/2006
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2002
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tarif … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2002