Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1003/PJ.322/2006 TENTANG PERMINTAAN PENEGASAN PPN ATAS TRANSAKSI MURABAHAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : XXX tanggal 7 Februari 2006 perihal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa : 1. Dalam Surat Saudara tersebut dikemukakan bahwa sehubungan dengan Surat Keberatan atas Nama PT. … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1003/PJ.322/2006
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1004/PJ.32/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1004/PJ.32/2006 TENTANG PPN JASA LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal 26 Juli 2006 perihal sebagaimana tersebut di atas dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut: 1. Dalam surat tersebut antara lain dikemukakan bahwa : a. PT ABC adalah perusahaan independent surveyor. … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1004/PJ.32/2006
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 370/KM.1/2002
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 370/KM.1/2002 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 26 AGUSTUS 2002 SAMPAI DENGAN 1 SEPTEMBER 2002 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 370/KM.1/2002
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 347/KM.1/2003
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 347/KM.1/2003 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 SAMPAI DENGAN 20 JULI 2003 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 347/KM.1/2003
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1002/PJ.311/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1002/PJ.311/2006 TENTANG KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SPT MASA PPh PASAL 25 ATAU YANG DIKECUALIKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut, Saudara mengemukakan bahwa : a. Sehubungan dengan Orang Pribadi yang dalam hal ini mempunyai penghasilan berupa … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1002/PJ.311/2006
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2002
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tarif … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2002
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 986/PJ.331/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 986/PJ.331/2006 TENTANG PERMOHONAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK A.N. PT. ABC (NPWP XXX) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua Nomor : S-267WP/WPJ.07/KP.0307/2006 tanggal 7 Juli 2006, yang ditujukan kepada Saudara dan salah satu tindasannya disampaikan kepada … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 986/PJ.331/2006
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ.33/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 12/PJ.33/2003 TENTANG PEMBEKUAN IZIN DUA AKUNTAN PUBLIK DAN PEMBEKUAN IZIN USAHA DUA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembekuan Izin atas nama 2 (dua) Akuntan Publik dan Pembekuan Izin Usaha 2 (dua) Kantor Akuntan Publik (KAP) bersama ini … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ.33/2003
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 983/PJ.313/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 983/PJ.313/2006 TENTANG KEWAJIBAN MEMUNGUT PPh 22 OLEH INDUSTRI YANG BERGERAK DALAM SEKTOR PERHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN ATAS PEMBELIAN BAHAN-BAHAN INDUSTRI ATAU EKSPORT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 16 September 2005 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 983/PJ.313/2006
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.52/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 18/PJ.52/2003 TENTANG PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB) SYSTEM ELECTRONIC DATA INTERCHANGE BIASA (EDI BIASA) SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 542/KMK.04/2002 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 452/KMK.04/2002, dan beberapa … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.52/2003