Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 978/PJ.332/2006 TENTANG TANGGAPAN PERMOHONAN PENJELASAN ATAS STP NOMOR 00047/109/02/322/06 TANGGAL 10 FEBRUARI 2006 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal XXX perihal Permohonan Penjelasan Atas STP Nomor 00047/109/02/322/06 Tanggal 10 Februari 2006, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Sehubungan dengan penerbitn … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 978/PJ.332/2006
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/PMK.011/2007
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/PMK.011/2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 456/KMK.04/2002 TENTANG PERPANJANGAN JANGKA WAKTU IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/KMK.05/2000 TENTANG KERINGAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN, DALAM RANGKA PEMBANGUNAN/ PENGEMBANGAN INDUSTRI/ INDUSTRI JASA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/PMK.011/2007
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 382/KMK.03/2002
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 382/KMK.03/2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 222/KMK.03/2002 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam hal pengenaan sanksi terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai, perlu … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 382/KMK.03/2002
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 22/PJ.52/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 22/PJ.52/2003 TENTANG PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB) SYSTEM ELECTRONIC DATA INTERCHANGE BIASA (EDI) SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 452/KMK.04/2002, dan beberapa pertanyaan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 22/PJ.52/2003
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/KM.1/2005
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/KM.1/2005 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 SAMPAI DENGAN 20 MARET 2005 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/KM.1/2005
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 25/PJ./2007
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 25/PJ./2007 TENTANG BACKUP DATA SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka migrasi data elektronik, pembenahan master file nasional, untuk menjaga keamanan data Sistem Informasi Perpajakan (SIP) di masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta keperluan analisa, perencanaan, penyusunan, kebijaksanaan, dengan ini diminta perhatian Saudara hal-hal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 25/PJ./2007
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 351/KM.1/2003
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 351/KM.1/2003 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 21 SAMPAI DENGAN 27 JULI 2003 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 351/KM.1/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 22/PJ./2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 22/PJ./2003 TENTANG PELAKSANAAN MONITORING PELAPORAN PEMBAYARAN PAJAK (MP3) SECARA ON-LINE DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diberlakukannya sistem pembayaran pajak secara on-line yang memerlukan ketersediaan data Master File Wajib Pajak (MFWP) secara cepat dan akurat, Direktorat Informasi Perpajakan telah membuat Menu Transfer Master File Wajib … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 22/PJ./2003
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64/PMK.04/2007
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64/PMK.04/2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 144/KMK.05/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH UNTUK KEPERLUAN IBADAH UMUM, AMAL, SOSIAL DAN KEBUDAYAAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64/PMK.04/2007
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 981/PJ.341/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 981/PJ.341/2006 TENTANG PERLAKUAN PPh PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) INDONESIA - ARAB SAUDI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal 28 September 2006 perihal permohonan penegasan atas PPh Pasal 26 berkaitan dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), bersama ini … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 981/PJ.341/2006