Peraturan pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 978/PJ.332/2006

TENTANG

TANGGAPAN PERMOHONAN PENJELASAN ATAS STP
NOMOR 00047/109/02/322/06 TANGGAL 10 FEBRUARI 2006

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal XXX perihal Permohonan Penjelasan Atas STP Nomor
00047/109/02/322/06 Tanggal 10 Februari 2006, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan penerbitn STP Bunga Penagihan Nomor 00047/109/02/322/06 Tanggal
10 Februari 2006 oleh KPP Bandar Lampung atas nama PT. ABC (Wajib Pajak), Saudara
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
a. Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak, KPP Bandar Lampung menerbitkan SKPKB PPN Nomor
00032/207/02/322/03 tanggal 19 Mei 2003, dan telah Wajib Pajak lunasi secara bertahap
melalui pembayaran tunai dan pemindahbukuan atas hasil restitusi pajak.
b. KPP Bandar Lampung menerbitkan STP Bunga Pengaihan Nomor 00047/109/02/322/06
tanggal 10 Februari 2006 karena Wajib Pajak terlambat melunasi SKPKB PPN dan telah
dilakukan Pbk atas restitusi yang ada.
c. Wajib Pajak mengajukan banding atas SKPKB tersebut sehingga diterbitkan Putusan
Pengadilan Pajak Nomor Put-08142/PP/M.VI/16/2006 tanggal 12 Mei 2006 yang menerima
permohonan banding Wajib Pajak, sehubungan dengan Putusan Pengadilan tersebut KPP
Bandar Lampung menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-118/WPJ.28/KP.0309/2006 tanggal 19 Juli 2006 tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan
Pajak.
d. Dengan diterbitkannya Putusan Pengadilan Pajak tersebut, Saudara berpendapat bahwa STP
Bunga Penagihan tersebut batal, sehubungan dengan hal tersebut memohon penegasan
mengenai status STP Bunga Penagihan.

2. Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000
(UU KUP), antara lain diatur :
a. Ayat (1) huruf a dan c, bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak
antara lain apabila Pajak Penghasilan dalam tahunn berjalan tidak atau kurang dibayar, atau
Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.
b. Ayat (3), bahwa jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf aditambah dengan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan,
dihitung sejak saat terutangnya pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai
dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

3. Dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa
Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-118/WPJ.28/KP.0309/2006 tanggal 19 Juli 2006 tentang
Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak, menyatakan bahwa terdapat kelebihan pembayaran pajak
sebesar Rp. 194.314.071,00.

5. Dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000
(UU KUP) diatur sebagai berikut :
a. Ayat (1), bahwa Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak
dapat membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan,
Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan
tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan.
b. Ayat (2), bahwa Direktur Jenderal Pajak dalam jngka waktu 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan yang
diajukan.
c. Ayat (3), bahwa apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah lewat,
Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan pembetulan yang
diajukan tersebut dianggap diterima.

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa Putusan Pengadilan Pajak
merupakan putusan yang harus dilaksanakan, sehingga dengan diterbitkannya Putusan yang
mengabulkan permohonan Wajib Pajak, mengakibatkan Wajib Pajak tidak lagi mempunyai kewajiban
untuk melunasi utang pajak sebagaimana tercantum dalam SKPKB, oleh karena itu Surat Tagihan
(STP) Bunga Penagihan yang diterbitkan berdasarkan SKPKB yang belum dilunasi tersebut, dapat
dimintakan pembetulan.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. Direktur Jenderal
Direktur,

ttd.

Gunadi
NIP. 060044247

Tembusan :
Direktur Jenderal Pajak.

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Tinggalkan Balasan