Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 981/PJ.341/2006

TENTANG

PERLAKUAN PPh PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN
PAJAK BERGANDA (P3B) INDONESIA – ARAB SAUDI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal 28 September 2006 perihal permohonan penegasan atas
PPh Pasal 26 berkaitan dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), bersama ini kami sampaikan
hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Saudara pada intinya berisi sebagai berikut :
a. Perusahaan Saudara mengekspor buku tulis ke AAA Saudi Arabia dengan nilai US$ 87,741.49
pada tanggal 7 Juli 2006. Penjualan ekspor tersebut dilakukan melalui BBB Saudi Arabia
sebagai Agent (perantara) dengan membayar komisi sebesar 1% dari total nilai ekspor.
b. Saudara menanyakan hal-hal sebagai berikut:
1) Apakah pembayaran komisi penjualan kepada BBB Saudi Arabia yang tidak
berkedudukan di Indonesia dan tidak memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia
dikenakan PPh Pasal 26.
2) Apakah pembayaran komisi tersebut dapat dibebankan sebagai biaya atau akan
dikoreksi fiskal apabila ada pemeriksaan dari Ditjen Pajak.
3) Saudara juga meminta daftar negara yang sampai saat ini mempunyai P3B dengan
Pemerintah Indonesia.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 antara lain mengatur
sebagai berikut :
a. Pasal 6 ayat (1) huruf a :
Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap,
ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan
atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan
dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi
asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.
b. Pasal 26 ayat (1) huruf d :
Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang
dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri,
penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar
20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan : d. Imbalan
sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan.

3. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Arab Saudi yang mulai berlaku efektif sejak
1 Januari 1989 hanya mengatur perpajakan atas perusahaan penerbangan/angkutan udara (air
transport) kedua negara.

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini diberikan penegasan sebagai berikut :
a. Pembayaran komisi penjualan kepada BBB Saudi Arabia terutang PPh Pasal 26 dengan tarif
20%.
b. Pembayaran komisi penjualan tersebut dapat dibebankan sebagai biaya untuk menghitung
penghasilan kena pajak.
c. Daftar negara-negara yang telah mempunyai P3B dengan Pemerintah Indonesia dapat Saudara
lihat pada situs resmi Direktorat Jenderal Pajak http://www.pajak.go.id.

Demikian kami sampaikan.

DIREKTUR,

ttd.

GUNADI

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Tinggalkan Balasan