Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 983/PJ.313/2006

TENTANG

KEWAJIBAN MEMUNGUT PPh 22 OLEH INDUSTRI YANG BERGERAK DALAM SEKTOR PERHUTANAN,
PERKEBUNAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN ATAS PEMBELIAN BAHAN-BAHAN INDUSTRI ATAU EKSPORT

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 16 September 2005 perihal tersebut di atas, dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
a. PT ABC adalah perusahaan yang bergerak dalam industri tepung tapioka dengan lokasi pabrik
di Lampung;
b. Untuk memenuhi keperluan industri, PT ABC membeli bahan baku yaitu singkong dengan
sistem langsung membeli dari petani dan atau dari para penjual yang langsung datang
membawa singkong ke pabrik;
c. Berdasarkan ayat (1) Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-27/PJ.43/2001 tanggal 24 Juli 2001
tentang Pengantar Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-523/PJ/2001 tanggal 18 Juli 2001 tentang
Tarif dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh
Industri dan Eksportir yang Bergerak dalam Sektor Perhutanan, Perkebunan, Pertanian dan
Perikanan atas Pembelian Bahan-bahan untuk Keperluan Industri atau Ekspor Mereka dari
Pedagang Pengumpul disebutkan bahwa salah satu contoh yang ditunjuk sebagai pemungut
Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah industri tapioka;
d. Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara mohon penjelasan apakah PT ABC wajib melakukan
pemotongan PPh Pasal 22 atas pembelian bahan baku dari petani dan atau dari para penjual
yang langsung datang membawa singkong ke pabrik, bukan dari pedagang pengumpul.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, antara lain diatur bahwa :
a. Pasal 22 ayat (1), Menteri Keuangan dapat menetapkan bendaharawan pemerintah untuk
memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan
tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan dibidang impor atau
kegiatan usaha di bidang lain;
b. Pasal 22 ayat (2), ketentuan mengenai dasar pemungutan, sifat dan besarnya pungutan, tata
cara penyetoran, dan tata cara pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang
Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara
Penyetoran dan Pelaporannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 236/KMK.03/2003, diatur bahwa Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, adalah industri dan eksportir yang
bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur
Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari
pedagang pengumpul.

4. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-523/PJ/2001 tentang Tarif dan Tata Cara
Pemungutan, Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Industri dan Eksportir yang
Bergerak dalam Sektor Perhutanan, Perkebunan, Pertanian, dan Perikanan, atas Pembelian Bahan-
bahan untuk Keperluan Industri atau Ekspor Mereka dari Pedagang Pengumpul sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-25/PJ./2003, antara lain diatur
sebagai berikut :
a. Pasal 1 ayat (1), badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan,
perkebunan, pertanian, dan perikanan ditunjuk sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22
atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang
pengumpul;
b. Pasal 1 ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan
bagi badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan,
pertanian, dan perikanan yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak, sebagai Pemungut Pajak
Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
c. Pasal 2, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang wajib dipungut atas pembelian bahan-bahan
oleh pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebesar 0,5% (nol koma
lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN.

5. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan ini ditegaskan sepanjang PT ABC membeli
bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul maka wajib memungut
PPh Pasal 22 sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN;

Demikian penegasan kami harap maklum.

A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR,

ttd.

GUNADI

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Tinggalkan Balasan