Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 421/KM.1/2007 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 25 JUNI SAMPAI DENGAN 1 JULI 2007 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 421/KM.1/2007
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 215/PJ/2003
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 215/PJ/2003 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-383/PJ/2002 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN SETORAN PAJAK MELALUI SISTEM PEMBAYARAN ON-LINE DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DALAM BENTUK DIGITAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 296/KMK.03/2003 tentang Perubahan Keempat Atas … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 215/PJ/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ./2005
Peraturan Pajak 14 Maret 2005 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 10/PJ./2005 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN SECARA ELEKTRONIK (e-FILING) MELALUI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA APLIKASI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (e-Filing) Melalui Perusahaan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ./2005
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70/PMK.04/2007
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70/PMK.04/2007 TENTANG KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 10A ayat (9), Pasal 11A ayat (7), Pasal 32 ayat (4), Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebgaimana telah diubah … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70/PMK.04/2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 23/PJ/2003 TENTANG REKRUTMENT PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka mengisi formasi Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dipandang perlu merekrut pegawai Direktorat Jenderal Pajak untuk diangkat sebagai Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak. Rekrutment dilaksanakan melalui mekanisme tes seleksi yang ditentukan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ/2003
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 959/PJ.32/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 959/PJ.32/2006 TENTANG PENEGASAN PERLAKUAN ATAS SSP PPN ATAS JASA PAJAK LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan Surat Saudara tanpa nomor tanggal 5 Juni 2006 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Secara garis besar isi surat Saudara mengemukakan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 959/PJ.32/2006
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 958/PJ.32/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 958/PJ.32/2006 TENTANG PERLAKUAN PPN-PPnBM ATAS TRANSAKSI DENGAN UNICEF DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 31 Juli 2006 hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa : a. PT. ABC mendapat proyek interior kantor UNICEF … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 958/PJ.32/2006
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 953/PJ.313/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 953/PJ.313/2006 TENTANG PENGADMINISTRASIAN PPh PEMOTONGAN DAN ATAU PEMUNGUTAN OLEH KPP WP BESAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 27 Januari 2005 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara dikemukakan bahwa : a. Pemberian pelayanan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 953/PJ.313/2006
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 957/PJ.322/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 957/PJ.322/2006 TENTANG PPN DAN PPh TERUTANG ATAS PEMBELIAN BESI TUA EKS KONTRAKTOR PRODUCTION SHARING (KPS) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara XXX tanpa nomor tanggal XXX perihal seperti tersebut di atas (copy terlampir), dengan ini kami kemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat Sdr. … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 957/PJ.322/2006
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 950/PJ.312/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 950/PJ.312/2006 TENTANG TANGGAPAN PEMBAHASAN RATIFIKASI ITFC-IDB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan akan diratifikasinya agreement tentang ITFC, dengan ini diusulkan hal-hal sesuai surat kami sebelumnya sebagai berikut: 1. Mencabut ketentuan pada Pasal 44 dari agreement. 2. Menyempurnakan/mencabut hal lain yang dapat menimbulkan permasalahan karena bertentangan dengan Undang-undang … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 950/PJ.312/2006