Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 /PMK.03/2007 TENTANG PEMBERLAKUAN KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA,DAN KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2007 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 5 ayat … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 /PMK.03/2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 29/PJ.6/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 29/PJ.6/2003 TENTANG PENJELASAN SE-19/PJ.6/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN BASIS DATA SIG PBB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai Contoh Rencana Biaya Pembentukan Basis Data Digital SIG PBB yang tercantum dalam Lampiran 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-19/PJ.6/2003 tanggal 26 Mei … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 29/PJ.6/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 26/PJ./2007
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 26/PJ./2007 TENTANG OPTIMALISASI PEMANFAATAN DATA PERPAJAKAN (OPDP) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka mendukung pengamanan penerimaan pajak dibangun suatu sistem informasi yang menampilkan kebenaran atau ketidakbenaran data keuangan Wajib Pajak yang disebut dengan sistem Optimalisasi Pemanfaatan Data Perpajakan (OPDP). Sistem ini dijalankan di Kantor Pelayanan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 26/PJ./2007
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 62/PJ./2005
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 62/PJ./2005 TENTANG ANGSURAN BULANAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 TAHUN 2005 SEHUBUNGAN DENGAN PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 564/KMK.03/2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak maka perlu diatur lebih lanjut mengenai aturan pelaksanaannya; … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 62/PJ./2005
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 421/KM.1/2007
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 421/KM.1/2007 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 25 JUNI SAMPAI DENGAN 1 JULI 2007 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 421/KM.1/2007
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 215/PJ/2003
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 215/PJ/2003 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-383/PJ/2002 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN SETORAN PAJAK MELALUI SISTEM PEMBAYARAN ON-LINE DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DALAM BENTUK DIGITAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 296/KMK.03/2003 tentang Perubahan Keempat Atas … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 215/PJ/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ./2005
Peraturan Pajak 14 Maret 2005 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 10/PJ./2005 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN SECARA ELEKTRONIK (e-FILING) MELALUI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA APLIKASI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (e-Filing) Melalui Perusahaan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ./2005
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70/PMK.04/2007
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70/PMK.04/2007 TENTANG KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 10A ayat (9), Pasal 11A ayat (7), Pasal 32 ayat (4), Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebgaimana telah diubah … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70/PMK.04/2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 23/PJ/2003 TENTANG REKRUTMENT PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka mengisi formasi Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dipandang perlu merekrut pegawai Direktorat Jenderal Pajak untuk diangkat sebagai Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak. Rekrutment dilaksanakan melalui mekanisme tes seleksi yang ditentukan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ/2003
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 959/PJ.32/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 959/PJ.32/2006 TENTANG PENEGASAN PERLAKUAN ATAS SSP PPN ATAS JASA PAJAK LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan Surat Saudara tanpa nomor tanggal 5 Juni 2006 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Secara garis besar isi surat Saudara mengemukakan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 959/PJ.32/2006