KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4/KM.10/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 4/KM.10/2021TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 13 JANUARI 2021 SAMPAI DENGAN 19 JANUARI 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4/KM.10/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 225/PMK.05/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 225/PMK.05/2020TENTANGSISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 225/PMK.05/2020

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ/2021

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 01/PJ/2021TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN PEMBUBUHAN CAP BUKTI PELUNASAN SELISIH KURANG BEA METERAIDIREKTUR JENDERAL PAJAK A.Umum Sehubungan dengan penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2021 tentang Tata Cara Pelunasan Selisih Kurang Bea Meterai yang Terutang atas Dokumen Berupa Cek dan Bilyet Giro, perlu diberikan petunjuk pelaksanaan pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ/2021

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 01/PJ/2021

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 01/PJ/2021TENTANGTATA CARA PELUNASAN SELISIH KURANG BEA METERAI YANG TERUTANGATAS DOKUMEN BERUPA CEK DAN BILYET GIRODIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang :bahwa dalam rangka memberikan kemudahan administrasi pelunasan selisih kurang bea meterai yang terutang atas dokumen berupa cek dan bilyet giro sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, perlu menetapkan Peraturan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 01/PJ/2021

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 22/PJ/2020

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 22/PJ/2020TENTANGPENCABUTAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DALAMRANGKA SIMPLIFIKASI REGULASIDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa masih terdapat ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah tidak relevan, tidak sesuai dengan kondisi saat … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 22/PJ/2020

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 24/PJ/2020

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 24/PJ/2020TENTANGTATA CARA PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN, PEMBATALAN SERTA PERMOHONAN DANPENERBITAN KEMBALI IZIN PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN DENGAN MENGGUNAKANBAHASA INGGRIS ATAU PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANGDOLAR AMERIKA SERIKATDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tata cara permohonan, pemberitahuan, pemberian, pembatalan serta permohonan dan penerbitan kembali izin penyelenggaraan pembukuan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 24/PJ/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 230/PMK.07/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 230/PMK.07/2020TENTANGRINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT DAERAHPROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2021DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 230/PMK.07/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 234/PMK.05/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 234/PMK.05/2020TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 225/PMK.05/2019TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSATDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk lebih memberikan kepastian pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, berdasarkan ketentuan Pasal … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 234/PMK.05/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 235/PMK.010/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 235/PMK.010/2020TENTANGORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASIINTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk memajukan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia, perlu menjalin hubungan kerja sama internasional yang harmonis dan saling menguntungkan dengan organisasi internasional;bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai perlakuan perpajakan bagi … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 235/PMK.010/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 236/PMK.010/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 236/PMK.010/2020TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR202/PMK.010/2017 TENTANG PELAKSANAAN PERLAKUAN PAJAKPENGHASILAN YANG DIDASARKAN PADA KETENTUANDALAM PERJANJIAN INTERNASIONALDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk memajukan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia, perlu menjalin hubungan kerja sama internasional yang harmonis dan saling menguntungkan baik dengan negara mitra maupun organisasi internasional;bahwa … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 236/PMK.010/2020