Archive

Tag Archives: Surat Tagihan Pajak

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR SE – 30/PJ/2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

A. Umum
Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, perlu dibuat petunjuk pelaksanaan Pengampunan Pajak.
B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dimaksudkan sebagai acuan prosedur pelaksanaan Pengampunan Pajak.
2. Tujuan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini bertujuan untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan Pengampunan Pajak.
C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini meliputi:

1. Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Pengampunan Pajak
2. Tata Cara Pelaksanaan Pengampunan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Wilayah DJP
3. Tata Cara Pelaksanaan Pengampunan Pajak di Tempat Tertentu
4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Lainnya Sehubungan dengan Pengampunan Pajak
5. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengampunan Pajak
D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
E. Materi

I. Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Pengampunan Pajak
1. Pembentukan Tim Penerimaan dan Tindak Lanjut Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak
a. Penerimaan dan tindak lanjut pengajuan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak dilaksanakan oleh Tim Penerimaan dan Tindak Lanjut Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak di masing-masing Kantor Pelayanan Pajak, dan Tim Penerimaan dan Tindak Lanjut Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak di Kantor Wilayah DJP.
b. Pembentukan tim ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dengan menggunakan petunjuk sebagaimana Lampiran 1 Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
2. Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak
a. Orang Pribadi atau Badan yang akan menyampaikan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak (selanjutnya disebut Surat Pernyataan) harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
b. Dalam hal Orang Pribadi atau Badan yang akan menyampaikan Surat Pernyataan belum memiliki NPWP, Orang Pribadi atau Badan tersebut wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Orang Pribadi atau Badan.
c. Dalam hal status Wajib Pajak tersebut adalah Hapus (DE), Wajib Pajak tersebut wajib mengaktifkan kembali NPWP-nya.
d. Dalam hal status Wajib Pajak tersebut adalah Non Efektif (NE), Kantor Pelayanan Pajak wajib mengaktifkan kembali NPWP-nya.
e. Seksi Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak menindaklanjuti pendaftaran sebagaimana huruf b atau pengaktifan kembali NPWP sebagaimana huruf c dan huruf d dengan menggunakan prosedur yang mengatur tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak.
f. Dalam hal Orang Pribadi atau Badan mendaftarkan NPWP ke tempat tertentu di dalam negeri, maka Petugas Pajak dapat memberikan NPWP bagi Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP atau mengaktifkan kembali NPWP bagi Wajib Pajak yang berstatus DE atau NE.
3. Pemutakhiran Daftar Wajib Pajak yang Sedang Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan
a. Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan membuat dan menyampaikan Daftar Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan:

1) Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan dilakukan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan di Kantor Wilayah DJP, maka Kantor Wilayah DJP wajib membuat dan menyampaikan Daftar Wajib Pajak yang Sedang Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan atau yang berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap pada saat:

a) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan kepada Wajib Pajak;
b) Surat Perintah Penyidikan diterbitkan; atau
c) Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana yang Dinyatakan Lengkap diterbitkan oleh Kejaksaan.

melalui surat elektronik (email)/faksimile/media lainnya kepada Direktorat Penegakan Hukum.

2) Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan dilakukan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan di Direktorat Penegakan Hukum, maka Direktorat Penegakan Hukum membuat Daftar Wajib Pajak yang Sedang Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau Penyidikan, atau yang berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap.
3) Daftar Wajib Pajak sebagaimana angka 1) dan 2) dibuat dengan dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana Lampiran 20 Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
b. Direktorat Penegakan Hukum wajib merekam atau memutakhirkan    yang Sedang Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau Penyidikan, atau yang berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap yang dibuat oleh Direktorat Penegakan Hukum atau yang disampaikan oleh Kantor Wilayah DJP pada aplikasi.
4. Pemutakhiran Status Tindakan Penagihan dan Pemutakhiran Data Tunggakan
a. Pemutakhiran Status Tindakan Penagihan

1) Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan wajib menyampaikan Daftar Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang sedang dilakukan tindakan penagihan kepada Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi (TTKI) pada saat:

a) Surat Keputusan Menteri Keuangan Pencegahan Bepergian Ke Luar Negeri atau Surat Keputusan Menteri Keuangan Pencabutan Pencegahan Bepergian Ke Luar Negeri diterbitkan; atau
b) Surat Perintah Penyanderaan atau Surat Perintah Penghentian Penyanderaan diterbitkan.
2) Daftar Wajib Pajak/Penanggung Pajak sebagaimana huruf a dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana Lampiran  21 Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
3) Direktorat TTKI wajib merekam atau memutakhirkan Daftar Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang sedang dilakukan tindakan penagihan,
b. Pemutakhiran Data Tunggakan
Seksi Penagihan pada KPP wajib melakukan update data tunggakan pajak pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
II. Tata Cara Pelaksanaan Pengampunan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Wilayah DJP
Pelaksanaan Pengampunan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Wilayah DJP meliputi tata cara sebagai berikut:
1. Tata Cara Penerimaan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
2. Tata Cara Penelitian Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3 Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
3. Tata Cara Tindak Lanjut Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak di Kantor Wilayah DJP sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 4 Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
4. Tata Cara Penyimpanan dan Pengiriman Berkas Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 5 Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
5. Tata Cara Pembetulan Surat Keterangan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 6 Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
III. Tata Cara Pelaksanaan Pengampunan Pajak di Tempat Tertentu
Pelaksanaan pengampunan pajak di tempat tertentu dilakukan dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 7 Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
IV. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Lainnya Sehubungan dengan Pengampunan Pajak
Pelaksanaan kegiatan lainnya sehubungan dengan pengampunan pajak meliputi tata cara sebagai berikut:
1. Tata Cara Penangguhan dan Penghentian Pemeriksaan sehubungan dengan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 8 Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
2. Tata Cara Penangguhan dan Penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan sehubungan dengan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 9 Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
3. Tata Cara Penangguhan dan Penghentian Penyidikan sehubungan dengan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 10 Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
4. Tata Cara Penyelesaian Pencabutan Pemohonan dan/atau Pengajuan Kelebihan Pembayaran Pajak dan/atau Upaya Hukum oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 11 Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
5. Tata Cara Penyelesaian Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali Atas Putusan Pengadilan Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 12 Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
6. Tata Cara Penyelesaian Permintaan Informasi Pajak Yang Tidak atau Kurang Dibayar atau Yang Tidak Seharusnya Dikembalikan untuk Wajib Pajak yang Sedang Dilakukan Pemeriksaaan Bukti Permulaan atau Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 13 Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
7. Tata Cara Penghapusan Sanksi Administrasi secara Jabatan Sehubungan dengan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 14 Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
8. Tata Cara Pembatalan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan yang Terbit Setelah Surat Pernyataan diterima oleh KPP sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 15 Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
9. Tata Cara Tindak Lanjut Penyelesaian Putusan Pengadilan yang Diterima setelah Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 16 Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
10. Tata Cara Pemindahbukuan sehubungan dengan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 17 Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
11. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Harta Tidak Bergerak Berupa Tanah dan/atau Bangunan dan Harta Berupa Saham Sehubungan dengan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 18 Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
V. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengampunan Pajak
1. Pimpinan DJP memantau kegiatan penerimaan dan tindak lanjut pengajuan Surat Pernyataan Harta melalui aplikasi dashboard.
2. Kepala Kantor Wilayah DJP dan Kepala KPP melakukan monitoring dan pengendalian internal atas kegiatan penerimaan dan tindak lanjut pengajuan Surat Pernyataan Harta di Kanwil DJP dan KPP dalam lingkungan kerjanya menggunakan aplikasi monitoring.
3. Sehubungan dengan penangguhan dan penghentian pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan:
a. Kepala Seksi Pemeriksaan di KPP;
b. Kepala Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan di Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan di Kanwil DJP;
c. Kepala Seksi yang mengadministrasikan pemeriksaaan di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan,
d. Kepala Seksi di Subdirektorat Pemeriksaaan Bukti Permulaan, Direktorat Penegakan Hukum;
e. Kepala Seksi di Subdirektorat Penyidikan, Direktorat Penegakan Hukum
wajib memantau informasi Wajib Pajak yang mengajukan Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang telah diterbitkan pada aplikasi monitoring setiap hari.
4. Sehubungan dengan penyelesaian pencabutan permohonan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kepala Seksi Peninjauan Kembali di Direktorat Keberatan dan Banding wajib memantau informasi Wajib Pajak yang mengajukan Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang telah diterbitkan pada aplikasi monitoring setiap hari.
5. Sehubungan dengan pengusulan penghapusan sanksi administrasi ke Kanwil DJP, Kepala Seksi Penagihan di KPP wajib memantau Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang telah diterbitkan pada aplikasi monitoring setiap hari.
6. Sehubungan dengan pengusulan pembatalan keputusan dan ketetapan yang terbit setelah Surat Pernyataan disampaikan Wajib Pajak:
a. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I/II/III/IV di KPP wajib memantau Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan pada aplikasi monitoring setelah menerima tembusan Surat Ketetapan Pajak dari Seksi Pelayanan.
b. Kepala Seksi di Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan, Kanwil DJP wajib memantau Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan pada aplikasi monitoring.
7. Sehubungan dengan tindak lanjut putusan pengadilan yang diterima setelah Surat Pernyataan disampaikan Wajib Pajak:
a. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I di KPP;
b. Kepala Seksi di Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan, Kanwil DJP; dan
c. Kepala Seksi di Direktorat Keberatan dan Banding
yang bertugas menindaklanjuti putusan pengadilan berupa Banding, Gugatan dan Peninjauan Kembali, wajib memantau Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan pada saat memproses tindak lanjut putusan pengadilan.
VI. Lain-lain
1. Seluruh Tim Penerimaan dan Tindak Lanjut Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak dan Pejabat yang memiliki akses monitoring pengampunan pajak wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan.
2. Seluruh Tim Penerimaan dan Tindak Lanjut Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak di KPP dan Kanwil DJP tidak boleh membawa alat komunikasi (misalnya: handphone berkamera), perekam, kamera atau media lainnya, dan dilarang merekam atau mengambil gambar/foto dokumen dengan media elektronik apapun, atau mengunggah foto dokumen di media sosial apapun selain pada sistem aplikasi Direktorat Jenderal Pajak dalam menjalankan tugas terkait penerimaan dan tindak lanjut Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak.
3. Seluruh Tim Penerimaan dan Tindak Lanjut Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak di KPP dan Kanwil DJP, yang diutamakan Ketua Subtim dan Anggota Tim yang berhadapan langsung dengan Wajib Pajak menggunakan seragam tertentu dalam menjalankan tugas terkait penerimaan dan tindak lanjut Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak.
4. Kepala KPP dihimbau untuk menyediakan ruangan khusus atau tempat penyimpanan khusus dalam rangka penelitian dan penyimpanan Surat Pernyataan sesuai dengan kondisi Kantor Pelayanan Pajak masing-masing.
5. Dalam hal terjadi keadaan darurat atau gangguan teknis, Kantor Pelayanan Pajak tetap dapat melakukan layanan penerimaan Surat Pernyataan. Tata Cara Penerimaan Surat Pernyataan Harta Untuk Pengampunan Pajak dalam Keadaan Darurat atau Gangguan Teknis adalah sebagaimana dimaksud di dalam Lampiran 19 dalam Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
6. Kepala KPP memberikan pemahaman kebijakan Pengampunan Pajak kepada seluruh pegawai di lingkungan KPP yang bersangkutan.
7. Kepala KPP bertanggungjawab atas penyimpanan berkas Surat Pernyataan Harta sebelum dikirim ke KPDDP Makassar.
VII. Penutup
Surat Edaran Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Demikian Surat Edaran Direktur Jenderal ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2016
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI
NIP 195711081984081001

info@peraturanpajak.com

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER – 07/PJ/2016

TENTANG

DOKUMEN DAN PEDOMAN TEKNIS PENGISIAN DOKUMEN DALAM RANGKA

PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, perlu untuk menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak;

Mengingat  :

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1043);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan  :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG DOKUMEN DAN PEDOMAN TEKNIS PENGISIAN DOKUMEN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK.

Pasal 1

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Pengampunan Pajak, adalah sebagai berikut:

1. Dokumen yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, yaitu:

a. Lampiran I, Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf A;
b. Lampiran II, Surat Pernyataan Mengalihkan dan Menginvestasikan Harta Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf B;
c. Lampiran III, Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Harta Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf C;
d. Lampiran IV, Daftar Rincian Harta dan Utang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf D;
e. Lampiran V, Surat Pernyataan Mencabut Permohonan dan/atau Pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf E;
f. Lampiran VI, Surat Pernyataan Besaran Peredaran Usaha sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf F;
g. Lampiran VII, Surat Permintaan Informasi Tertulis Mengenai Jumlah Pajak Yang Tidak atau Kurang Dibayar atau Tidak Seharusnya Dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf H;
h. Lampiran VIII, Surat Permohonan Pencabutan Atas Permohonan dan/atau Pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf I;
i. Lampiran IX, Surat Keterangan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf J;
j. Lampiran X, Laporan Pengalihan dan Realisasi Investasi Harta Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf L; dan
k. Lampiran XI, Laporan Penempatan Harta Tambahan Yang Berada di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf M,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

2. Dokumen dalam lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini, yaitu:

a. Lampiran  XII,  Surat Pembetulan atas Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 42 ayat (2);
b. Lampiran XIII, Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan atau Pengalihan Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 25 ayat (4);
c. Lampiran XIV, Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Atau Pengalihan Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) dan Pasal 25 ayat (5);
d. Lampiran XV, Surat Keputusan Pembatalan Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
e. Lampiran XVI, Surat Keputusan Pembatalan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
f. Lampiran  XVII, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5);
g. Lampiran XVIII, Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf f; dan
h. Lampiran  XIX, Surat Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1),

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

  Pasal 2

Pedoman teknis pengisian dokumen yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dalam setiap lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PENGAMPUNAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia yang merata dan berkeadilan, memerlukan pendanaan besar yang bersumberutama dari penerimaan pajak;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat, diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada;

c. bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih perlu ditingkatkan karena terdapat Harta, baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;

d. bahwa untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
  2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
  3. Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik
    Indonesia.
  4. Utang adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan Harta.
  5. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, kecuali jika Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
  6. Tunggakan Pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
  7. Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak.
  8. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
  9. Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Pernyataan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengungkapkan Harta, Utang, nilai Harta bersih, serta penghitungan dan pembayaran Uang Tebusan.
  10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
  11. Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri sebagai bukti pemberian Pengampunan Pajak.
  12. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir yang selanjutnya disebut SPT PPh Terakhir adalah:
    a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2015 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015; atau
    b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015.
  13. Manajemen Data dan Informasi adalah sistem administrasi data dan informasi Wajib Pajak yang berkaitan dengan Pengampunan Pajak yang dikelola oleh Menteri.
  14. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri untuk menerima setoran penerimaan negara dan berdasarkan Undang-Undang ini ditunjuk untuk menerima setoran Uang Tebusan dan/atau dana yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan Pengampunan Pajak.
  15. Tahun Pajak Terakhir adalah Tahun Pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas:

a. kepastian hukum;

b. keadilan;

c. kemanfaatan; dan

d. kepentingan nasional.

(2) Pengampunan Pajak bertujuan untuk:

a. mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;

b. mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan

c. meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

BAB III
SUBJEK DAN OBJEK PENGAMPUNAN PAJAK

Pasal 3

(1) Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak.

(2) Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wajib Pajak yang sedang:

a. dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;

b. dalam proses peradilan; atau

c. menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

(4) Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak.

(5) Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas kewajiban:

a. Pajak Penghasilan; dan

b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

BAB IV
TARIF DAN CARA MENGHITUNG UANG TEBUSAN

Pasal 4

(1) Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar:

a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;

b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan

c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

(2) Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:

a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;

b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan

c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

(3) Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir adalah sebesar:

a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan; atau

b. 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan,
untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Pasal 5

(1) Besarnya Uang Tebusan dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan dasar pengenaan Uang Tebusan.

(2) Dasar pengenaan Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai Harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.

(3) Nilai Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan selisih antara nilai Harta dikurangi nilai Utang.

Pasal 6

(1) Nilai Harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan meliputi:

a. nilai Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir; dan

b. nilai Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.

(2) Nilai Harta yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.

(3) Dalam hal Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai Harta yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh
Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada tanggal akhir tahun buku sesuai dengan SPT PPh Terakhir.

(4) Nilai Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai nominal untuk Harta berupa kas atau nilai wajar untuk Harta selain kas pada akhir Tahun Pajak Terakhir

(5) Dalam hal nilai Harta tambahan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai Harta tambahan ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan:

a. nilai nominal untuk Harta berupa kas; atau

b. nilai wajar pada akhir Tahun Pajak Terakhir untuk Harta selain kas, dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

Pasal 7

(1) Nilai Utang yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan meliputi:

a. nilai Utang yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir; dan

b. nilai Utang yang berkaitan dengan Harta tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.

(2) Untuk penghitungan dasar pengenaan Uang Tebusan, besarnya nilai Utang yang berkaitan secara langsung dengan perolehan Harta tambahan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai Harta bagi:

a. Wajib Pajak badan paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai Harta tambahan; atau

b. Wajib Pajak orang pribadi paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Harta tambahan.

(3) Nilai Utang yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.

(4) Dalam hal Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada tanggal akhir tahun buku sesuai dengan SPT PPh Terakhir.

(5) Nilai Utang yang berkaitan dengan Harta tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam daftar Utang pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

(6) Dalam hal nilai Utang yang berkaitan dengan Harta tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dalam mata uang selain Rupiah, nilai Utang ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada akhir Tahun
Pajak Terakhir.

BAB V
TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN, PENERBITAN
SURAT KETERANGAN, DAN PENGAMPUNAN
ATAS KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Pasal 8

(1) Untuk memperoleh Pengampunan Pajak, Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pernyataan kepada Menteri.

(2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:

a. Wajib Pajak orang pribadi;

b. pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak badan; atau

c. penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf b berhalangan.

(3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;

b. membayar Uang Tebusan;

c. melunasi seluruh Tunggakan Pajak;

d. melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;

e. menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan

f. mencabut permohonan:

1. pengembalian kelebihan pembayaran pajak;

2. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;

3. pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;

4. keberatan;

5. pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;

6.  banding;

7.  gugatan; dan/atau

8.  peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

(4) Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dibayar lunas ke kas negara melalui Bank Persepsi.

(5) Pembayaran Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan surat setoran pajak yang berfungsi sebagai bukti pembayaran Uang Tebusan setelah mendapatkan validasi.

(6) Dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak harus mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menginvestasikan Harta dimaksud di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun:

a. sebelum 31 Desember 2016 bagi Wajib Pajak yang memilih menggunakan tarif Uang Tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b; dan/atau

b. sebelum 31 Maret 2017 bagi Wajib Pajak yang memilih menggunakan tarif Uang Tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.

(7) Dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan Harta yang berada dan/atau ditempatkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak tidak dapat mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan.

Pasal 9

(1) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat paling sedikit informasi mengenai identitas Wajib Pajak, Harta, Utang, nilai Harta bersih, dan penghitungan Uang Tebusan.

(2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:

a. bukti pembayaran Uang Tebusan;

b. bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Tunggakan Pajak;

c. daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan;

d. daftar Utang serta dokumen pendukung;

e. bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan;

f. fotokopi SPT PPh Terakhir; dan

g. surat pernyataan mencabut permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f.

(3) Dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak harus melampirkan surat pernyataan mengalihkan dan
menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan Harta yang berada dan/atau ditempatkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7), selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak harus melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan.

(5) Bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), Wajib Pajak dimaksud harus melampirkan surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha.

Pasal 10

(1) Surat Pernyataan disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri.

(2) Sebelum menyampaikan Surat Pernyataan dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Wajib Pajak meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak atau tempat lain yang
ditentukan oleh Menteri.

(3) Berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak membayar Uang Tebusan dan menyampaikan Surat Pernyataan beserta lampirannya.

(4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan Surat Keterangan kepada Wajib Pajak.

(5) Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan dianggap diterima sebagai Surat Keterangan.

(6) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri dapat menerbitkan surat pembetulan atas Surat Keterangan dalam hal terdapat:

a. kesalahan tulis dalam Surat Keterangan; dan/atau

b. kesalahan hitung dalam Surat Keterangan.

(7) Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

(8) Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan kedua atau ketiga sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan yang pertama atau kedua diterbitkan.

(9) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan yang kedua atau ketiga, penghitungan dasar pengenaan Uang Tebusan dalam Surat Pernyataan dimaksud memperhitungkan dasar pengenaan Uang Tebusan yang telah dicantumkan dalam Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya.

(10) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Uang Tebusan yang disebabkan oleh:

a. diterbitkannya surat pembetulan karena kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b; atau

b. disampaikannya Surat Pernyataan kedua atau ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (8), atas kelebihan pembayaran dimaksud harus dikembalikan dan/atau diperhitungkan dengan kewajiban perpajakan lainnya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat pembetulan atau disampaikannya Surat Pernyataan kedua atau ketiga dimaksud.

Pasal 11

(1) Wajib Pajak yang telah menyampaikan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diberi tanda terima sebagai bukti penerimaan Surat Pernyataan.

(2) Wajib Pajak yang telah memperoleh tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan:

a. pemeriksaan;

b. pemeriksaan bukti permulaan; dan/atau

c. penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir.

(3) Dalam hal Wajib Pajak yang telah memperoleh tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dilakukan:

a. pemeriksaan;

b. pemeriksaan bukti permulaan; dan/atau

c. penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir,
terhadap pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dimaksud ditangguhkan sampai dengan diterbitkannya Surat Keterangan.

(4) Pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihentikan dalam hal Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan.

(5) Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Keterangan, memperoleh fasilitas Pengampunan Pajak berupa:

a. penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir;

b. penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir;

c. tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; dan

d. penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang sebelumnya telah ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).

(6) Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilakukan oleh pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB VI
KEWAJIBAN INVESTASI ATAS HARTA YANG DIUNGKAPKAN
DAN PELAPORAN

Pasal 12

(1) Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) harus mengalihkan Harta dimaksud melalui Bank Persepsi yang ditunjuk secara khusus untuk itu paling lambat:

a. tanggal 31 Desember 2016 bagi Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf a; dan/atau

b. tanggal 31 Maret 2017 bagi Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b

(2) Jangka waktu investasi paling singkat 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) terhitung sejak tanggal dialihkannya Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. surat berharga Negara Republik Indonesia;

b. obligasi Badan Usaha Milik Negara;

c.  obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah;

d.  investasi keuangan pada Bank Persepsi;

e. obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;

f. investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;

g. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; dan/atau

h. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Wajib Pajak atau kuasa yang ditunjuk harus menyampaikan laporan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri mengenai:

a. realisasi pengalihan dan investasi atas Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan untuk Harta tambahan yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi Wajib Pajak yang harus mengalihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6); dan/atau

b. penempatan atas Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan untuk Harta tambahan yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi Wajib Pajak yang tidak dapat mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7).

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri dapat menerbitkan dan mengirimkan surat peringatan setelah batas akhir periode penyampaian Surat Pernyataan dalam hal:

a. Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6); dan/atau

b. Wajib Pajak yang menyatakan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7).

(3) Wajib Pajak harus menyampaikan tanggapan atas surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal kirim.

(4) Dalam hal berdasarkan tanggapan Wajib Pajak diketahui bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dan/atau Pasal 8 ayat (7), berlaku ketentuan:

a. terhadap Harta bersih tambahan yang tercantum dalam Surat Keterangan diperlakukan sebagai penghasilan pada Tahun Pajak 2016 dan atas penghasilan dimaksud dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan

b. Uang Tebusan yang telah dibayar oleh Wajib Pajak diperhitungkan sebagai pengurang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(5) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap berlaku ketentuan mengenai perlakuan khusus dalam rangka Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB VII
PERLAKUAN PERPAJAKAN

Pasal 14

(1) Bagi Wajib Pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan menurut ketentuan Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, harus membukukan selisih antara nilai Harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang disampaikan dalam Surat Pernyataan
dikurangi dengan nilai Harta bersih yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT PPh Terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, sebagai tambahan atas saldo laba ditahan dalam neraca.

(2) Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yang berupa aktiva tidak berwujud, tidak dapat diamortisasi untuk tujuan perpajakan.

(3) Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yang berupa aktiva berwujud, tidak dapat disusutkan untuk tujuan perpajakan.

Pasal 15

(1) Wajib Pajak yang telah memperoleh Surat Keterangan dan membayar Uang Tebusan atas:

a. Harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau

b. Harta berupa saham, yang belum dibaliknamakan atas nama Wajib Pajak, harus melakukan pengalihan hak menjadi atas nama Wajib Pajak.

(2) Pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan, dalam hal:

a. permohonan pengalihan hak; atau

b. penandatanganan surat pernyataan oleh kedua belah pihak di hadapan notaris yang menyatakan bahwa Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah benar milik Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan, dalam hal Harta dimaksud belum dapat diajukan permohonan pengalihan hak, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2017.

(3) Pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal terdapat perjanjian pengalihan hak dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2017.

(4) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Wajib Pajak tidak mengalihkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas pengalihan hak yang dilakukan dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan.

Pasal 16

(1) Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan, tidak berhak:

a. mengompensasikan kerugian fiskal dalam surat pemberitahuan untuk bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, ke bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak berikutnya;

b. mengompensasikan kelebihan pembayaran pajak dalam surat pemberitahuan atas jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) untuk masa pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir, ke masa pajak berikutnya;

c. mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam surat pemberitahuan atas jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; dan/atau

d. melakukan pembetulan surat pemberitahuan atas jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, setelah Undang-Undang ini diundangkan.

(2) Setelah Undang-Undang ini diundangkan, pembetulan surat pemberitahuan untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan dianggap tidak disampaikan.

Pasal 17

(1) Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Gugatan, Putusan Peninjauan Kembali, untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang terbit sebelum Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan, tetap dijadikan dasar bagi:

a. Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak dan/atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak;

b. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kerugian fiskal; dan

c. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kelebihan pembayaran pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2) Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Gugatan, Putusan Peninjauan Kembali, untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang terbit setelah Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan, tidak dapat dijadikan dasar bagi:

a. Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak dan/atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak;

b. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kerugian fiskal; dan

c. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kelebihan pembayaran pajak.

(3) Dalam hal terdapat Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, SuratKeputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat
Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang terbit sebelum Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan yang mengakibatkan
timbulnya kewajiban pembayaran imbalan bunga bagi Direktorat Jenderal Pajak, atas kewajiban dimaksud menjadi hapus.

BAB VIII
PERLAKUAN ATAS HARTA YANG BELUM
ATAU KURANG DIUNGKAP

Pasal 18

(1) Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh Surat Keterangan kemudian ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud.

(2) Dalam hal:

a. Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode Pengampunan Pajak berakhir; dan

b. Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud, paling lama 3 (tiga) tahun
terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

(3) Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Pajak
Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.

(4) Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB IX
UPAYA HUKUM

Pasal 19

(1) Segala sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini hanya dapat diselesaikan melalui pengajuan gugatan.
(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan pada badan peradilan pajak.

BAB X
MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI

Pasal 20

Data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.

Pasal 21

(1) Menteri menyelenggarakan Manajemen Data dan Informasi dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini.

(2) Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, dilarang membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau memberitahukan data dan informasi yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak kepada pihak lain.

(3) Data dan informasi yang disampaikan Wajib Pajak dalam rangka Pengampunan Pajak tidak dapat diminta oleh siapapun atau diberikan kepada pihak manapun berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, kecuali atas persetujuan Wajib Pajak sendiri.

(4) Data dan informasi yang disampaikan Wajib Pajak digunakan sebagai basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 22

Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan penyelidikan, dilakukan penyidikan, atau dituntut, baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
(2) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

BAB XII
KETENTUAN PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a. pelaksanaan Pengampunan Pajak;

b. penunjukan Bank Persepsi yang menerima pengalihan Harta;

c. prosedur dan tata cara investasi;

d. penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1); dan

e. penunjukan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Pasal 10 ayat (5), Pasal 10 ayat (6), Pasal 11 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 1 Juli 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 Juli 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PENGAMPUNAN PAJAK

I. UMUM

Pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, banyak Harta warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam bentuk likuid maupun nonlikuid, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Permasalahannya adalah bahwa sebagian dari Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik Harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila dilakukan pembandingan dengan Harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para pemilik Harta tersebut merasa ragu untuk membawa kembali atau mengalihkan Harta mereka dan untuk menginvestasikannya dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.

Selain itu, keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pembayaran pajak. Agar peran serta ini dapat terdistribusikan dengan merata tanpa ada pembeda, perlu diciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian
hukum. Hal ini didasarkan pada masih maraknya aktivitas ekonomi di dalam negeri yang belum atau tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Aktivitas yang tidak dilaporkan tersebut mengusik rasa keadilan bagi para Wajib Pajak yang telah berkontribusi aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena
para pelakunya tidak berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Untuk itu, perlu diterapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan untuk mendorong pengalihan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi warga negara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan Harta yang dimilikinya dalam bentuk Pengampunan Pajak. Terobosan kebijakan berupa Pengampunan Pajak atas pengalihan Harta ini juga didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara.

Kebijakan Pengampunan Pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar Uang Tebusan atas Pengampunan Pajak yang diperolehnya. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini, penerimaan Uang Tebusan diperlakukan sebagai penerimaan Pajak Penghasilan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam jangka pendek, hal ini akan dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diterimanya Uang Tebusan yang berguna bagi Negara untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan. Dalam jangka panjang, Negara akan mendapatkan penerimaan pajak dari tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari Harta yang telah dialihkan dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari aspek yuridis, pengaturan kebijakan Pengampunan Pajak melalui Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 23A Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena berkaitan dengan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan.

Undang-Undang ini dapat menjembatani agar Harta yang diperoleh dari aktivitas yang tidak dilaporkan dapat diungkapkan secara sukarela sehingga data dan informasi atas Harta tersebut masuk ke dalam sistem administrasi perpajakan dan dapat dimanfaatkan untuk pengawasan kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan di masa yang akan datang.

Kebijakan Pengampunan Pajak seyogianya diikuti dengan kebijakan lain seperti penegakan hukum yang lebih tegas dan penyempurnaan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta kebijakan strategis lain di bidang perpajakan dan perbankan.

Dengan berpegang teguh pada prinsip atau asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan nasional, tujuan penyusunan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut:

  1. mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
  2. mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
  3. meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Secara garis besar, pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

  1. pengaturan mengenai subjek Pengampunan Pajak;
  2. pengaturan mengenai objek Pengampunan Pajak;
  3. pengaturan mengenai tarif dan cara menghitung Uang Tebusan:
  4. pengaturan mengenai tata cara penyampaian Surat Pernyataan, penerbitan Surat Keterangan, dan pengampunan atas kewajiban perpajakan;
  5. pengaturan mengenai kewajiban investasi atas Harta yang diungkapkan dan pelaporan;
  6. pengaturan mengenai perlakuan perpajakan;
  7. pengaturan mengenai perlakuan atas Harta yang belum atau kurang diungkap;
  8. pengaturan mengenai upaya hukum;
  9. pengaturan mengenai manajemen data dan informasi; dan
  10. pengaturan mengenai ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah pelaksanaan Pengampunan Pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah pelaksanaan Pengampunan Pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah seluruh pengaturan kebijakan Pengampunan Pajak bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan nasional” adalah pelaksanaan Pengampunan Pajak mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Wajib Pajak yang berhak mendapatkan Pengampunan Pajak adalah Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Dalam hal Wajib Pajak belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, Wajib Pajak harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak di kantor Direkorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Dalam hal Wajib Pajak baru memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak pada tahun 2016 dan belum menyampaikan SPT Tahunan PPh Terakhir, tambahan Harta bersih yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan seluruhnya diperhitungkan sebagai dasar pengenaan Uang Tebusan.

Ayat (2)

Pada prinsipnya Pengampunan Pajak diberikan atas kewajiban perpajakan yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak, yang terepresentasi dalam Harta yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Besarnya dasar pengenaan Uang Tebusan adalah Harta tambahan yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir dikurangi dengan Utang yang terkait dengan perolehan Harta tambahan tersebut.

Ketentuan ini mengatur cara penghitungan Uang Tebusan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak yang mengajukan Surat Pernyataan.

Contoh 1:

Wajib Pajak A hanya memiliki Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 (SPT PPh Terakhir) Wajib Pajak melaporkan:
a. Nilai Harta Rp15.000.000.000,00
b. Nilai Utang Rp  5.000.000.000,00
—————————————————- –
c. Nilai Harta bersih Rp10.000.000.000,00

Dalam Surat Pernyataan yang disampaikan pada periode bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku, diketahui bahwa:
a. Nilai Harta Rp 20.000.000.000,00
b. Nilai Utang Rp  6.000.000.000,00
————————————————— –
c. Nilai Harta bersih Rp 14.000.000.000,00

Dengan demikian dasar pengenaan Uang Tebusan adalah: Rp14.000.000.000,00 – Rp10.000.000.000,00 = Rp4.000.000.000,00.

Penghitungan Uang Tebusan:Tarif pada periode bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku adalah 2% (dua persen);

Dasar pengenaan Uang Tebusan adalah Rp4.000.000.000,00; Uang Tebusan yang harus dibayar: 2% x Rp4.000.000.000,00 = Rp80.000.000,00.

Contoh 2:

Wajib Pajak B mengikuti program Pengampunan Pajak bermaksud mengalihkan sebagian Harta dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia namun dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 (SPT PPh Terakhir) Wajib Pajak B hanya melaporkan Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan rincian
sebagai berikut:
a. Nilai Harta Rp15.000.000.000,00
b. Nilai Utang Rp  5.000.000.000,00
————————————————— –
c. Nilai Harta bersih Rp10.000.000.000,00

Dalam Surat Pernyataan yang disampaikan pada periode bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku, diungkapkan bahwa:

a. Total nilai Harta Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp50.000.000.000,00 terdiri atas:
1. Nilai Harta dalam SPT PPh Terakhir sebesar Rp15.000.000.000,00;
2. Nilai Harta yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir sebesar Rp35.000.000.000,00, terdiri atas:
a) Nilai Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar Rp12.000.000.000,00;
b) Nilai Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar Rp23.000.000.000,00;

b. Total nilai Utang Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp14.000.000.000,00 terdiri atas:
1. Nilai Utang dalam SPT PPh Terakhir sebesar Rp5.000.000.000,00;
2. Nilai Utang yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir sebesar Rp9.000.000.000,00, terdiri atas:
a) Nilai Utang yang berkaitan dengan Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar Rp3.000.000.000,00;
b) Nilai Utang yang berkaitan dengan Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar Rp6.000.000.000,00;

c. Nilai Harta bersih pada saat penyampaian Surat Pernyataan:
1. Nilai Harta bersih yang berkaitan dengan Harta yang akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah:
Rp12.000.000.000,00 – Rp3.000.000.000,00 = Rp9.000.000.000,00;
2. Nilai Harta bersih yang berkaitan dengan Harta di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak akan dialihkan ke dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah: Rp23.000.000.000,00 – Rp6.000.000.000,00 = Rp17.000.000.000,00.

Dengan demikian dasar pengenaan Uang Tebusan untuk:
1. Harta yang akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar: Rp9.000.000.000,00 – 0 = Rp9.000.000.000,00
2. Harta yang tidak akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar: Rp17.000.000.000,00 – 0 = Rp17.000.000.000,00

Penghitungan Uang Tebusan:
Tarif pada periode penyampaian Surat Pernyataan bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku adalah:
a. 2% (dua persen) untuk Harta yang akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
b. 4% (empat persen) untuk Harta yang tidak akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

sehingga perhitungan Uang Tebusan adalah sebagai berikut:
1. untuk Harta yang akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia: 2% x Rp9.000.000.000,00= Rp180.000.000,00.
2. untuk Harta yang tidak akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia: 4% x Rp17.000.000.000,00= Rp680.000.000,00.

Dengan demikian, total Uang Tebusan yang dibayar oleh Wajib Pajak adalah: Rp180.000.000,00 + Rp680.000.000,00 = Rp860.000.000,00

Ayat (3)

Dalam hal Utang yang terkait dengan perolehan Harta tambahan telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir, Utang tersebut tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurang nilai Harta tambahan dalam Surat Pernyataan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini mengatur mengenai dasar penentuan nilai Harta tambahan pada akhir tahun buku yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan. Yang dimaksud dengan “nilai wajar” adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian Wajib Pajak. Nilai Wajar dimaksud dicatat sebagai harga perolehan Harta yang dilaporkan paling lambat pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2017.

Contoh 1:

Untuk Wajib Pajak yang tahun bukunya sama dengan tahun kalender: Nilai Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, yaitu nilai Harta pada tanggal 31 Desember 2015 sesuai dengan nilai wajar untuk Harta selain kas atau sesuai dengan nilai nominal untuk Harta berupa kas, pada tanggal tersebut.

Contoh 2:

Untuk Wajib Pajak badan yang tahun bukunya tidak sama dengan tahun kalender, sebagai contoh Wajib Pajak C menggunakan tahun buku yang dimulai dari bulan Agustus 2014 dan berakhir pada bulan Juli 2015: Nilai Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, yaitu nilai Harta selain kas pada tanggal 31 Juli 2015 sesuai dengan nilai wajar untuk Harta selain kas atau sesuai dengan nilai nominal untuk Harta berupa kas, pada tanggal tersebut.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Utang yang berkaitan dengan Harta tambahan” adalah Utang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kebenaran dan keberadaannya yang digunakan langsung untuk memperoleh Harta tambahan tersebut, antara lain Utang tersebut diakui sebagai piutang oleh pemberi pinjaman.

Ayat (2)

Ketentuan pada ayat ini hanya diberlakukan untuk kepentingan pelaksanaan Undang-Undang ini.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemimpin tertinggi” misalnya:

a. dalam Perseroan Terbatas adalah direktur utama, presiden direktur, atau yang dipersamakan dengan memperhatikan struktur organisasi dalam akta pendirian atau dokumen lain yang dipersamakan;

b. dalam yayasan adalah ketua yayasan;

c. dalam koperasi adalah ketua koperasi.

Yang dimaksud dengan “berhalangan” adalah tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Ketentuan ini mengatur bahwa:
a. bagi Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum tahun 2016 yang:

  1. telah menyampaikan SPT PPh Terakhir maka Wajib Pajak wajib melampirkan fotokopi SPT PPh Terakhir; atau
  2. belum menyampaikan SPT PPh Terakhir maka Wajib Pajak wajib terlebih dahulu menyampaikan SPT PPh Terakhir dan melampirkannya dalam Surat Pernyataan; atau

b. bagi Wajib Pajak yang baru memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak pada tahun 2016 dan 2017, tidak wajib melampirkan fotokopi SPT PPh Terakhir.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Surat setoran pajak yang berfungsi sebagai bukti pembayaran Uang Tebusan dinyatakan sah dalam hal telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang diterbitkan melalui modul penerimaan negara.

Ayat (6)

Dalam hal Wajib Pajak mengalihkan Harta dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui cabang Bank Persepsi yang berada di luar negeri, jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak Wajib Pajak menempatkan Hartanya di cabang Bank Persepsi yang berada di luar negeri dimaksud. Cabang Bank Persepsi dimaksud wajib mengalihkan Harta dimaksud ke Bank Persepsi di dalam negeri.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “informasi mengenai identitas Wajib Pajak” antara lain informasi mengenai nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor paspor, Nomor Induk Kependudukan, dan surat izin usaha.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “informasi kepemilikan Harta” antara lain berupa informasi mengenai lokasi, tahun perolehan, dan nomor bukti kepemilikan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” adalah segala hal yang dapat membuktikan kebenaran dari daftar Utang yang diungkapkan, antara lain akad
kredit dan surat pengakuan Utang antara dua pihak di hadapan notaris atau di hadapan saksi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan ini berlaku bagi Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi perpajakan dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak, pengurangan atau
pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, keberatan, pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan, banding, gugatan, dan/atau peninjauan kembali yang belum mendapat surat keputusan atau putusan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha” adalah pernyataan yang berisi pencatatan peredaran usaha Wajib Pajak mulai Januari sampai dengan Desember pada Tahun Pajak Terakhir.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ”pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen” termasuk penghitungan besarnya Uang Tebusan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dan besarnya Tunggakan Pajak yang harus dilunasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pembetulan menurut ayat ini dilaksanakan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang perlu dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Penyampaian Surat Pernyataan kedua atau ketiga dilakukan dalam rangka memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak antara lain untuk:
a. mengungkapkan penambahan Harta yang belum disampaikan dalam Surat Pernyataan atau pengurangan Harta yang telah disampaikan dalam Surat Pernyataan;

b. mengungkapkan perubahan penghitungan Uang Tebusan karena Wajib Pajak melakukan perubahan dari semula menyatakan mengalihkan dan
menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tidak mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang ditentukan;

c. mengungkapkan perubahan penghitungan Uang Tebusan karena Wajib Pajak melakukan perubahan dari semula menyatakan tidak akan mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang ditentukan.

Dalam hal Wajib Pajak melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan/atau huruf c, tarif Uang Tebusan yang semula menggunakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi menggunakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Ayat (9)

Ketentuan ini mengatur cara penghitungan Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan yang kedua atau ketiga. Yang dimaksud dengan “Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya” adalah:

a. dalam hal Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan yang ketiga, “Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya” adalah Surat Keterangan atas
Surat Pernyataan yang kedua; atau

b. dalam hal Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan yang kedua, “Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya” adalah Surat Keterangan atas
Surat Pernyataan yang pertama.

Contoh:

Wajib Pajak melaporkan Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Surat Pernyataan pertama yang disampaikan, diungkapkan bahwa:

a. nilai Harta bersih pada 31 Desember 2015 adalah Rp15.000.000.000,00;

b. nilai Harta bersih dalam SPT PPh Terakhir adalah Rp5.000.000.000,00;

c. dasar pengenaan Uang Tebusan adalah:
Rp15.000.000.000,00
Rp  5.000.000.000,00
———————— –
Rp10.000.000.000,00;

d. Uang Tebusan yang dibayar adalah:
2% x Rp10.000.000.000,00 = Rp200.000.000,00.

Atas Surat Pernyataan pertama, diterbitkan Surat Keterangan pertama yang mencantumkan Uang Tebusan sebesar Rp200.000.000,00, dengan dasar pengenaan Uang Tebusan Rp10.000.000.000,00.

Karena terdapat Harta yang belum diungkapkan, Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan kedua yang disampaikan dalam kurun waktu bulan keempat sampai dengan 31 Desember 2016, diungkapkan bahwa:

a. nilai Harta bersih per 31 Desember 2015 adalah Rp35.000.000.000,00 (termasuk Harta tambahan sebesar Rp20.000.000.000,00);

b. nilai Harta bersih dalam SPT PPh Terakhir adalah Rp5.000.000.000,00;

c. Dasar pengenaan Uang Tebusan adalah: Rp35.000.000.000,00 – Rp5.000.000.000,00 = Rp30.000.000.000,00;

d. Dasar pengenaan Uang Tebusan yang telah dicantumkan dalam Surat Keterangan atas Surat Pernyataan pertama adalah Rp10.000.000.000,00;

e. Dasar pengenaan Uang Tebusan yang harus dibayar dalam Surat Pernyataan kedua adalah: Rp30.000.000.000,00 – Rp10.000.000.000,00 = Rp20.000.000.000,00;

f. Uang Tebusan yang dibayar adalah: 3% x Rp20.000.000.000,00= Rp600.000.000,00.

Atas Surat Pernyataan kedua, diterbitkan Surat Keterangan kedua yang mencantumkan Uang Tebusan sebesar Rp600.000.000,00.

Dalam hal Wajib Pajak tersebut di atas mengungkapkan kembali Harta pada periode yang sama dengan Surat Pernyataan pertama maka:
a. besarnya tarif Uang Tebusan adalah sama dengan tarif Uang Tebusan pada Surat Pernyataan pertama; dan

b. pengungkapan kembali Harta merupakan Surat Pernyataan kedua.

Apabila menggunakan contoh penghitungan di atas maka Uang Tebusan yang harus dibayar ke kas negara yang dicantumkan dalam Surat Pernyataan kedua adalah: 2% x Rp20.000.000.000,00 = Rp400.000.000,00.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal Wajib Pajak mengalihkan Harta dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui cabang Bank Persepsi yang berada di luar negeri, jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak Wajib Pajak menempatkan Hartanya di cabang Bank Persepsi yang berada di luar negeri dimaksud. Cabang Bank Persepsi dimaksud wajib segera mengalihkan Harta dimaksud ke Bank Persepsi di dalam negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tanggal kirim” adalah tanggal pada saat surat peringatan dikirim sebagaimana tercantum dalam bukti pengiriman.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Harta dimaksud belum dapat diajukan permohonan pengalihan hak” adalah keadaan dimana Harta yang berupa tanah dan/atau bangunan belum diterbitkan sertifikat hak kepemilikan atas tanah seperti: sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, dan sejenisnya.

Permohonan pengalihan hak atau surat pernyataan yang ditandatangani oleh dua belah pihak di hadapan notaris yang menyatakan bahwa Harta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah benar milik Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan, dapat dijadikan sebagai dasar pengurangan Harta bagi Wajib Pajak yang mengalihkan Harta, dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan berikutnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam pengertian pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah pemindahbukuan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Ketentuan ini mengatur antara lain mengenai perlakuan atas Harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan.

Contoh 1:

Pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Pajak menemukan adanya Harta bersih yang diperoleh tahun 2010 dengan nilai Rp10.000.000.000,00 dan oleh orang pribadi atau badan tersebut belum diungkapkan dalam Surat Pernyataan. Harta bersih senilai Rp10.000.000.000,00 tersebut akan diperlakukan sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud dan perlakuan perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Contoh 2:

Pada daftar Harta bersih yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, Wajib Pajak menyatakan memiliki Harta berupa tanah persil A seluas 10 Ha dengan harga perolehan Rp1.000.000.000,00. Pada tahun 2017, diketahui bahwa persil A milik Wajib Pajak tersebut ternyata seluas 20 Ha dengan harga perolehan Rp2.000.000.000,00. Atas kekurangan pengungkapan Harta bersih dalam Surat Pernyataan tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 akan diperlakukan sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud oleh Direktorat Jenderal Pajak dan perlakuan perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini tidak berlaku bagi Wajib Pajak yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Tindak pidana yang diatur meliputi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dan tindak pidana lain.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada iktikad baik jika Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, dalam melaksanakan tugasnya tidak untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompok, dan/atau tindakan lain yang berindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 197/PMK.03/2015

TENTANG

PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK,

SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK

YANG DITERBITKAN BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN, VERIFIKASI,

ATAU PENELITIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melakukan pembinaan terhadap Wajib Pajak dan untuk mendorong Wajib Pajak membayar atau menyetorkan kekurangan pembayaran pajak terutang dalam surat ketetapan pajak dan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2015, diperlukan adanya kebijakan di bidang perpajakan berupa pengurangan sanksi administrasi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, terhadap hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, dan/atau Surat Tagihan Pajak yang Diterbitkan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan, Verifikasi, atau Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK YANG DITERBITKAN BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN, VERIFIKASI, ATAU PENELITIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
  2. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
  3. Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Penelitian PBB adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban PBB berdasarkan keterangan lain yang diperoleh dan/atau dimiliki Direktur Jenderal Pajak atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
  4. Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
  5. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
  6. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
  7. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SKP PBB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok PBB atau selisih pokok PBB, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah PBB yang terutang.
  8. Surat Tagihan Pajak yang selanjutnya disingkat STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
  9. Sanksi Administrasi adalah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), dan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang KUP serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang PBB.

Pasal 2

(1) Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan Sanksi Administrasi dalam hal Sanksi Administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada Sanksi Administrasi dalam SKP, SKP PBB, dan/atau STP yang diterbitkan pada tahun 2015 berdasarkan hasil pemeriksaan, verifikasi, atau Penelitian PBB.

Pasal 3

(1) Dalam rangka mendapatkan pengurangan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wajib Pajak menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. melunasi seluruh jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak dalam SKP pada tahun 2015, dalam hal:

  1. SKP yang diajukan permohonan; atau
  2. SKP yang berkaitan dengan STP, adalah SKPKB atau SKPKBT;

b. melunasi seluruh pokok PBB atau selisih pokok PBB dalam SKP PBB pada tahun 2015;

c. tidak mengajukan upaya hukum perpajakan atas:

  1. SKP, SKP PBB, atau STP yang diajukan permohonan pengurangan Sanksi Administrasi;
  2. SKP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dalam hal STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang memuat Sanksi Administrasi Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP yang penerbitannya berkaitan dengan SKP tersebut diajukan permohonan pengurangan Sanksi Administrasi; dan/atau
  3. STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang memuat Sanksi Administrasi Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP, dalam hal SKP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang penerbitannya berkaitan dengan STP tersebut diajukan permohonan pengurangan Sanksi Administrasi;

d. tidak sedang mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi selain yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri ini.

(3) Upaya hukum perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan tindakan Wajib Pajak yang mengajukan:

a. keberatan;

b. pengurangan atau pembatalan SKP/SKP PBB;

c. pengurangan atau pembatalan STP;

d. pembatalan hasil pemeriksaan, verifikasi, atau Penelitian PBB; dan/atau

e. gugatan,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP dan Undang-Undang PBB.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKP, SKP PBB, atau STP;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

c. ditandatangani oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak orang pribadi atau wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak badan, dan tidak dapat dikuasakan; dan

d. disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan atau tempat objek PBB diadministrasikan.

(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dokumen berupa:

a. fotokopi SKP, SKP PBB, atau STP;

b. fotokopi Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pembayaran jumlah kekurangan pembayaran:

  1. pokok pajak dalam SKP dalam hal:

a) SKP yang diajukan permohonan; atau

b) SKP yang berkaitan dengan STP,

adalah SKPKB atau SKPKBT; atau

  1. pokok PBB atau selisih pokok PBB dalam SKP PBB;

c. fotokopi Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi sebelumnya, khusus terhadap SKP, SKP PBB, atau STP yang telah diajukan permohonan pengurangan Sanksi Administrasi;

d. surat pernyataan bermeterai yang berisi bahwa koreksi yang dihasilkan pada proses pemeriksaan atau verifikasi atau data temuan hasil pemeriksaan atau Penelitian PBB dan menyebabkan dikenakannya Sanksi Administrasi yang terdapat dalam SKP, SKP PBB, atau STP dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; dan

e. surat pernyataan bermeterai yang berisi bahwa Wajib Pajak tidak melakukan upaya hukum perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap:

  1. SKP, SKP PBB, atau STP yang diajukan permohonan pengurangan Sanksi Administrasi;
  2. SKP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dalam hal STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang memuat Sanksi Administrasi Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP yang penerbitannya berkaitan dengan SKP tersebut diajukan  permohonan pengurangan Sanksi Administrasi; dan/atau
  3. STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang memuat Sanksi Administrasi Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP, dalam hal SKP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang penerbitannya berkaitan dengan STP tersebut diajukan  permohonan pengurangan Sanksi Administrasi.

Pasal 4

(1) Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan meneliti:

a. pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2); dan

b. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (5).

(2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyimpulkan bahwa permohonan Wajib Pajak memenuhi:

a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2); dan

b. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (5), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi.

(3) Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan ketentuan bahwa jumlah Sanksi Administrasi yang dikurangkan adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Sanksi Administrasi dalam SKP, SKP PBB, atau STP.

(4) Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak.

(5) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyimpulkan bahwa permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi:

a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2); dan

b. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (5), permohonan Wajib Pajak dikembalikan.

(6) Terhadap permohonan Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 ayat (2), Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan kembali.

(7) Terhadap permohonan Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan/atau Pasal 3 ayat (5), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kembali.

(8) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak mengembalikan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 5

(1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan pada tahun 2015 telah melunasi:

a. jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak dalam SKP hasil pemeriksaan atau verifikasi; atau

b. jumlah pokok PBB atau selisih pokok PBB dalam SKP PBB hasil pemeriksaan atau Penelitian PBB, tindakan penagihan pajak terhadap Sanksi Administrasi dalam SKP, SKP PBB, dan/atau STP ditangguhkan.

(2) Dalam hal Sanksi Administrasi dalam SKP, SKP PBB, atau STP telah dibayar lebih dari 50% (lima puluh persen) oleh Wajib Pajak, sisa kelebihan bayar Sanksi Administrasi setelah dilakukan pengurangan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 6

Dalam hal setelah diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Wajib Pajak mengajukan upaya hukum perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terhadap:

  1. SKP, SKP PBB, atau STP yang sebelumnya telah diajukan permohonan pengurangan Sanksi Administrasi berdasarkan Peraturan Menteri ini;
  2. SKP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dalam hal STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang memuat Sanksi Administrasi Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP yang penerbitannya berkaitan dengan SKP tersebut diajukan permohonan pengurangan Sanksi Administrasi; atau
  3. STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang memuat Sanksi Administrasi Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP, dalam hal SKP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang penerbitannya berkaitan dengan STP tersebut diajukan permohonan pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi tersebut dibetulkan secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sehingga besarnya Sanksi Administrasi menjadi sama dengan sebelum dilakukan pengurangan Sanksi Administrasi.

Pasal 7

Dokumen berupa:

a. Permohonan pengurangan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);

b. Surat pernyataan yang berisi bahwa koreksi yang dihasilkan pada proses pemeriksaan atau verifikasi atau data temuan hasil pemeriksaan atau Penelitian PBB dan menyebabkan dikenakannya Sanksi Administrasi yang terdapat dalam SKP, SKP PBB, atau STP dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf d;

c. Surat pernyataan yang berisi bahwa Wajib Pajak tidak melakukan upaya hukum perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf e atas:

  1. SKP, SKP PBB, atau STP yang diajukan permohonan pengurangan Sanksi Administrasi;
  2. SKP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dalam hal STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang memuat Sanksi Administrasi Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP yang penerbitannya berkaitan dengan SKP tersebut diajukan permohonan pengurangan Sanksi Administrasi; dan/atau
  3. STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang memuat Sanksi Administrasi Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP, dalam hal SKP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang penerbitannya berkaitan dengan STP tersebut diajukan permohonan pengurangan Sanksi  Administrasi

d. Surat pengembalian permohonan pengurangan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5); dan

e. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

  1. terhadap permohonan pengurangan Sanksi Administrasi yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini atas SKP, SKP PBB, atau STP yang diterbitkan pada tahun 2015 dan telah diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak untuk kedua kalinya, Wajib Pajak tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan Sanksi Administrasi berdasarkan Peraturan Menteri ini;
  2. terhadap permohonan pengurangan Sanksi Administrasi yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini atas SKP, SKP PBB, atau STP yang diterbitkan pada tahun 2015 dan telah diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak yang menolak permohonan Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan Sanksi Administrasi berdasarkan Peraturan Menteri ini;
  3. terhadap permohonan pengurangan Sanksi Administrasi yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini atas SKP, SKP PBB, atau STP yang diterbitkan pada tahun 2015 dan telah diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak yang memberikan pengurangan kurang dari 50% (lima puluh persen), Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan Sanksi Administrasi berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
  4. terhadap permohonan pengurangan Sanksi Administrasi yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini atas SKP, SKP PBB, atau STP yang diterbitkan pada tahun 2015 dan telah diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak yang memberikan pengurangan sama dengan atau lebih dari 50% (lima puluh persen), Wajib Pajak tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan Sanksi Administrasi, dan dalam hal Wajib Pajak mengajukan kembali permohonan pengurangan Sanksi Administrasi berdasarkan Peraturan Menteri ini, permohonan tersebut ditolak.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 November 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

 

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2 November 2015

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

Berikut link Lampiran PMK – 197/PMK.03/2015

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

____________________________________________________________________________________________

2 Mei 2016

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR S – 411/PJ.02/2016

TENTANG

PENEGASAN PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan pertanyaan dari beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdapat permasalahan yang berkaitan dengan  penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai berikut:

1. Daluwarsa penerbitan STP.

2. Penerbitan STP terhadap data pembayaran atau penyetoran pajak yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT).

Berkenaan dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan penerapan asas-asa umum pemerintahan yang baik maka perlu diberikan penegasan sebagai berikut:

I. Daluwarsa penerbitan STP

A. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hukum yang Terkait dengan Permasalahan

1. Pasal 23A Undang-Undang dasar 1945 dan Perubahannya, diatur bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP)

a. Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4)

Ayat (1)

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Ayat (4)

Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan apabila dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak tidak diterbitkan surat ketetapan pajak.

b. Pasal 2

Ayat (1)

Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.

Ayat (2)

Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Paksa;

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;

c. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4); atau

d. dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

c. Pasal 14 ayat (2)

Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak.

3. Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP Tahun 2000)

a. Pasal 13

Ayat (1)

Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut

Ayat (4)

Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, apabila dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, tidak diterbitkan surat ketetapan pajak.

b. Pasal 22

Ayat (1)

Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan, daluwarsa setelah lampau waktu sepuluh tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan.

Ayat (2)

Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;
c. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

a. Pasal 1 angka 17 Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

b. Pasal 5

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:
a. asas legalitas;
b. asas pelindungan terhadap hak asasi manusia; dan
c. AUPB.

c. Pasal 7 ayat (1)

Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.

d. Pasal 10 ayat (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

a. kepastian hukum;
b. kemanfaatan;
c. ketidakberpihakan;
d. kecermatan;
e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
f. keterbukaan;
g. kepentingan umum; dan
h. pelayanan yang baik.

5. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, kecuali terhadap Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

6. Bahwa untuk memberikan dan menjamin kepastian hukum kepada masyarakat terdapat asas hukum Litis Finiri Oportet yang pada intinya menyatakan bahwa setiap perkara harus ada akhirnya.

7. Bahwa dalam hukum dikenal secara umum asas yang menyatakan bahwa apabila gugur perkara pokok, maka gugur pula perkara assessor-nya (perkara yang menumpanginya). Dalam hukum Pajak, pokok pajak telah hapus, seharusnya atas sanksi administrasi yang mengikuti juga hapus pula.

B. Penegasan terkait Permasalahan

Berdasarkan permasalahan, dasar hukum dan pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Daluwarsa penetapan pajak dimaknai sebagai daluwarsa penerbitan surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak, yang berlaku:

a. dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya; atau

b. dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya.

2. Oleh karena itu, batas waktu penerbitan STP ditentukan sebagai berikut:

a. Untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, STP Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 14 Undang-Undang KUP diterbitkan paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh tahun) setelah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.

b. Untuk Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya, STP Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 14 Undang-Undang KUP diterbitkan paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.

3. Pada dasarnya STP Pasal 19 Undang-Undang KUP diterbitkan atas sanksi administrasi terkait dengan upaya penagihan pajak dalam surat ketetapan pajak, keputusan atau putusan yang menjadi dasar penagihan pajak. Penerbitan STP Pasal 19 Undang-Undang KUP mengikuti daluwarsa penagihan pajak atas surat ketetapan Pajak, keputusan atau putusan. Oleh karena itu, batas waktu penerbitan STP Pasal 19 Undang-Undang KUP ditentukan sebagai berikut:

a. Untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, STP Pasal 19 Undang-Undang KUP diterbitkan paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, kecuali ada kondisi yang menyebabkan tertangguh.

b. Untuk Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya, STP Pasal 19 Undang-Undang KUP diterbitkan paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, kecuali ada kondisi yang menyebabkan tertangguh.

4. Untuk menghindari hilangnya hak menetapkan dan hak menagih negara karena daluwarsa penetapan pajak maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak diharapkan agar:

a. melakukan pengawasan pembayaran atau penyetoran, dan pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan;

b. melakukan identifikasi dan inventarisasi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran atau penyetoran, dan pelaporan SPT tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

c. menerbitkan STP sebelum daluwarsa penetapan pajak dan daluwarsa penagihan pajak berakhir, dalam hal terdapat pembayaran atau penyetoran, dan pelaporan SPT tidak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

II. Penerbitan STP terhadap data pembayaran atau penyetoran pajak yang belum dilaporkan dalam SPT

A. Dasar dan Pertimbangan Hukum yang Terkait dengan Permasalahan

Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP)

1. Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (2a)

Ayat (1)

Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

Ayat (2)

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Ayat (2a)

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

2. Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (2a) dan ayat (2b)

Ayat (1)

Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

Ayat (2)

Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan.

Ayat (2a)

Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Ayat (2b)

Atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

B. Penegasan terkait Permasalahan

Berdasarkan permasalahan, dasar hukum, dan pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. STP Pasal 8 ayat (2) dan ayat (2a)

a. Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (2a) seharusnya dibaca dan ditafsirkan sebagai satu kesatuan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang KUP. Pembayaran atau penyetoran pajak seharusnya dilakukan karena adanya kekurangan pajak yang terutang sebagaimana dilaporkan dalam SPT Masa atau SPT Tahunan yang dibetulkan.

b. Pengenaan sanksi administrasi Pasal 8 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang KUP harus berdasarkan data dalam pelaporan SPT dan data dalam pembayaran atau penyetoran pada sistem administrasi perpajakan.

2. STP Pasal 9 ayat (2a) dan ayat (2b)

a. Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2a) dan ayat (2b) seharusnya dibaca dan ditafsirkan sebagai satu kesatuan dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang KUP. Pembayaran atau penyetoran pajak seharusnya dilakukan karena adanya kekurangan pajak yang terutang sebagaimana dilaporkan dalam SPT Masa atau SPT Tahunan.

b. Pengenaan sanksi administrasi Pasal 9 ayat (2a) dan ayat (2b) Undang-Undang KUP harus berdasarkan data dalam pelaporan SPT dan data dalam pembayaran atau penyetoran pada sistem administrasi perpajakan.

3. Dalam hal terdapat data bahwa Wajib Pajak telah melakukan pembayaran atau penyetoran pada sistem administrasi perpajakan tetapi belum melakukan pelaporan SPT, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. KPP menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran agar Wajib Pajak menyampaikan SPT sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (5a) Undang-Undang KUP berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT setelah diterbitkan Surat Teguran maka Kepala KPP berwenang dan harus segera:

1) melakukan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
2) mengusulkan dan/atau melakukan pemeriksaan; atau
3) mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan,

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

 

A.n. DIREKTUR JENDERAL

DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN I

ttd

IRAWAN

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP – 56/PJ/2016
TENTANG
PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN PAJAK
OLEH WAJIB PAJAK YANG DIPERLAKUKAN
SEBAGAI PEMBAYARAN DAN/ATAU
PENYETORAN PAJAK YANG DIADMINISTRASIKAN
TANGGAL 15 OKTOBER 2015
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, Direktorat Jenderal Pajak telah membangun jaringan sistem informasi yang terhubung secara on-line dengan Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi, dan Pos Persepsi;

b. bahwa telah terjadi gangguan pada perangkat jaringan Direktorat Jenderal Pajak yang mengakibatkan terganggunya penyetoran dan pembayaran pajak pada tanggal 15 Oktober 2015 sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Teknologi Informasi Perpajakan Nomor S-897/PJ.10/2015 tanggal 21 Oktober 2015 hal Pemberitahuan Terjadinya Gangguan di Perangkat Jaringan DJP yang Berakibat Terganggunya Pembayaran Pajak;

c. bahwa gangguan pada perangkat jaringan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b mengakibatkan adanya keterlambatan pengadministrasian pembayaran dan penyetoran pajak di Bank Persepsi pada tanggal 15 Oktober 2015 sehingga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2015;

d. bahwa dalam rangka memberikan rasa keadilan kepada Wajib Pajak dengan mendasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, perlu adanya kebijakan terkait pembayaran dan/atau penyetoran pajak pada tanggal 16 Oktober 2015 yang diperlakukan sebagai pembayaran dan/atau penyetoran pajak yang diadministrasikan tanggal 15 Oktober 2015 karena terjadinya gangguan di perangkat jaringan Direktorat Jenderal Pajak;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembayaran dan/atau Penyetoran Pajak oleh Wajib Pajak yang Diperlakukan sebagai Pembayaran dan/atau Penyetoran Pajak yang Diadministrasikan Tanggal 15 Oktober 2015;
Mengingat :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN PAJAK OLEH WAJIB PAJAK YANG DIPERLAKUKAN SEBAGAI PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN PAJAK YANG DIADMINISTRASIKAN TANGGAL 15 OKTOBER 2015.

PERTAMA :

Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dan/atau penyetoran pajak pada tanggal 15 Oktober 2015 dan diadministrasikan sebagai penerimaan pajak dalam Modul Penerimaan Negara sesuai dengan NTPN pada tanggal 16 Oktober 2015, diperlakukan sebagai pembayaran dan/atau penyetoran yang diadministrasikan sebagai penerimaan pajak dalam Modul Penerimaan Negara pada tanggal 15 Oktober 2015.

KEDUA :

Terhadap pembayaran dan/atau penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

KETIGA :

Dalam hal terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak secara jabatan menghapuskan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

KEEMPAT :

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

  1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
  2. Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
  3. Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
  4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; dan
  5. Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2016
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

_________________________________________________________________________________________________________________________

22 Maret 2016

 

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR S – 246/PJ.02/2016

 

TENTANG

PENEGASAN TERKAIT PELAKSANAAN PMK NOMOR 193/PMK.03/2015

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

 

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan terkait dengan proses penerbitan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2015, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Bahwa pemberian fasilitas tidak dipungut PPN atas impor dan/atau penyerahan alat angkutan tertentu dan/atau penyerahan jasa terkait alat angkutan tertentu berdasarkan Pasal 16B UU PPN dan penjelasannya adalah untuk mendorong pengembangan armada nasional di bidang angkutan darat, air, dan udara dan menjamin tersedianya peralatan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memadai untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik dari ancaman eksternal maupun internal.
  2. Ketentuan terkait :

A. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009, mengatur bahwa batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

  1. huruf a, untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
  2. huruf c, untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

B. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu (PMK 193 Tahun 2015), mengatur antara lain:

1. Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Wajib Pajak yang melakukan impor atau menerima penyerahan alat angkutan tertentu atau menerima penyerahan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu yang atas impor atau penyerahannya tidak dipungut PPN, harus memiliki SKTD.

2. Wajib Pajak yang:

a) melakukan impor alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l PMK 193 Tahun 2015;

b) menerima penyerahan alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h PMK 193 Tahun 2015; dan

c) menerima penyerahan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PMK 193 Tahun 2015, harus memiliki SKTD yang berlaku sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan.

3. PPN yang terutang atas impor atau atau penyerahan alat angkutan tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu dapat diberikan fasilitas tidak dipungut PPN setelah memperoleh SKTD.

4. Untuk memperoleh SKTD tersebut, Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Wajib Pajak harus mengajukan permohonan SKTD kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak, bendahara Kementerian Pertahanan, bendahara para Tentara Nasional Indonesia, atau bendahara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdaftar.

5. Khusus untuk permohonan SKTD yang berlaku sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan. Wajib Pajak harus mengajukan permohonan SKTD dengan melampirkan Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan (RKIP) yaitu daftar alat angkutan tertentu yang dibutuhkan dalam rangka impor dan/atau daftar alat angkutan tertentu dan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu dalam rangka menerima penyerahan yang digunakan dalam rangka mendapatkan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

6. Setelah permohonan SKTD diterima, Kepala Kantor Pelayanan Pajak melakukan penelitian terhadap berkas permohonan.

7. Penelitian antara lain dilakukan terhadap kepatuhan perpajakan dari Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKTD, paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Wajib Pajak tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;

b) Wajib Pajak tidak memiliki utang pajak di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak mengajukan permohonan, kecuali dalam hal Wajib Pajak mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang KUP, mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3a) Undang-Undang KUP, atau mengajukan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (5a) Undang-Undang KUP;

c) Wajib Pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir dan/atau Surat Pemberitahuan Masa untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir, sesuai dengan kewajiban perpajakannya.

C. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak, mengatur antara lain:

  1. Pasal 2, bahwa Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan Sanksi Administrasi dalam hal Sanksi Administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
  2. Pasal 4 ayat (1), bahwa dalam rangka mendapatkan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wajib Pajak menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.
  3. Pasal 4 ayat (7), bahwa dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi yang kedua, permohonan tersebut harus diajukan setelah surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim.
  4. Pasal 6, bahwa terhadap Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan kepada Wajib Pajak sehubungan dengan adanya:

a) penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya;

b) keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya;

c) keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak sebagaimana tercantum dalam SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya; dan/atau

d) pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan kemauan sendiri atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, yang dilakukan pada tahun 2015, tindakan penagihan pajak atas Surat Tagihan Pajak tersebut ditangguhkan apabila Wajib Pajak menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan/atau Pasal 4 ayat (7).

  1. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami sampaikan bahwa:

a.) SKTD harus dimiliki oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Wajib Pajak, sebelum impor atau penyerahan alat angkutan tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu.

b.) Terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan SKTD yang berlaku sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan dengan dilampiri RKIP, tidak dapat diterbitkan SKTD kembali apabila SKTD yang telah diterbitkan masih berlaku.

c.) Kriteria bahwa Wajib Pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir dan/atau Surat Pemberitahuan Masa untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir, sesuai dengan kewajiban perpajakannya, harus tetap memperhatikan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) UU KUP. Contoh permohonan SKTD yang diajukan pada bulan Maret 2016 maka kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang disyaratkan adalah untuk Tahun Pajak 2013 dan Tahun Pajak 2014.

d.) Alat angkutan tertentu yang diimpor oleh atau diserahkan kepada pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum, yang dapat diberikan fasilitas tidak dipungut PPN adalah komponen atau bahan yang digunakan untuk pembuatan:

  1. kereta api;
  2. suku cadang;
  3. peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan; serta
  4. prasarana perkeretaapian,

yang akan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.

e.) Terkait penerbitan SKTD dan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015:

  1. dalam hal Wajib Pajak telah menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan, pembetulan Surat Pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015, tindakan penagihan atas Surat Tagihan Pajak terkait ditangguhkan;
  2. oleh karena itu, dalam penelitian permohonan SKTD oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, sepanjang kriteria yang lain terkait kepatuhan perpajakan terpenuhi, maka Wajib Pajak tersebut dianggap memenuhi kriteria kepatuhan perpajakan.

 

Demikian disampaikan.

 

A.n. DIREKTUR JENDERAL

DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN I,

ttd

IRAWAN

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com