Archive

Tag Archives: Tarif Bea Keluar

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan program pembangunan pemerintah untuk kepentingan umum, pemberian kemudahan dalam berusaha, serta pemberian perlindungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, perlu mengatur kembali kebijakan atas Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya;

b. bahwa dalam rangka pengaturan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya;

Mengingat :

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA.

Pasal 1

(1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari:
a. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;atau
b. perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final.

(2) Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak.

(3) Penghasilan dari perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penghasilan dari:
a. pihak penjual yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli pada saat pertama kali ditandatangani; atau
b. pihak pembeli yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli sebelum terjadinya perubahan atau adendum perjanjian pengikatan jual beli, atas terjadinya perubahan pihak pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli tersebut.

Pasal 2

(1) Besarnya Pajak Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebesar:

a. 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;

b. 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;atau

c. 0% (nol persen) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

(2) Nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. nilai berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah;

b. nilai menurut risalah lelang, dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang (Vendu Reglement Staatsblad Tahun 1908 Nomor 189 beserta perubahannya);

c. nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa, selain pengalihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;

d. nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa, selain pengalihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;atau

e. nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh berdasarkan harga pasar, dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak.

(3) Besarnya Pajak Penghasilan atas penghasilan dari perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jumlah bruto, yaitu:

a. nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui pengalihan yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa;atau

b. nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui pengalihan yang dipengaruhi hubungan istimewa.

(4) Kriteria Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan kriteria Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang perpajakan.

Pasal 3

(1) Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, wajib menyetor sendiri Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b ke bank/pos persepsi sebelum akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

(2) Bagi orang pribadi atau badan yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutang pada saat diterimanya sebagian atau seluruh pembayaran atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

(3) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah setiap pembayaran termasuk uang muka, bunga, pungutan, dan pembayaran tambahan lainnya yang dipenuhi oleh pembeli, sehubungan dengan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut.

(4) Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibayar oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan ke bank/pos persepsi paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran.

(5) Pejabat yang berwenang hanya menandatangani akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan apabila kepadanya dibuktikan oleh orang pribadi atau badan dimaksud bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi dengan menyerahkan fotokopi Surat Setoran Pajak atau hasil cetakan sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak yang bersangkutan yang telah dilakukan penelitian oleh Kantor Pelayanan Pajak.

(6) Pejabat yang berwenang menandatangani akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai penerbitan akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pajak.

(7) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) meliputi pejabat pembuat akta tanah, pejabat lelang, atau pejabat lain yang diberi wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui jual beli atau tukar-menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a kepada pemerintah, dipungut Pajak Penghasilan oleh bendahara pemerintah atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar menukar.

(2) Bendahara pemerintah atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetor Pajak Penghasilan yang telah dipungut ke bank/pos persepsi sebelum melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang berhak menerimanya atau sebelum tukar menukar dilaksanakan.

(3) Penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak atas nama orang pribadi atau badan yang menerima pembayaran atau yang melakukan tukar-menukar.

(4) Bendahara pemerintah atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan mengenai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 5

(1) Pelunasan Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan dari perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b dilakukan melalui penyetoran sendiri oleh orang pribadi atau badan yang merupakan pihak pembeli dan namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli sebelum terjadinya perubahan atau adendum atas perjanjian pengikatan jual beli tersebut.

(2) Pihak penjual hanya menandatangani perubahan atau adendum perjanjian pengikatan jual beli apabila kepadanya dibuktikan bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi dengan menyerahkan fotokopi Surat Setoran Pajak atau hasil cetakan sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak yang bersangkutan, yang telah dilakukan penelitian oleh Kantor Pelayanan Pajak.

(3) Pihak penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan laporan mengenai perubahan atau adendum perjanjian pengikatan jual beli atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 6

Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (3) adalah:

a. orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;

b. orang pribadi yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

c. badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

d. pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan karena waris;

e. badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku;

f. orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan; atau

g. orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan.

Pasal 7

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional hanya mengeluarkan surat keputusan pemberian hak, pengakuan hak, dan peralihan hak atas tanah, apabila permohonannya dilengkapi dengan Surat Setoran Pajak atau hasil cetak sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 4 ayat (3), kecuali permohonan sehubungan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan Pasal 6.

Pasal 8

(1) Pejabat yang berwenang menandatangani akta, keputusan, kesepakatan atau risalah lelang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan/atau Pasal 3 ayat (6) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pihak penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan/atau Pasal 5 ayat (3), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai:
a. tata cara penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5;
b. pengecualian dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
c. pelaporan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), Pasal 4 ayat (4), dan Pasal 5 ayat (3), diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3580) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4914), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3580) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4914), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 168

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

I.    UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), penghasilan yang diterima atau diperoleh dari penjualan atau pengalihan harta merupakan objek Pajak Penghasilan. Dalam hal orang pribadi atau badan menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, maka penghasilan tersebut termasuk dalam pengertian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang tersebut. Namun, ketentuan yang bersifat lebih khusus atas jenis penghasilan dimaksud diatur berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah untuk kepentingan umum, sehingga dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai kebijakan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Untuk lebih memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam menghitung Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan perjanjian pengikatan jual beli dan perubahannya, pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dimaksud yang semula bersifat tidak final menjadi bersifat final bagi orang pribadi atau badan sebagai pihak pembeli yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli sebelum terjadinya perubahan atau adendum perjanjian pengikatan jual beli.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan memberikan kenyamanan dalam pembayaran Pajak Penghasilan, orang pribadi atau badan yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan tanah dan/atau bangunan, Pajak Penghasilan terutang pada saat atas diterimanya sebagian atau seluruh pembayaran pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, serta penghasilan yang timbul dari perjanjian pengikatan jual beli beserta perubahannya, baik dalam kegiatan usahanya maupun di luar usahanya, wajib dibayar atau dipungut Pajak Penghasilannya pada saat terjadinya transaksi dan pengenaan Pajak Penghasilan tersebut bersifat final.

Ayat (2)

Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan kepada Pemerintah atau kepada pihak lain selain Pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pada umumnya dalam penjualan harta berupa tanah dan/atau bangunan, nilai penjualan bagi pihak penjual adalah nilai yang sesungguhnya diterima atau nilai berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Dalam hal penjualan harta berupa tanah dan/atau bangunan dipengaruhi oleh hubungan istimewa, nilai penjualan bagi pihak penjual adalah nilai yang seharusnya diterima berdasarkan harga pasar yang wajar atau berdasarkan penilaian oleh penilai independen. Adanya hubungan istimewa antara pembeli dan penjual dapat menyebabkan harga penjualan menjadi lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan jika penjualan tersebut tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

Oleh karena itu dalam ketentuan ini diatur bahwa nilai penjualan harta berupa tanah dan/atau bangunan bagi penjual adalah jumlah yang seharusnya diterima.

Yang dimaksud dengan hubungan istimewa adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Nilai yang diterima atau diperoleh pihak pembeli yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli atau perjanjian sejenis lainnya sebelum terjadinya perubahan atau adendum perjanjian pengikatan jual beli atau perjanjian sejenis lainnya adalah nilai yang sesungguhnya berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Dalam hal dipengaruhi oleh hubungan istimewa, nilai pengalihan adalah nilai yang seharusnya diterima berdasarkan harga pasar yang wajar atau berdasarkan penilaian oleh penilai independen. Adanya hubungan istimewa antara para pihak yang bertransaksi dapat menyebabkan harga menjadi lebih besar atau lebih kecil dibandingkan jika transaksi tersebut tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Oleh karena itu dalam ketentuan ini diatur bahwa nilai yang diterima atau diperoleh pihak pembeli yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli atau perjanjian sejenis lainnya sebelum terjadinya perubahan atau adendum perjanjian pengikatan jual beli atau perjanjian sejenis lainnya adalah jumlah yang seharusnya diterima.

Yang dimaksud dengan hubungan istimewa adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan kepada pihak lain selain pemerintah, wajib dilakukan sendiri oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan sebelum akta, keputusan, kesepakatan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan dalam hal penjualan lelang, Pajak Penghasilan yang terutang disetorkan oleh Pejabat Lelang atas nama orang pribadi atau badan yang hartanya dilelang.

Ayat (2)

Sebagai ilustrasi, PT Bangun Property menjual 1 (satu) unit apartemen seharga Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tuan Adi membayar uang muka sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 25 Februari 2017 dan sisanya diangsur selama 24 (dua puluh empat) bulan. Meskipun belum dilakukan penandatanganan akta jual beli antara PT Bangun Poperty dengan Tuan Adi, atas transaksi tersebut telah terutang Pajak Penghasilan yaitu pada saat diterimanya uang muka sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan saat diterimanya angsuran sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya.

Ayat (3)

Dengan menggunakan ilustrasi pada ayat (2), dalam hal PT Bangun Property mengenakan tambahan biaya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai kompensasi pembayaran melalui angsuran selain pokok angsuran setiap bulan yang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, maka dasar pengenaan Pajak Penghasilan setiap bulannya adalah sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).

Ayat (4)

Dengan menggunakan ilustrasi pada ayat (2), maka PT Bangun Property wajib membayarkan Pajak Penghasilan yang terutang atas pembayaran uang muka, yaitu sebesar 2,5% dari Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atau sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan Maret 2017.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Kantor Pelayanan Pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak yang melakukan penelitian atas fotokopi Surat Setoran Pajak atau hasil cetakan sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak dimana tanah dan/atau bangunan yang dialihkan tersebut berada.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh yang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, dilakukan melalui pemungutan Pajak Penghasilan oleh bendahara pemerintah atau pejabat yang melakukan pembayaran atau yang menyetujui tukar menukar.

Pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan tersebut dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyetoran Pajak Penghasilan yang dipungut dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama orang pribadi atau badan yang menerima pembayaran atau yang melakukan tukar menukar, bukan atas nama bendahara pemerintah atau pejabat pemungut. Penyetoran Pajak Penghasilan melalui bank/pos persepsi dilakukan sebelum pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dilaksanakan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk memberikan kepastian hukum kapan perubahan atau adendum perjanjian pengikatan jual beli atau perjanjian sejenis lainnya ditandatangani oleh pihak penjual, maka diatur mengenai ketentuan bahwa perubahan atau adendum perjanjian pengikatan jual beli atau perjanjian sejenis lainnya hanya ditandatangani apabila Pajak Penghasilan yang terutang telah disetor ke kas Negara.

Yang dimaksud dengan pihak penjual adalah pihak yang namanya tercantum sebagai penjual dalam perjanjian pengikatan jual beli atau perjanjian sejenis lainnya.

Yang dimaksud dengan Kantor Pelayanan Pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak yang melakukan penelitian atas fotokopi Surat Setoran Pajak atau hasil cetakan sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak dimana tanah dan/atau bangunan yang dialihkan tersebut berada.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Mengingat Pengenaan Pajak Penghasilan dalam Peraturan Pemerintah ini dihitung berdasarkan nilai bruto pengalihan tanah dan/atau bangunan, maka untuk memberikan kepastian hukum, perlu diatur pengecualian dari kewajiban membayar Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini atas transaksi pengalihan tanah dan/atau bangunan yang penghasilannya dikecualikan dari objek pajak atau tidak terdapat kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Apabila orang pribadi melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka keuntungan karena pengalihan tersebut bukan merupakan objek pajak dan tidak terutang Pajak Penghasilan. Termasuk dalam pengertian hibah adalah wakaf.

Huruf c

Apabila badan melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka keuntungan karena pengalihan tersebut bukan merupakan objek pajak dan tidak terutang Pajak Penghasilan. Termasuk dalam pengertian hibah adalah wakaf.

Huruf d

Pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan karena warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan, bukan merupakan objek pajak.

Pada prinsipnya yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini adalah pihak yang melakukan pengalihan. Dalam hal waris, pihak yang melakukan pengalihan (pewaris) sudah meninggal dunia, sehingga dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Pengecualian tersebut diberikan karena kewajiban subjektif dari pewaris sudah berakhir sejak pewaris meninggal dunia.

Huruf e

Pada dasarnya nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu atas dasar nilai sisa buku (pooling of interest).

Apabila badan melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha, sepanjang telah ditetapkan Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku, maka pengalihan tersebut dikecualikan dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan.

Huruf f

Perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan adalah merupakan perjanjian pemanfaatan tanah, yaitu bentuk perjanjian yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian dan investor akan mengalihkan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah masa pemanfaatan berakhir.

Perjanjian kerja sama dimaksud dapat dilakukan antara swasta dengan swasta atau swasta dengan Pemerintah. Termasuk swasta adalah badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

Huruf g

Orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan unit tertentu dari badan Pemerintah yang dikecualikan dari subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, dikecualikan dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan.

Pasal 7

Terhadap pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tidak perlu meminta kelengkapan berupa Surat Setoran Pajak atau hasil cetak sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. Namun demikian, untuk pengecualian atas pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional harus dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Bebas yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 86/PMK.04/2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 214/PMK.04/2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA KELUAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa ketentuan mengenai pemungutan bea keluar telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2014;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan kelancaran arus barang dan mempercepat pelaksanaan pemeriksaan fisik barang ekspor dan penelitian dokumen, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai pemeriksaan pabean di bidang ekspor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5), Pasal 14, dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pemungutan Bea Keluar, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar;

Mengingat :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.04/2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA KELUAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2014, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2A ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

(1) Pengecualian pengenaan Bea Keluar terhadap barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan terhadap Barang Ekspor yang diekspor oleh perguruan tinggi, lembaga, atau badan penelitian dan pengembangan.

(2) Pengecualian pengenaan Bea Keluar terhadap barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. semata-mata diperuntukkan bagi pengenalan hasil produksi atau produk baru;
b. tidak untuk diolah lebih lanjut kecuali untuk penelitian dan/atau pengembangan kualitas; dan
c. harus dalam jumlah yang wajar.

(3) Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku untuk jenis Barang Ekspor berupa produk mineral yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan tarif Bea Keluar.

(4) Pengecualian pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Pribadi Penumpang, Barang Awak Sarana Pengangkut, Barang Pelintas Batas, dan Barang Kiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Nilai Pabean Ekspor tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan

b. untuk Barang Ekspor yang merupakan:

  1. Barang Pribadi Penumpang dan Barang Awak Sarana Pengangkut, adalah barang per orang untuk setiap keberangkatan
  2. Barang Pelintas Batas, adalah barang per orang untuk jangka waktu 1 (satu) bulan; atau
  3. Barang Kiriman, adalah barang per orang untuk setiap pengiriman.

(5) Dalam hal Nilai Pabean Ekspor Barang Pribadi Penumpang, Barang Awak Sarana Pengangkut, Barang Pelintas Batas, dan Barang Kiriman melebihi batas pengecualian pengenaan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), atas kelebihan Nilai Pabean Ekspor dipungut Bea Keluar.

(6) Pengecualian pengenaan Bea Keluar terhadap barang asal impor yang kemudian diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, diberikan dengan ketentuan Barang Ekspor yang bersangkutan:

a. berasal dari barang impor yang pada saat impornya nyata-nyata akan diekspor kembali;

b. berasal dari barang impor yang belum keluar dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan Tempat Penimbunan Sementara (TPS); atau

c. dapat diyakini bahwa Barang Ekspor tersebut adalah benar-benar barang asal impor.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), dan ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Terhadap Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dilakukan pemeriksaan fisik barang.

(2) Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai secara selektif berdasarkan manajemen risiko.

(3) Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan jumlah dan jenis barang.

(4) Pemeriksaan jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan pengujian laboratoris.

(4a) Pengujian laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(5) dihapus.

(6) dihapus.

(7) dihapus.

(8) dihapus.

(9) dihapus.

(10) dihapus.

3. Ketentuan Pasal 9A diubah, sehingga Pasal 9A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

(1) Dalam hal Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dilakukan pengujian laboratoris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), persetujuan ekspor dapat diberikan tanpa harus menunggu hasil pengujian laboratoris tersebut.

(2) Persetujuan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan pengenaan sanksi pidana dan/atau sanksi administrasi dalam hal berdasarkan hasil pengujian laboratoris terdapat kesalahan jenis barang.

4. Ketentuan Pasal 11A ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1) Jenis barang yang digunakan sebagai dasar pengenaan Harga Ekspor untuk penghitungan Bea Keluar adalah berdasarkan:

a. hasil pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat Bea dan Cukai, dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik;

b. pemberitahuan pabean ekspor, dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan fisik.

(2) Terhadap ekspor Barang Ekspor Dengan Karakteristik Tertentu yang tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Eksportir atau kuasanya melakukan pemeriksaan fisik barang:

  1. pada penumpukan/penyimpanan barang; dan
  2. pada saat pemuatan ke sarana pengangkut.

b. Eksportir atau kuasanya wajib menyampaikan hasil pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean ekspor.

c. Sementara menunggu hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bea Keluar dibayar berdasarkan penghitungan dari hasil pemeriksaan Eksportir pada penumpukan/penyimpanan barang.

d. Hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Eksportir sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) paling sedikit memuat jumlah, jenis barang, kadar mineral, dan/atau kadar air, dengan dilampiri hasil pengujian yang dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi oleh lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang akreditasi.

e. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang pada saat pemuatan ke sarana pengangkut belum diserahkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, terhadap seluruh kegiatan kepabeanan Eksportir dilakukan pemblokiran.

f. Dalam hal Eksportir telah menyerahkan hasil pemeriksaan pemuatan ke sarana pengangkut, Eksportir dapat mengajukan permohonan pencabutan pemblokiran sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemblokiran di bidang kepabeanan.

(2a) Eksportir atau kuasanya menyampaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Kepala Kantor Pabean pemuatan dengan menggunakan surat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Penetapan perhitungan Bea Keluar dilakukan berdasarkan:

a. hasil pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau ayat (2) huruf a angka 2); atau

b. pemberitahuan pabean ekspor, dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang pada saat pemuatan tidak diserahkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

(4) Barang Ekspor dengan Karakteristik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi produk mineral yang harga ekspornya ditetapkan:

a. berdasarkan kadar mineral; dan/atau

b. dengan memperhitungkan kadar air.

5. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

Ketentuan penyampaian pemberitahuan pabean dan pengenaan Bea Keluar untuk ekspor melalui Pusat Logistik Berikat sesuai ketentuan yang mengatur mengenai Pusat Logistik Berikat.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2016
MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
____________________________________________________________________________________________

26 Februari 2016

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR SE – 06/PJ/2016

TENTANG

KEBIJAKAN PEMERIKSAAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

A. Umum

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta menimbang putusan Mahkamah Agung Nomor 73/P/HUM/2013, serta dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan agar dapat menghasilkan volume hasil pemeriksaan yang tinggi dengan kualitas yang baik, sehingga memberikan kontribusi penerimaan yang optimal dari hasil pemeriksaan dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, maka dipandang perlu dibuat kebijakan pemeriksaan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Kebijakan pemeriksaan dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2).

2. Tujuan

Kebijakan pemeriksaan bertujuan :
a.    tertib administrasi pemeriksaan;
b.    meningkatkan audit coverage ratio (ACR); dan
c.    meningkatkan penerimaan pajak dari kegiatan pemeriksaan.

C.    Ruang Lingkup

Kebijakan pemeriksaan dalam Surat Edaran ini meliputi :
1.    Revitalisasi kegiatan pemeriksaan;
2.    Kebijakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan
3.    Kebijakan pemeriksaan untuk tujuan lain.

D.    Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (PP Nomor 74 Tahun 2011);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan.

E.    Revitalisasi Kegiatan Pemeriksaan

1. Revitalisasi Proses Bisnis Pemeriksaan

a. Proses bisnis pemeriksaan dapat digambarkan sebagai berikut:
PROSES BISNIS PEMERIKSAAN

b.Revitalisasi proses bisnis pemeriksaan ditujukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pemeriksaan sehingga kegiatan pemeriksaan mampu mendorong pertumbuhan penerimaan pajak yang berkelanjutan.

c. Dalam rangka menjadikan kegiatan pemeriksaan sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan penerimaan pajak yang berkelanjutan, Kepala UP2 harus:

1) meningkatkan kualitas pemilihan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan;
2) melakukan pembinaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Pemeriksa sehingga menjadi pemeriksa yang handal (bangga dan berkarakter);
3) meningkatkan kemampuan SDM Pemeriksa dalam penerapan ketentuan di bidang pemeriksaan khususnya dalam hal metode dan teknik pemeriksaan.

2. Peningkatan Kualitas Wajib Pajak yang diperiksa

a. Untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan dan menimbulkan efek jera, setiap Kepala UP2 harus menentukan prioritas Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Khusus, yaitu Wajib Pajak yang memiliki potensi pajak besar dan ketidakpatuhan tinggi, penanggung pajak diketahui keberadaannya serta masih memiliki kegiatan usaha aktif, dan memperhatikan riwayat pemeriksaan (diprioritaskan Wajib Pajak yang belum pernah dilakukan pemeriksaan);

b. Penentuan Wajib Pajak yang memiliki potensi pajak besar didasarkan pada data dan informasi baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, antara lain berupa bukti potong, alat keterangan, data Pajak Keluaran dan Pajak Masukan (PKPM), devisa hasil ekspor, hasil visit, hasil pengamatan, dan data kepemilikan aset;

c. Penentuan prioritas Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala KPP, Kepala Seksi Pemeriksaan, Supervisor Pemeriksa Pajak, dan Kepala Seksi yang melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak;

d. Dalam hal Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan terdapat indikasi transaksi khusus (transfer pricing, grup, sumber daya alam), pemilihan Wajib Pajak dikoordinasikan dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP);

e. Dalam rangka menciptakan manajemen perencanaan pemeriksaan, Kepala KPP, Kepala Seksi Pemeriksaan, dan Supervisor Pemeriksa Pajak harus:

  1. menyiapkan Daftar Sasaran Pemeriksaan Wajib Pajak yang diprioritaskan untuk dilakukan Pemeriksaan Khusus;
  2. melakukan pengelolaan atas penyampaian usulan Pemeriksaan Khusus, dan
  3. melakukan pengelolaan distribusi Instruksi/Persetujuan/Penugasan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Khusus kepada Pemeriksa Pajak;

f. Dalam menentukan Wajib Pajak yang akan dilakukan Pemeriksaan Khusus, Kepala UP2 harus mempertimbangkan sebaran Wajib Pajak yang akan diperiksa untuk menciptakan efektivitas efek jera.

3. Pembinaan dan Pengelolaan SDM di Bidang Pemeriksaan

a. Pembinaan dan Pengelolaan Fungsional Pemeriksa Pajak

  1. Kepala UP2 harus melakukan alokasi Pemeriksa Pajak secara tepat untuk mencapai pemeriksaan yang efektif sehingga dapat merealisasikan target
    penerimaan dari kegiatan pemeriksaan;
  2. Kepala UP2 harus melakukan pengawasan secara periodik terhadap progress pemeriksaan untuk meningkatkan produktivitas Pemeriksa Pajak;
  3. Kepala UP2 harus melakukan pengelolaan hubungan kerja antara Pemeriksa Pajak yang berasal dari Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak sehingga pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dapat berjalan lebih efektif;
  4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja pemeriksaan, Kepala UP2 harus melakukan analisis kebutuhan Pemeriksa Pajak untuk disampaikan kepada Kepala Kanwil DJP dengan tembusan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (P2) setiap 6 (enam) bulan sekali, baik Pemeriksa Pajak yang berasal dari Fungsional Pemeriksa Pajak maupun dari Petugas Pemeriksa Pajak;
  5. Kepala UP2 harus melakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap kinerja Pemeriksa Pajak dan menyampaikannya kepada Direktur P2 dengan tembusan kepada Kepala Kanwil DJP untuk digunakan sebagai pertimbangan dalam rangka melakukan pembinaan kepada Pemeriksa Pajak,

b. Pembinaan dan Pengelolaan Petugas Pemeriksa Pajak

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak dan untuk meningkatkan produktivitas pemeriksaan di KPP, ditegaskan hal-hal sebagai berikut:

  1. Penunjukan Petugas Pemeriksa Pajak di setiap KPP dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas pemeriksaan di KPP sehingga kebutuhan akan pelaksanaan pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak sepenuhnya merupakan kewenangan Kepala KPP;
  2. Dalam hal Kepala KPP memandang perlu untuk menunjuk Petugas Pemeriksa Pajak sebagai pelaksana pemeriksaan, Kepala KPP harus mengelola hubungan kerja antara Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak sehingga produktivitas pemeriksaan di KPP meningkat.

c. Keterlibatan Fungsional Penilai dalam kegiatan pemeriksaan

  1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas kegiatan pemeriksaan untuk sektor- sektor tertentu, seperti sektor properti, pertambangan, perkebunan, kehutanan dan kelautan, Kepala UP2 melibatkan Fungsional Penilai sebagai Tenaga Ahli dalam kegiatan pemeriksaan;
  2. Untuk kegiatan pemeriksaan selain sektor sebagaimana dimaksud pada angka 1), apabila dipandang perlu Kepala UP2 dapat melibatkan Fungsional
    Penilai dalam kegiatan pemeriksaan sebagai Tenaga Ahli;
  3. Dalam hal tidak terdapat Fungsional Penilai pada UP2, Kepala UP2 dapat mengajukan permintaan bantuan Fungsional Penilai kepada Kepala Kanwil DJP atau Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

F. Kebijakan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

1. Kebijakan Umum
a. Ruang Lingkup Pemeriksaan

  1. Ruang lingkup pemeriksaan merupakan cakupan jenis pajak yang diperiksa dan periode pencatatan atau pembukuan yang menjadi objek untuk dilakukan pemeriksaan;
  2. Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan meliputi:

a) Pemeriksaan Satu atau Beberapa Jenis Pajak, yaitu pemeriksaan yang cakupan jenis pajak yang diperiksa meliputi satu jenis pajak atau
beberapa jenis pajak, untuk satu atau beberapa Masa Pajak, satu Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, baik tahun-tahun lalu maupun
tahun berjalan.

b) Pemeriksaan Seluruh Jenis Pajak (all taxes), yaitu pemeriksaan yang cakupan jenis pajak yang diperiksa meliputi seluruh jenis pajak untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, baik tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

b. Kriteria Pemeriksaan
Terdapat 2 (dua) kriteria yang merupakan alasan dilakukannya pemeriksaan, yaitu:

  1. Pemeriksaan Rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, tanpa memerlukan analisis risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak;
  2. Pemeriksaan Khusus, meliputi:

a) Pemeriksaan khusus berdasarkan keterangan lain berupa data konkret, merupakan pemeriksaan yang dilakukan    terhadap Wajib
Pajak yang berdasarkan keterangan lain berupa data konkret menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan; dan

b) Pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko (risk based audit), merupakan pemeriksaan yang dilakukan    terhadap Wajib Pajak yang
berdasarkan hasil analisis risiko menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

c. Jenis Pemeriksaan
Pemeriksaan dapat dilakukan melalui 2 (dua) jenis pemeriksaan, yang meliputi:

  1. Pemeriksaan Lapangan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan
    bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak; atau
  2. Pemeriksaan Kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

d. Perubahan Jenis Pemeriksaan

  1. Dalam hal Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya
    rekayasa transaksi keuangan, atau atas pertimbangan Kepala UP2, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor dapat diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan;
  2. Dalam hal Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a) Tim Pemeriksa Pajak melalui Kepala KPP mengajukan surat permohonan perubahan jenis pemeriksaan dari Pemeriksaan Kantor menjadi Pemeriksaan Lapangan kepada Kepala Kanwil DJP dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I.1 Surat Edaran ini;

b) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a), Kepala Kanwil DJP melakukan penelitian dan evaluasi serta
menentukan apakah usulan perubahan jenis pemeriksaan disetujui atau ditolak;

c) Surat persetujuan perubahan jenis pemeriksaan diterbitkan oleh Kepala Kanwil DJP dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh
dalam Lampiran I.2 Surat Edaran ini;

d) Surat penolakan perubahan jenis pemeriksaan diterbitkan oleh Kepala Kanwil DJP dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I.3 Surat Edaran ini;

e) Setelah menerima surat persetujuan perubahan jenis pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pajak menyampaikan surat pemberitahuan kepada
Wajib Pajak mengenai perubahan jenis pemeriksaan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I.4 Surat
Edaran ini;

f) Berdasarkan surat persetujuan perubahan jenis pemeriksaan, Kepala Seksi Pemeriksaan mengadministrasikan perubahan Kode Pemeriksaan pada aplikasi Sistem Informasi DJP (SIDJP).

3) Jangka waktu pengujian terhadap pemeriksaan yang diubah dari Pemeriksaan Kantor menjadi Pemeriksaan Lapangan, tetap dihitung sejak tanggal Wajib
Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi Surat Panggilan Dalam
Rangka Pemeriksaan Kantor.

e. Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2)

  1. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak di UP2, yaitu KPP, Kanwil DJP, atau Direktorat P2;
  2. KPP dapat bertindak sebagai UP2 Domisili atau UP2 Lokasi sesuai dengan wilayah kerjanya;
  3. Kanwil DJP dan Direktorat P2 bertindak sebagai UP2 Domisili;
  4. UP2 Domisili adalah UP2 yang melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan domisili;
  5. UP2 Lokasi adalah UP2 yang melakukan pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
    perpajakan lokasi dan/atau terhadap kegiatan usaha di lokasi selain domisili Wajib Pajak;
  6. Dalam hal UP2 bertindak sebagai UP2 Domisili, UP2 tersebut dapat melakukan Pemeriksaan Seluruh Jenis Pajak atau Pemeriksaan Satu atau Beberapa Jenis Pajak;
  7. Dalam hal UP2 bertindak sebagai UP2 Lokasi, UP2 tersebut hanya dapat melakukan Pemeriksaan Satu atau Beberapa Jenis Pajak;
  8. Dalam hal UP2 Lokasi sedang melakukan Pemeriksaan Lokasi sebagaimana dimaksud pada angka 5), UP2 Lokasi berdasarkan permintaan UP2 Domisili juga melakukan penghitungan besarnya peredaran usaha Wajib Pajak yang berada di tempat kegiatan usaha Wajib Pajak di lokasi UP2 Lokasi, dan mengirimkan hasil perhitungannya dalam bentuk Alat Keterangan kepada UP2 Domisili.

f. Pemeriksa Pajak

1) Pemeriksa Pajak pada UP2 terdiri dari:

a) Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak;
b) Petugas Pemeriksa Pajak yang diangkat oleh Kepala UP2; dan/atau
c) Tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dan diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan.

2) Pemeriksa Pajak diberikan kartu tanda pengenal pemeriksa pajak.

3) Tim Pemeriksa Pajak dapat terdiri dari:

a) Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak;

b) Petugas Pemeriksa Pajak;

c) Gabungan antara Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak.

4) Petugas Pemeriksa Pajak

a) Petugas Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan DJP, selain Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak, yang ditunjuk oleh Kepala KPP atau Kepala Kanwil DJP, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab oleh Dirjen Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan.

b) Penunjukan Petugas Pemeriksa Pajak di KPP ditetapkan sebagai berikut:

i. Kepala Seksi Pemeriksaan dan Pelaksana pada Seksi Pemeriksaan di setiap KPP harus ditunjuk sebagai Petugas Pemeriksa Pajak;

ii. Petugas Pemeriksa Pajak selain dimaksud pada huruf i ditunjuk sesuai dengan pertimbangan Kepala KPP.

c) Penunjukan Petugas Pemeriksa Pajak di Kanwil DJP dilakukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kanwil DJP.

d) Penunjukan Petugas Pemeriksa Pajak di KPP atau Kanwil DJP dilakukan dengan menggunakan surat keputusan Kepala KPP atau Kepala Kanwil DJP.

e) Terhadap Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk harus diberikan pelatihan teknis sehingga memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak.

f) Seluruh dokumentasi kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Pajak dilakukan di Seksi Pemeriksaan.

g) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ/2015 tentang Pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak dinyatakan tidak berlaku.

g. Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan SP2 Perubahan

1) SP2 diterbitkan berdasarkan:

a) instruksi/persetujuan/penugasan pemeriksaan dari Kepala Kanwil DJP atau Direktur P2;

b) persetujuan pemeriksaan dari Kepala KPP;

c) surat permintaan Pemeriksaan Lokasi oleh UP2 Domisili; atau

d) surat persetujuan pengalihan pemeriksaan.

2) Susunan tim Pemeriksa Pajak paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang, yaitu 1 (satu) orang Supervisor dan 1 (satu) orang Ketua Tim yang merangkap sebagai Anggota Tim. Dalam hal susunan tim Pemeriksa Pajak diubah, Kepala UP2 harus menerbitkan SP2 Perubahan.

3) Pemeriksa Pajak wajib memperlihatkan SP2 Perubahan kepada Wajib Pajak.

h. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor

1) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal
SP2.

2) Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dikirimkan kepada Wajib Pajak melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa
pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal SP2.

i. Tenaga Ahli

1) Dalam hal Tim Pemeriksa Pajak dibantu oleh Tenaga Ahli, maka Tenaga Ahli tersebut bertugas berdasarkan Surat Tugas Membantu Pelaksanaan Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak atau pejabat yang ditunjuk Dirjen Pajak.

2) Dalam hal Tenaga Ahli bukan pegawai DJP, maka Surat Tugas Membantu Pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) diterbitkan oleh Dirjen Pajak.

3) Dalam hal Tenaga Ahli merupakan pegawai DJP maka Pejabat yang ditunjuk Dirjen Pajak untuk menerbitkan Surat Tugas Membantu Pelaksanaan
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah:

a) Kepala UP2, dalam hal Tenaga Ahli tersebut merupakan pegawai UP2 yang melaksanakan pemeriksaan;

b) Kepala Kanwil DJP, dalam hal Tenaga Ahli tersebut merupakan pegawai di luar KPP yang melaksanakan pemeriksaan tetapi masih dalam satu wilayah Kanwil DJP yang bersangkutan; atau

c) Sekretaris DJP, dalam hal Tenaga Ahli tersebut merupakan pegawai selain huruf a) dan b).

4) Permintaan Tenaga Ahli ditujukan kepada:

a) Kepala Kanwil DJP dalam hal sebagaimana dimaksud angka 3) huruf b); atau

b) Direktur P2 dalam hal sebagaimana dimaksud angka 2) dan 3) huruf c), dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I.5 Surat
Edaran ini.

5) Masa tugas Tenaga Ahli berlaku sampai dengan berakhirnya pemeriksaan.

j. Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemeriksaan

1) Direktur P2 atau Kepala Kanwil DJP atasan KPP dapat melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemeriksaan baik dengan atau tanpa permintaan dari tim Pemeriksa Pajak.

2) Kepala KPP dapat menugaskan Fungsional Pemeriksa Pajak untuk melakukan Bimtek Pemeriksaan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas
Pemeriksa Pajak.

3) Bimtek Pemeriksaan merupakan asistensi teknis yang bersifat konsultatif dan tidak mengikat tim Pemeriksa Pajak.

4) Bimtek Pemeriksaan dilakukan untuk:

a) pemeriksaan Wajib Pajak yang memerlukan keahlian khusus antara lain pemeriksaan Wajib Pajak perbankan, pertambangan, dan Wajib Pajak yang terindikasi melakukan transaksi yang terkait dengan transfer pricing; atau

b) pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Pajak.

5) Permintaan Bimtek Pemeriksaan oleh tim Pemeriksa Pajak dilakukan dengan menyampaikan surat yang berisi permintaan Bimtek Pemeriksaan kepada Direktur P2 atau Kepala Kanwil DJP melalui Kepala KPP.

6) Pelaksanaan Bimtek Pemeriksaan dituangkan dalam berita acara Bimtek Pemeriksaan yang ditandatangani kedua belah pihak sebagaimana contoh
dalam Lampiran I.6 Surat Edaran ini.

k. Jangka Waktu Pengujian dan Perpanjangannya Dalam rangka meningkatkan produktivitas pemeriksaan, perlu dilakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan dengan menetapkan jangka waktu pengujian pemeriksaan menjadi sebagai berikut:

1) Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Khusus berdasarkan Keterangan Lain Berupa Data Konkret paling lama 1 (satu) bulan dan tidak dapat diperpanjang.

2) Jangka waktu pengujian Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama adalah:

a) Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak dapat diperpanjang.

b) Untuk Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan dan tidak dapat diperpanjang.

3) Jangka waktu pengujian pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang terdaftar di KPP selain KPP Pratama adalah:

a) Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

b) Untuk Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

4) Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Khusus Bea Meterai terhadap Wajib Pajak yang mendapatkan izin pelunasan Bea Meterai dengan sistem komputerisasi paling lama 2 (dua) bulan dan tidak dapat diperpanjang.

5) Jangka waktu pemeriksaan terhadap objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P-3) atas Wajib Pajak
yang tidak mengembalikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sesuai dengan ketentuan Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian PBB.

6) Jangka waktu pemeriksaan selain pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) sesuai dengan ketentuan Tata Cara
Pemeriksaan Pajak yang berlaku.

7) Jangka waktu pengujian untuk Pemeriksaan Lapangan yang terkait dengan:

a) Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi (KKKS Migas),

b) Wajib Pajak dalam satu grup, atau

c) Wajib Pajak yang terindikasi melakukan transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan dan paling banyak 2 (dua) kali.

8) Khusus untuk pemeriksaan dengan ruang lingkup pemeriksaan satu atau beberapa jenis pajak, maka jangka waktu pengujian pemeriksaan paling lama
2 (dua) bulan dan tidak dapat diperpanjang.

9) Prosedur perpanjangan jangka waktu pengujian diatur sebagai berikut:

a) Pemeriksa Pajak harus mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pengujian kepada Kepala UP2 dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I.7 Surat Edaran ini.

b) Permohonan perpanjangan jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf a) harus disampaikan sebelum jangka waktu pengujian berakhir.

c) Persetujuan atau penolakan perpanjangan jangka waktu pengujian harus disampaikan oleh Kepala UP2 kepada Pemeriksa Pajak sebelum jangka waktu pengujian berakhir dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I.8 atau Lampiran I.9 Surat
Edaran ini.

d) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu pengujian disetujui, Pemeriksa Pajak harus menyampaikan pemberitahuan perpanjangan tersebut kepada Wajib Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I.10 Surat Edaran ini.

e) Dalam hal perpanjangan jangka waktu pengujian terkait pemeriksaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 6), perpanjangan jangka waktu pengujian dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

i. prosedur perpanjangan jangka waktu pengujian harus dilakukan setiap kali akan dilakukan perpanjangan jangka waktu pengujian; dan

ii. dilakukan sebelum jangka waktu perpanjangan sebelumnya berakhir.

10) Dalam hal Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor dilakukan berdasarkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, jangka
waktu pemeriksaan harus tetap memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B UU KUP.

l. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)

1) Hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian SPHP yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan;

2) Dalam hal terdapat data baru atau data yang semula belum terungkap pada saat pengujian, maka Pemeriksa Pajak dapat melakukan revisi atas SPHP
sepanjang:

a) data tersebut baru ditemukan setelah penyampaian SPHP, misalnya data hasil konfirmasi dari pihak ketiga;

b) undangan pembahasan akhir belum dikirimkan kepada Wajib Pajak; dan

c) masih dalam jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan.

3) Revisi atas SPHP hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

4) Dalam hal dilakukan revisi SPHP maka atas Wajib Pajak tetap diberikan hak untuk menyampaikan tanggapan tertulis atas revisi SPHP tersebut, termasuk
perpanjangannya.

5) Format SPHP sekurang-kurangnya sesuai dengan contoh format dalam ketentuan Tata Cara Pemeriksaan yang berlaku.

m. Penyelesaian Pemeriksaan

1) Penyelesaian pemeriksaan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Sumir karena Wajib Pajak tidak ditemukan atau tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015, dilakukan dalam hal:

a) untuk Pemeriksaan Lapangan, dengan ketentuan:

i. yang dimaksud dengan Wajib Pajak tidak ditemukan adalah apabila Wajib Pajak atau wakil/kuasa/pegawai/anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak ditemukan dalam jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf k;

ii. Wajib Pajak tidak ditemukan sebagaimana dimaksud pada angka romawi i sekurang-kurangnya dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat kelurahan/RT/RW setempat atau dari pengelola tempat tinggal/tempat kedudukan/tempat kegiatan usaha Wajib Pajak;

iii. LHP Sumir dapat mulai dibuat setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tim Pemeriksa Pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan; dan

iv. LHP Sumir harus dilampiri dengan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka romawi ii.

b) untuk Pemeriksaan Kantor, dengan ketentuan:

i. yang dimaksud dengan Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan pemeriksaan adalah apabila dalam jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf k sejak Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dikirimkan, Surat Panggilan tersebut dikembalikan oleh pihak pos atau jasa pengiriman lainnya; dan

ii. LHP Sumir harus dilampiri dengan bukti pengembalian Surat Panggilan tersebut oleh pihak pos atau jasa pengiriman lainnya.

c) fotokopi LHP Sumir sebagaimana dimaksud pada huruf a) atau huruf b) harus dikirimkan kepada Seksi Pengawasan dan Konsultasi terkait atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) Penyelesaian pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir karena Wajib Pajak memanfaatkan Pasal 8 ayat (3), Pasal 44B, atau diterbitkan SKPKB Pasal 13A UU KUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 dilakukan dengan ketentuan:

a) LHP Sumir diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan; dan

b) penyelesaian pemeriksaan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah LHP Sumir diselesaikan.

3) Penyelesaian pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir karena Wajib Pajak memanfaatkan Pasal 44B UU KUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015
dilakukan dengan ketentuan:

a) LHP Sumir diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penyidikan dihentikan; dan

b) penyelesaian pemeriksaan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah LHP Sumir diselesaikan.

4) Penyelesaian pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir terkait dengan Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 harus diberitahukan
secara tertulis kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah LHP Sumir diselesaikan.

5) Penyelesaian pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir karena pertimbangan Dirjen Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 dapat dilakukan terhadap instruksi/persetujuan/penugasan pemeriksaan yang telah diterbitkan SP2 namun telah daluwarsa penetapannya atau karena adanya pertimbangan lain dari Dirjen Pajak.

6) Penyelesaian pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir karena pertimbangan Dirjen Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) penyelesaian pemeriksaan hanya dapat dilakukan setelah ada surat perintah Dirjen Pajak kepada Kepala UP2 untuk menyelesaikan pemeriksaan dengan LHP Sumir; dan

b) penyelesaian pemeriksaan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah LHP Sumir diselesaikan.

7) Terhadap pemeriksaan yang dihentikan dengan membuat LHP Sumir sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2) selain yang diterbitkan SKPKB
sesuai dengan Pasal 13A UU KUP, angka 3), dan angka 5), dapat dilakukan pemeriksaan kembali di kemudian hari melalui prosedur Pemeriksaan Khusus
dan atas pemeriksaan dimaksud bukan merupakan Pemeriksaan Ulang.

8) Penyelesaian pemeriksaan dengan membuat LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 dilakukan dengan ketentuan:

a) Pemeriksaan Lapangan:

i. yang dimaksud dengan Wajib Pajak tidak ditemukan adalah apabila Wajib Pajak atau wakil/kuasa/pegawai/anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak ditemukan dalam jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud dalam huruf k;

ii.  Wajib Pajak tidak ditemukan sebagaimana dimaksud pada huruf i sekurang-kurangnya dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat kelurahan/RT/RW setempat atau dari pengelola tempat tinggal/tempat kedudukan/tempat kegiatan usaha Wajib Pajak; dan

iii. meskipun Wajib Pajak tidak ditemukan sebagaimana dimaksud pada huruf i, pemeriksaan harus diselesaikan dengan membuat LHP sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak (skp), dengan terlebih dahulu melakukan prosedur SPHP dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;

b) Pemeriksaan Kantor:

i. yang dimaksud dengan Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan pemeriksaan adalah apabila Wajib Pajak atau wakil/kuasa/ pegawai/anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak datang dalam memenuhi surat panggilan dalam jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud dalam huruf k; dan

ii. meskipun Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan pemeriksaan, pemeriksaan harus diselesaikan dengan membuat LHP sebagai dasar penerbitan skp, dengan terlebih dahulu melakukan prosedur SPHP dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;

9) Penyelesaian pemeriksaan dengan membuat LHP karena Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan tidak terbukti sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (1) huruf e dan huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 dilakukan dengan ketentuan:

a) perpanjangan jangka waktu pengujian paling lama 2 (dua) bulan; dan

b) proses penyelesaian pemeriksaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10) Apabila Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang diperiksa telah daluwarsa penetapannya, namun belum daluwarsa penuntutan dan ditemukan
adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, maka Pemeriksa Pajak dapat mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

n. Perluasan Pemeriksaan

1) Pemeriksaan diperluas ke Tahun-Tahun Pajak atau Masa-Masa Pajak yang belum dilakukan pemeriksaan, dalam hal:

a) Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh untuk Tahun-Tahun Pajak sebelumnya yang menyatakan rugi; atau

b) SPT Masa PPN untuk Masa-Masa Pajak sebelumnya menyatakan lebih bayar yang dikompensasikan (SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi).

2) Perluasan pemeriksaan yang disebabkan karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) dalam hal Kepala KPP akan mengusulkan Pemeriksaan Rutin untuk satu atau seluruh jenis pajak atas suatu Tahun Pajak maka:

i. sebelum usulan tersebut dilakukan, Kepala Seksi Pemeriksaan harus melakukan penelitian terhadap SPT Tahunan PPh Tahun-Tahun Pajak sebelumnya;

ii. dalam hal berdasarkan hasil penelitian terdapat SPT yang menyatakan rugi untuk Tahun-Tahun Pajak sebelumnya, terhadap SPT yang menyatakan rugi tersebut harus diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan sepanjang mempunyai pengaruh kompensasi; dan

iii. pengusulan harus dilakukan bersamaan dengan pengusulan Pemeriksaan Rutin untuk satu atau seluruh jenis pajak dimaksud;

b) dalam hal Kepala UP2 menerima persetujuan/instruksi Pemeriksaan Khusus dari Kepala Kanwil DJP atau instruksi Pemeriksaan Khusus dari Direktur P2 maka:

i. setelah menerima persetujuan atau instruksi tersebut, Kepala Seksi Pemeriksaan atau Kepala Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan harus segera melakukan penelitian terhadap SPT Tahunan PPh Tahun-Tahun Pajak sebelumnya;

ii. dalam hal berdasarkan hasil penelitian terdapat SPT yang menyatakan rugi untuk Tahun-Tahun Pajak sebelumnya, terhadap SPT yang menyatakan rugi tersebut harus diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan sepanjang mempunyai pengaruh kompensasi; dan

iii. pengusulan perluasan pemeriksaan dilakukan melalui:

i) mekanisme pengusulan Pemeriksaan Rutin dalam hal Pemeriksaan Khusus sedang dilakukan oleh KPP; atau

ii) mekanisme pengusulan Pemeriksaan Khusus dalam hal Pemeriksaan Khusus sedang dilakukan oleh selain KPP.

c) pengusulan pemeriksaan terhadap SPT yang menyatakan Rugi dapat dilakukan dengan prosedur Pemeriksaan Rutin dengan kode pemeriksaan SPT yang menyatakan rugi atau Pemeriksaan Khusus.

3) Perluasan pemeriksaan karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) dalam hal Kepala KPP akan mengusulkan Pemeriksaan Rutin atas suatu SPT Masa PPN maka:

i. sebelum usulan tersebut dilakukan, Kepala Seksi Pemeriksaan harus melakukan penelitian terhadap SPT Masa PPN Masa-Masa Pajak sebelumnya;

ii. dalam hal berdasarkan hasil penelitian terdapat SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi untuk Masa-Masa Pajak sebelumnya, terhadap SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi tersebut harus diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan; dan

iii. pengusulan perluasan pemeriksaan harus dilakukan bersamaan dengan pengusulan Pemeriksaan Rutin;

b) Dalam hal Kepala UP2 menerima persetujuan/instruksi Pemeriksaan Khusus dari Kepala Kanwil DJP atau instruksi Pemeriksaan Khusus dari Direktur P2 maka:

i. segera setelah menerima persetujuan atau instruksi tersebut, Kepala Seksi Pemeriksaan atau Kepala Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan harus melakukan penelitian terhadap SPT Masa PPN Masa-Masa Pajak sebelumnya;

ii. dalam hal berdasarkan penelitian terdapat SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi untuk Masa-Masa Pajak sebelumnya, terhadap SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi tersebut harus diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan sepanjang mempunyai pengaruh kompensasi; dan

iii. pengusulan perluasan pemeriksaan dilakukan melalui pengusulan Pemeriksaan Rutin atau Pemeriksaan Khusus untuk satu jenis pajak.

c) pengusulan perluasan pemeriksaan terhadap SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi dilakukan dengan prosedur Pemeriksaan Rutin dengan kode pemeriksaan SPT Masa PPN Lebih Bayar atau Pemeriksaan Khusus.

o. Pemeriksaan Lokasi

1) Pemeriksaan Lokasi adalah pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan dan/atau kegiatan usaha di lokasi selain domisili Wajib Pajak.

2) Pemeriksaan Lokasi dilakukan oleh:

a) UP2 Lokasi; dan/atau

b) UP2 Domisili sesuai dengan kewenangan wilayah kerjanya.

3) UP2 Lokasi dapat melakukan Pemeriksaan Lokasi berdasarkan:

a) permintaan dari UP2 Domisili, atau

b) kriteria Pemeriksaan Rutin atau Pemeriksaan Khusus

4) Dalam hal UP2 Domisili melakukan Pemeriksaan Lapangan untuk seluruh jenis pajak maka UP2 Domisili dapat melakukan permintaan Pemeriksaan Lokasi dan permintaan penghitungan peredaran usaha Wajib Pajak yang berada di tempat kegiatan Wajib Pajak di lokasi kepada UP2 Lokasi yang telah
ditetapkan dalam Audit Plan.

5) Pemeriksaan Lokasi berdasarkan permintaan UP2 Domisili sebagaimana dimaksud pada angka 4) dilakukan dengan mengacu pada kriteria pemeriksaan yang dilakukan oleh UP2 Domisili, yaitu Pemeriksaan Rutin atau Pemeriksaan Khusus.

6) SP2 untuk Pemeriksaan Lokasi berdasarkan permintaan UP2 Domisili sebagaimana dimaksud pada angka 4) diterbitkan berdasarkan permintaan
Pemeriksaan Lokasi dari UP2 Domisili setelah Audit Plan dibuat.

7) Surat permintaan Pemeriksaan Lokasi sebagaimana dimaksud pada angka 4) harus dikirim dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan atau Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor dikirim kepada Wajib Pajak Domisili (WP Domisili), dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I.11 Surat Edaran ini.

8) Tanggal pengiriman Surat permintaan Pemeriksaan Lokasi sebagaimana dimaksud pada angka 7) adalah tanggal pada cap pos atau tanggal terima
faksimili.

9) Surat permintaan Pemeriksaan Lokasi harus disertai dengan fotokopi Audit Plan, fotokopi tanda terima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau
fotokopi bukti pengiriman Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor.

10) Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lokasi paling lama 2 (dua) bulan dan tidak dapat diperpanjang.

11) Setelah pemeriksaan oleh UP2 Lokasi selesai, Kepala UP2 Lokasi mengirimkan salinan LHP dan/atau Alat Keterangan perihal besarnya peredaran usaha Wajib Pajak yang berada di tempat kegiatan Wajib Pajak di lokasi kepada Kepala UP2 Domisili paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal LHP.

12) Dalam hal terdapat permintaan Pemeriksaan Lokasi maka hasil pemeriksaan UP2 Domisili harus mencakup hasil pemeriksaan Lokasi, kecuali:

a) SPT Tahunan PPh WP Domisili menunjukan lebih bayar dan akan segera jatuh tempo; atau

b) Pemeriksaan Lokasi belum diselesaikan sampai dengan LHP UP2 Domisili dibuat.

13) Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh UP2 Domisili yang wilayah kerjanya seluruh Indonesia yaitu Direktorat P2, UP2 di lingkungan Kanwil DJP Wajib
Pajak Besar, dan UP2 di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, Pemeriksaan Lokasi dapat dilakukan oleh:

a) UP2 Domisili tanpa melakukan permintaan Pemeriksaan Lokasi kepada Kepala UP2 Lokasi; dan/atau

b) UP2 Lokasi berdasarkan permintaan Pemeriksaan Lokasi dari UP2 Domisili.

14) Dalam hal UP2 Domisili yang wilayah kerjanya seluruh Indonesia yaitu Direktorat P2, UP2 di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, dan UP2
di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus melakukan permintaan Pemeriksaan Lokasi kepada Kepala UP2 Lokasi dan sampai dengan pemeriksaan UP2
Domisili akan selesai namun Pemeriksaan Lokasi belum diselesaikan, maka:

a) UP2 Domisili dapat membatalkan permintaan Pemeriksaan Lokasi;

b) UP2 Domisili melakukan pemeriksaan dan menghitung kewajiban perpajakan UP2 Lokasi berdasarkan data yang ada; dan

c) UP2 Domisili mengirimkan LHP dan Nota Penghitungan (Nothit) kepada UP2 Lokasi.

15) Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh UP2 Domisili yang wilayah kerjanya meliputi satu Kanwil DJP, yaitu KPP Madya, Pemeriksaan Lokasi di dalam wilayah kerjanya dapat dilakukan oleh:

a) UP2 Domisili tanpa melakukan permintaan Pemeriksaan Lokasi kepada Kepala UP2 Lokasi; dan/atau

b) UP2 Lokasi berdasarkan permintaan Pemeriksaan Lokasi dari UP2 Domisili.

16) Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh UP2 Domisili sebagaimana dimaksud pada angka 13) huruf a), angka 14, dan angka 15) huruf a), UP2 Domisili harus menyampaikan pemberitahuan kepada UP2 Lokasi.

17) Dalam hal UP2 Lokasi sedang melakukan Pemeriksaan Lokasi berdasarkan permintaan UP2 Domisili, Pemeriksa Pajak UP2 Domisili baik KPP Pratama atau KPP Madya yang WP Lokasinya terdaftar di luar wilayah kerjanya dapat melakukan pemeriksaan di lokasi kegiatan usaha Wajib Pajak tersebut dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala UP2 Lokasi dan ditembuskan kepada Kepala Kanwil DJP atasannya dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I.12 Surat Edaran ini.

18) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 17), Kepala UP2 Lokasi menerbitkan surat tugas pendampingan kepada tim
Pemeriksa Pajak Lokasi untuk mendampingi tim Pemeriksa Pajak UP2 Domisili dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.13 Surat Edaran ini.

19) Pemeriksaan oleh tim Pemeriksa Pajak UP2 Domisili sebagaimana dimaksud pada angka 17) harus dilakukan secara bersamaan dengan tim Pemeriksa Pajak UP2 Lokasi.

20) Dalam hal UP2 Domisili melakukan Pemeriksaan Lokasi maka UP2 Domisili harus menyampaikan fotokopi LHP yang telah direkam pada aplikasi SIDJP
beserta Nota Penghitungan (Nothit) kepada Kepala UP2 Lokasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal LHP.

p. Pengalihan Pemeriksaan

1) Pengalihan pemeriksaan dilakukan karena Wajib Pajak pindah tempat terdaftar (domisili) dari satu KPP ke KPP lain sepanjang:

a) instruksi/persetujuan/penugasan pemeriksaan telah diterbitkan; dan

b) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor belum disampaikan kepada Wajib Pajak.

2) Pengalihan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak dapat dilakukan dalam hal pemeriksaan dalam rangka permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B UU KUP yang batas waktu penerbitan skp-nya kurang dari 6 (enam) bulan, dan
pemeriksaan tersebut harus diselesaikan oleh UP2 lama.

3) Pengalihan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang pindah domisili ke KPP lain tetapi masih dalam wilayah kerja Kanwil DJP yang sama, dilakukan oleh:

a) Direktur P2 untuk pemeriksaan yang instruksi/persetujuannya diterbitkan oleh Dirjen Pajak atau Direktur P2;

b) Kepala Kanwil DJP untuk pemeriksaan yang instruksi/persetujuan/ penugasannya diterbitkan oleh Kepala Kanwil DJP; atau

c) Kepala Kanwil DJP atasan UP2 Lokasi untuk Pemeriksaan Lokasi karena adanya permintaan dari UP2 Domisili.

4) Pengalihan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang pindah domisili ke KPP lain di luar wilayah kerja Kanwil DJP atasan KPP lama, dilakukan oleh Direktur P2.

5) Usulan pengalihan pemeriksaan disampaikan oleh Kepala UP2 lama kepada Direktur P2 atau Kepala Kanwil DJP dengan menggunakan formulir
sebagaimana contoh dalam Lampiran I.14 Surat Edaran ini.

6) Dalam hal usulan pengalihan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 5) disetujui, maka persetujuan disampaikan kepada Kepala UP2 baru
dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I.15 Surat Edaran ini dan ditembuskan kepada Kepala UP2 lama, Kepala Kanwil DJP
atasan UP2 baru dan/atau UP2 lama.

7) Dalam hal usulan pengalihan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 5) ditolak, maka penolakan disampaikan kepada Kepala UP2 lama
dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I.16 Surat Edaran ini dan ditembuskan kepada Kepala KPP baru tempat Wajib Pajak
terdaftar.

8) Surat persetujuan pengalihan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 6) digunakan sebagai dasar penerbitan SP2 pada UP2 baru.

9) Terhadap pemeriksaan yang ditolak pengalihan pemeriksaannya sebagaimana dimaksud pada angka 7) atau tidak dapat dialihkan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

a) pemeriksaan tetap diselesaikan oleh UP2 lama sampai dengan penerbitan Nothit;

b) LHP dan Nothit harus menggunakan identitas baru;

c) terhadap pemeriksaan yang terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B
UU KUP maka LHP dan Nothit sudah harus dikirim ke KPP baru tempat Wajib Pajak terdaftar paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak; dan

d) terhadap pemeriksaan selain sebagaimana dimaksud pada huruf c, LHP dan Nothit harus dikirim ke KPP baru tempat Wajib Pajak terdaftar paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal LHP.

10) Terhadap pemeriksaan yang disetujui untuk dialihkan, UP2 lama yang pemeriksaannya dialihkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a) tidak dibuatkan LHP Sumir; dan

b) dalam hal sudah dilakukan permintaan Pemeriksaan Lokasi ke UP2 Lokasi, maka berdasarkan tembusan surat persetujuan pengalihan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 6), UP2 lama memberitahukan kepada seluruh UP2 Lokasi bahwa pemeriksaannya sudah dialihkan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I.17 Surat Edaran ini.

q. Pembatalan Penugasan Pemeriksaan

1) Pembatalan penugasan pemeriksaan dilakukan dengan alasan sebagai berikut:

a) terdapat kesalahan administrasi yang bersifat manusiawi (human error), seperti kesalahan:

i. nama Wajib Pajak;

ii. NPWP;

ii. Jenis Pajak;

iv. Masa Pajak;

v. Tahun Pajak;

vi. kode pemeriksaan;

vii. tujuan pemeriksaan; atau

viii. penunjukan UP2 sepanjang SPHP belum disampaikan kepada Wajib Pajak;

b) pemeriksaan belum dimulai dan Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT Lebih Bayar menjadi selain SPT Lebih Bayar;

c)  berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak.

2) Dalam hal Wajib Pajak melakukan Pembetulan SPT selain sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b) sebelum Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
Lapangan disampaikan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dikirimkan oleh Pemeriksa Pajak, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan melakukan penyesuaian Audit Plan.

3) Pembatalan penugasan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:\

a) terhadap instruksi/persetujuan/penugasan pemeriksaan yang diterbitkan oleh:

i. Dirjen Pajak, pembatalan penugasan pemeriksaannya dilakukan oleh Dirjen Pajak;

ii. Direktur P2, pembatalan penugasan pemeriksaannya dilakukan oleh Direktur P2; dan

iii. Kepala Kanwil DJP, pembatalan penugasan pemeriksaannya dilakukan oleh Kepala Kanwil DJP;

iv. Kepala KPP, pembatalan penugasan pemeriksaannya dilakukan oleh Kepala KPP.

b) usulan pembatalan penugasan pemeriksaan oleh Kepala UP2 kepada Dirjen Pajak, Direktur P2, Kepala Kanwil DJP, atau Kepala KPP dilakukan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I.18 Surat Edaran ini.

c) Dirjen Pajak, Direktur P2, Kepala Kanwil DJP, atau Kepala KPP memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan pembatalan penugasan pemeriksaan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I.19 atau Lampiran I.20 Surat Edaran ini;

d) Direktur P2, Kepala Kanwil DJP, atau Kepala KPP selaku pihak yang menerbitkan instruksi/persetujuan/penugasan pemeriksaan, dapat melakukan pembatalan penugasan pemeriksaan tanpa berdasarkan usulan dari Kepala UP2;

e) pembatalan penugasan pemeriksaan sebagaimana dimaksud padahuruf d) dilakukan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I.21 Surat Edaran ini;

f) terhadap penugasan pemeriksaan yang dibatalkan, tidak dibuatkan LHP Sumir.

4) Pembatalan persetujuan atau instruksi Pemeriksaan Ulang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) pembatalan dapat dilakukan sepanjang skp hasil pemeriksaan belum diterbitkan;

b) pembatalan dilakukan dengan menerbitkan surat Dirjen Pajak mengenai pembatalan penugasan pemeriksaan;

c) pembatalan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

i. Dirjen Pajak memberikan perintah kepada Direktur P2 atau Kepala Kanwil DJP untuk membatalkan penugasan pemeriksaan;

ii. Direktur P2 atau Kepala Kanwil DJP membuat konsep surat Dirjen Pajak tentang Pembatalan Penugasan Pemeriksaan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I.22 Surat Edaran ini;

iii. Dirjen Pajak menandatangani surat Dirjen Pajak tentang Pembatalan Penugasan Pemeriksaan dan disampaikan kepada Kepala UP2; dan

iv. terhadap penugasan pemeriksaan yang dibatalkan, tidak dibuat LHP Sumir.

5) Dalam hal pemeriksaan yang dibatalkan penugasannya sebagaimana dimaksud pada angka 3) atau angka 4) terdapat permintaan Pemeriksaan Lokasi, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a) berdasarkan surat pembatalan penugasan pemeriksaan, Kepala UP2 Domisili mengirimkan surat pemberitahuan pembatalan penugasan pemeriksaan kepada Kepala UP2 Lokasi dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I.23 Surat Edaran ini;

b) berdasarkan surat pemberitahuan pembatalan penugasan pemeriksaan dari UP2 Domisili, Kepala UP2 Lokasi mengajukan permohonan pembatalan penugasan pemeriksaan kepada Kepala Kanwil DJP atasannya sepanjang UP2 Lokasi belum:

i. menyampaikan SPHP, terkait dengan pembatalan pemeriksaan pada angka 1) huruf a); atau

ii. menerbitkan skp, terkait dengan pembatalan pemeriksaan pada angka 1) huruf c), dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I.24 Surat Edaran ini;

c) surat pembatalan penugasan pemeriksaan dari UP2 Lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b), digunakan oleh Kepala Kanwil DJP atasan UP2 Lokasi untuk melakukan pembatalan Nomor Pengawasan Pemeriksaan (NP2) dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I.25 Surat Edaran ini.

6) Dalam hal Pemeriksaan Lokasi dibatalkan penugasannya, WP Lokasi tidak terdaftar di wilayah kerja UP2 Lokasi dimaksud, atau terhadap WP Lokasi sudah pernah dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

a) Permohonan pembatalan pemeriksaan Lokasi dilakukan Kepala UP2 Lokasi kepada Kepala Kanwil DJP atasan UP2 Lokasi dengan mengirimkan surat permohonan sebagaimana contoh dalam Lampiran I.26 Surat Edaran ini;

b) Berdasarkan surat Permohonan Pembatalan Pemeriksaan Lokasi, Kepala Kanwil DJP atasan UP2 Lokasi membuat dan mengirimkan surat Persetujuan atau Penolakan Pembatalan Pemeriksaan Lokasi kepada Kepala UP2 Lokasi sebagaimana contoh dalam Lampiran I.27 atau Lampiran I.28 Surat Edaran ini;

c) Dalam hal Kanwil DJP menyetujui Pembatalan Pemeriksaan Lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b), Kepala UP2 Lokasi mengirimkan surat pemberitahuan kepada Kepala UP2 Domisili yang menyatakan bahwa UP2 Lokasi tidak dapat melakukan Pemeriksaan Lokasi dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I.29 Surat Edaran ini dan ditembuskan kepada Kepala Kanwil DJP atasan UP2 Lokasi dan Kepala Kanwil DJP atasan UP2 Domisili;

d) dalam hal terhadap WP Lokasi sudah pernah dilakukan pemeriksaan maka bersamaan dengan surat sebagaimana dimaksud pada huruf c) dilampirkan fotokopi LHP Lokasi;

e) surat permohonan pembatalan penugasan pemeriksaan dari UP2 Lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a), digunakan oleh Kepala Kanwil DJP atasan UP2 Lokasi untuk melakukan pembatalan NP2 dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I.30 Surat Edaran ini.

7) Dalam hal dilakukan pembatalan penugasan pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor telah disampaikan kepada Wajib Pajak, Kepala UP2 memberitahukan pembatalan penugasan pemeriksaan tersebut kepada Wajib
Pajak dengan mengunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I.31 Surat Edaran ini.

r. Pembatalan Hasil Pemeriksaan

1) Pembatalan skp dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 ditindaklanjuti dengan pembatalan LHP dan Nothit.

2) Pembatalan skp dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.

3) Pembatalan LHP dan Nothit diatur sebagai berikut:

a) berdasarkan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Kepala UP2 membuat Nota Dinas kepada Kepala Seksi Pemeriksaan untuk membatalkan LHP dan Nothit;

b) Kepala Seksi Pemeriksaan membuat berita acara pembatalan LHP dan Nothit dan disampaikan kepada Direktur Teknologi dan Informasi
Perpajakan;

4) Terhadap pemeriksaan yang skp-nya dibatalkan sebagaimana dimaksud pada angka 1), ditindaklanjuti dengan menyampaikan SPHP dan/atau melakukan
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada angka 4) dilakukan selambat- lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah Surat Keputusan Pelaksanaan Surat
Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan.

6) Jangka waktu pemeriksaan yang dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada angka 4) berlaku ketentuan jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015.

7) dalam hal pemeriksaan yang dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada angka 4) terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) UU KUP, pemeriksaan dilanjutkan dengan penerbitan:

a) skp sesuai dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) UU KUP belum terlewati; atau

b) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sesuai dengan SPT apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) UU KUP terlewati.

8) Dalam hal susunan tim Pemeriksa Pajak untuk melanjutkan pemeriksaan berbeda dengan susunan tim Pemeriksa Pajak sebelumnya, pemeriksaan
dilanjutkan setelah diterbitkan SP2 Perubahan kepada Pemeriksa Pajak yang ditunjuk.

s. Tim Quality Assurance (QA) Pemeriksaan

1) Tim QA Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana
contoh dalam Lampiran I.32 Surat Edaran ini.

2) Tim QA Pemeriksaan ditetapkan pada setiap awal tahun.

3) Susunan Tim QA Pemeriksaan terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota.

4) Ketua Tim QA Pemeriksaan diisi oleh pejabat eselon III, dengan ketentuan:

a) pada Direktorat P2, dijabat oleh kepala subdirektorat di lingkungan Direktorat P2; dan

b) pada Kanwil DJP, dijabat oleh kepala bidang.

5) Sekretaris Tim QA Pemeriksaan diisi oleh pejabat eselon IV, dengan ketentuan:

a) pada Direktorat P2, dijabat oleh kepala seksi di lingkungan Direktorat P2; dan

b) pada Kanwil DJP, dijabat oleh kepala seksi di lingkungan Kanwil DJP.

6) Anggota Tim QA Pemeriksaan diisi oleh PNS di lingkungan DJP, dengan ketentuan:

a) pada Direktorat P2, diisi oleh:

i. kepala seksi di lingkungan Direktorat P2; dan/atau

ii. Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak di lingkungan Direktorat P2;

b) pada Kanwil DJP, diisi oleh:

i. kepala seksi di lingkungan Kanwil DJP; dan/atau

ii. Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak di lingkungan Kanwil DJP;

c) penunjukan Anggota Tim QA Pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan kompetensi pegawai yang bersangkutan; dan

d) dalam hal dipandang perlu Anggota Tim QA Pemeriksaan dapat diisi oleh kepala seksi/Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada KPP di lingkungan Kanwil DJP.

7) Tim QA Pemeriksaan bertugas membahas perbedaan pendapat terkait dasar hukum koreksi dan/atau penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan memberikan simpulan serta keputusan atas perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak.

8) Masa tugas Tim QA Pemeriksaan dimulai sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dirjen Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan berakhir
pada tanggal 31 Desember untuk tahun yang bersangkutan.

9) Dalam hal dipandang perlu, Direktur P2 atau Kepala Kanwil DJP dapat mengubah susunan Tim QA Pemeriksaan.

10) Pengadministrasian surat atau dokumen yang terkait dengan Tim QA Pemeriksaan dilakukan oleh Seksi Pengendalian Mutu Pemeriksaan pada Direktorat P2 atau Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan pada Kanwil DJP.

11) Pengadministrasian surat atau dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 10) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) dalam hal terdapat permohonan pembahasan dengan Tim QA Pemeriksaan maka Kepala Seksi Pengendalian Mutu Pemeriksaan atau Kepala Seksi Administrasi Bimbingan Pemeriksaan membuat undangan pembahasan dan menyampaikan undangan tersebut kepada Wajib Pajak dan tim Pemeriksa Pajak, penyampaian undangan harus memperhatikan jangka waktu dimulainya pembahasan oleh Tim QA Pemeriksaan;

b) Kepala Seksi Pengendalian Mutu Pemeriksaan atau Kepala Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan membuat surat tugas yang ditandatangani oleh Direktur P2 atau Kepala Kanwil DJP untuk menunjuk Tim QA Pemeriksaan yang ditugaskan untuk melakukan pembahasan;

c) surat tugas diterbitkan dengan menggunakan format surat tugas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pedoman tata naskah dinas; dan

d) setiap Risalah Tim QA Pemeriksaan yang dibuat oleh Tim QA Pemeriksaan diadministrasikan pada Seksi Pengendalian Mutu Pemeriksaan atau Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan.

12) Tim QA Pemeriksaan yang melakukan pembahasan adalah Tim QA Pemeriksaan yang di dalamnya tidak terdapat Pejabat Fungsional Pemeriksa
Pajak yang melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim QA Pemeriksaan.

13) Pembahasan dengan Tim QA Pemeriksaan tidak dilakukan dalam hal jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 telah berakhir.

14) Terkait dengan permohonan Wajib Pajak untuk dilakukan pembahasan dengan Tim QA Pemeriksaan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Pemeriksa Pajak harus segera menginformasikan kepada Kepala Subdirektorat Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan atau Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan mengenai permohonan Wajib Pajak tersebut; dan

b) setelah mendapatkan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf

a), Kepala Subdirektorat Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan atau Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan harus memantau surat permohonan Wajib Pajak tersebut untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

t. Penetapan Untuk Masa Pajak Sebelum Wajib Pajak Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) Dalam hal Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan belum dikukuhkan sebagai PKP dan ditemukan potensi PPN terutang, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) Selain mengusulkan penerbitan skp dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) sesuai dengan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang sedang
dilakukan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak:

a) harus mengusulkan pengukuhan PKP secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang sedang dilakukan; dan

b) mengusulkan pemeriksaan untuk Masa Pajak yang terdapat potensi PPN berdasarkan analisis risiko.

2) Berdasarkan usulan Tim Pemeriksa Pajak, Kepala KPP melalui Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mengukuhkan PKP secara jabatan.

3) Penetapan/penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)/STP untuk Masa Pajak sebelum dikukuhkan sebagai PKP dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a) UU KUP dan Pasal 24 PP Nomor 74 Tahun 2011.

4) Penetapan/penerbitan SKPKB/STP untuk Masa Pajak sebelum dikukuhkan sebagai PKP juga dapat dilakukan apabila pengukuhan PKP dilakukan
berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP serta Pasal 24 PP Nomor 74 Tahun 2011.

u. Pemeriksaan Untuk Masa Pajak Sebelum PKP Melakukan Pemusatan Tempat Terutang PPN

1) Terhadap kewajiban PPN untuk Masa Pajak sebelum dan Masa Pajak setelah PKP melakukan pemusatan tempat terutang PPN dapat dilakukan pemeriksaan.

2) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan untuk Masa Pajak sebelum PKP melakukan pemusatan tempat terutang PPN, pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a) UP2 yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah UP2 tempat pemusatan dilakukan (UP2 baru);

b) dalam hal dilakukan pemeriksaan terhadap salah satu cabang yang dipusatkan, maka terhadap kewajiban PPN dari seluruh cabang yang dipusatkan harus dilakukan pemeriksaan secara bersamaan;

c) pengusulan dan penugasan pemeriksaan, penerbitan SP2, pembuatan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan LHP, penerbitan skp dan/atau STP, dan penerbitan dokumen administratif lainnya dilakukan dengan menggunakan identitas PKP yang melakukan pemusatan;

d) prosedur pengusulan pemeriksaan dilakukan dengan mekanisme Pemeriksaan Rutin atau Pemeriksaan Khusus.

2. Pemeriksaan Rutin

a. Kebijakan Umum

1) Pemeriksaan Rutin merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang:

a) diwajibkan oleh UU KUP; atau

b) dapat dilakukan oleh Dirjen Pajak (berdasarkan skala prioritas), sehubungan dengan pengujian pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

2) Dalam rangka menjamin terpenuhinya kewajiban pelaksanaan Pemeriksaan Rutin, Kepala KPP melalui Kepala Seksi Pemeriksaan harus membuat daftar
persediaan Wajib Pajak yang akan dilakukan Pemeriksaan Rutin dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I.33 Surat Edaran ini dan memutakhirkan daftar tersebut setiap awal bulan berikutnya.

3) Pemeriksaan Rutin dapat dilakukan melalui jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan.

4) Penerbitan penugasan Pemeriksaan Rutin harus dilakukan dengan memperhatikan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan, agar penyelesaian pemeriksaannya tidak melewati daluwarsa penetapan.

5) Dapat dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak atau gabungan antara Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak.

b. Alasan Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan Rutin dilakukan dalam hal:

1) Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh yang menyatakan lebih bayar restitusi (SPT Tahunan PPh Lebih Bayar Restitusi) sebagaimana dimaksud dalam:

a) Pasal 17B UU KUP; atau

b) Pasal 17C UU KUP tetapi memilih untuk tidak dilakukan pengembalian dengan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) dan meminta untuk direstitusikan, atau tidak dapat diberikan pengembalian dengan SKPPKP.

2) Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar restitusi (SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi) sebagaimana dimaksud dalam:

a) Pasal 17B UU KUP;

b) Pasal 17C UU KUP tetapi memilih untuk dilakukan pengembalian melalui prosedur biasa, atau tidak dapat diberikan pengembalian dengan SKPPKP; atau

c) Pasal 9 ayat (4c) UU PPN tetapi memilih untuk dilakukan pengembalian melalui prosedur biasa, atau tidak dapat diberikan pengembalian dengan SKPPKP.

3) Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) UU KUP;

4) Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi;

5) Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Pasal 17D
UU KUP serta Pasal 9 ayat (4c) UU PPN;

6) Wajib Pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi;

7) Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi atau pembubaran usaha, atau Wajib Pajak orang pribadi akan meninggalkan
Indonesia untuk selama-lamanya; dan

8) Wajib Pajak melakukan:

a) perubahan tahun buku;

b) perubahan metode pembukuan; dan/atau

c) penilaian kembali aktiva tetap.

9) Wajib Pajak tidak mengembalikan SPOP PBB.

c. Pemeriksaan Rutin Terhadap SPT Tahunan PPh Lebih Bayar Restitusi Pemeriksaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) pelaksanaan pemeriksaannya bersifat wajib;

2) memperhatikan ketentuan mengenai jangka waktu pemeriksaan dan jangka waktu penerbitan skp sebagaimana diatur dalam Pasal 17B UU KUP;

3) dilakukan melalui jenis Pemeriksaan Kantor apabila SPT Tahunan PPh Lebih Bayar Restitusi disampaikan oleh:

a) Wajib Pajak badan yang pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (WP go public) dan menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A UU KUP;

b) Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan:

i. laporan keuangan Wajib Pajak untuk Tahun Pajak yang diperiksa diaudit oleh Akuntan Publik atau laporan keuangan salah satu Tahun Pajak dari 2 (dua) Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak yang diperiksa telah diaudit oleh Akuntan Publik, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian; dan

ii. Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan atau penuntutan tindak pidana perpajakan, dan/atau Wajib Pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;

c) Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, atau melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tetapi memilih menghitung pajak terutang dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;

d) Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a), b), dan c) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

i. surat yang dikirim ke alamat Wajib Pajak tidak pernah kembali pos (kempos);

ii. terdapat nomor telepon atau faksimili dan dapat dihubungi;

iii. pernah berkomunikasi atau konsultasi dengan pegawai yang melakukan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak;

iv. hasil kunjungan pegawai yang melakukan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak dapat menggambarkan dengan jelas kegiatan usaha dan proses bisnis Wajib Pajak;

v.  Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh tepat waktu; atau

vi. hasil pemeriksaan pajak sebelumnya tidak mendapatkan koreksi atau mendapatkan koreksi atas pos peredaran usaha dan/atau pembelian tetapi tidak bernilai material (koreksi di bawah 5% dari peredaran usaha dan/atau pembelian);

e) Berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor, pemeriksaan atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan d) dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.

4)  Akuntan Publik sebagaimana yang dimaksud pada angka 3) huruf b) angka romawi i adalah Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Akuntan Publik;

5) ruang lingkup pemeriksaan terhadap SPT Tahunan PPh Lebih Bayar Restitusi dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak atau seluruh jenis pajak berdasarkan pertimbangan Kepala KPP dengan memperhatikan potensi pajak, beban kerja pemeriksa, dan jangka waktu pengujian;

6) dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan dilakukan Pemeriksaan Kantor, maka pengujian dilakukan terhadap pos-pos yang sebagai berikut:

a) Penghasilan Bruto/Peredaran Usaha;

b) Kredit Pajak; dan

c) pos-pos lainnya tidak bersifat wajib, namun dapat dilakukan dalam hal Pemeriksa Pajak memandang perlu untuk melakukan pengujian pos dimaksud yang memiliki potensi ketidakpatuhan tinggi.

d. Pemeriksaan Rutin Terhadap SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi Pemeriksaan Rutin atas SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi sebagaimana dimaksud
pada huruf b angka 2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) pelaksanaan pemeriksaannya bersifat wajib;

2) memperhatikan ketentuan mengenai jangka waktu pemeriksaan dan jangka waktu penerbitan skp sebagaimana diatur dalam Pasal 17B UU KUP;

3) dilakukan melalui jenis Pemeriksaan Kantor apabila SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi disampaikan oleh:

a) Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan:

i. laporan keuangan Wajib Pajak untuk Tahun Pajak yang diperiksa diaudit oleh Akuntan Publik atau laporan keuangan salah satu Tahun Pajak dari 2 (dua) Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak yang diperiksa telah diaudit oleh Akuntan Publik, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian; dan

ii. Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan atau penuntutan tindak pidana perpajakan, dan/atau Wajib Pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;

b) PKP selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

i. surat yang dikirim ke alamat Wajib Pajak tidak pernah kempos;

ii. terdapat nomor telepon atau faksimili dan dapat dihubungi;

iii. pernah berkomunikasi atau konsultasi dengan pegawai yang melakukan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak;

iv. hasil kunjungan pegawai yang melakukan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak dapat menggambarkan dengan jelas kegiatan usaha dan proses bisnis PKP;

v. PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN yang restitusi tepat waktu; dan/atau

vi. hasil pemeriksaan pajak sebelumnya tidak mendapatkan koreksi atau mendapatkan koreksi atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tetapi tidak bernilai material (koreksi di bawah 5% dari Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak);

c) Berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor, pemeriksaan atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan b) dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.

4) dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi yang terdapat kompensasi dari Masa-Masa Pajak sebelumnya, maka
pemeriksaan harus mencakup seluruh Masa Pajak yang menyatakan Lebih Bayar Kompensasi tersebut dengan menerbitkan 2 (dua) SP2, yaitu 1 (satu)
SP2 untuk Masa Pajak yang menyatakan Lebih Bayar Restitusi dan 1 (satu) SP2 untuk Masa Pajak lainnya yang menyatakan Lebih Bayar Kompensasi;

5) dalam hal Masa Pajak lainnya yang menyatakan Lebih Bayar Kompensasi sebagaimana dimaksud pada angka 4) mencakup lebih dari 1 (satu) Tahun
Pajak, maka SP2 yang diterbitkan adalah 1 (satu) SP2 untuk setiap Tahun Pajak;

6) mengingat hanya PKP tertentu saja yang dapat mengajukan restitusi pada setiap Masa Pajak, maka pengusulan dan penugasan pemeriksaan harus
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4a) dan ayat (4b) UU PPN;

7) ruang lingkup pemeriksaan meliputi satu jenis pajak yaitu PPN;

8) dalam hal terhadap PKP dilakukan Pemeriksaan Kantor, maka pengujian dilakukan terhadap Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak,
dan Pajak yang dapat diperhitungkan dengan memperhatikan ketentuan mengenai kebijakan pemeriksaan atas SPT Masa PPN Lebih Bayar;

e. Pemeriksaan Rutin Terhadap SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) UU KUP. Pemeriksaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. pelaksanaan pemeriksaannya bersifat wajib;
  2. memperhatikan ketentuan mengenai jangka waktu pemeriksaan;
  3. penerbitan ketetapan pajak harus dilakukan sebelum daluwarsa penetapan;
  4. dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan; dan uang lingkup pemeriksaan meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak atau seluruh jenis pajak berdasarkan pertimbangan Kepala KPP denganmemperhatikan potensi pajak, beban kerja pemeriksa, dan jangka waktu pengujian.

f.    Pemeriksaan Rutin Terhadap SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi Pemeriksaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) pelaksanaan pemeriksaannya berdasarkan prioritas;

2) pelaksanaan pemeriksaan diprioritaskan terhadap SPT/PKP sebagai berikut:

a) terdapat data dan/atau informasi pada aplikasi SIDJP yang menunjukkan bahwa SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak benar;

b) PKP non Pedagang Eceran yang melakukan penyerahan dengan Faktur Pajak tidak lengkap;

c) terdapat indikasi dan/atau pernah terbukti sebagai penerbit dan/atau pengguna Faktur Pajak tidak sah;

d) memiliki susunan pengurus/direksi yang sama dengan PKP yang terdapat indikasi dan/atau pernah terbukti sebagai penerbit dan/atau pengguna Faktur Pajak tidak sah; atau

e) PKP selain dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4b) UU PPN yang memiliki nilai kompensasi di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

3) penentuan pemeriksaan terhadap SPT/PKP sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilakukan oleh Kepala KPP dengan mempertimbangkan tingkat risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak dan beban kerja Pemeriksa Pajak;

4) pelaksanaan pemeriksaan terhadap SPT masa PPN Lebih Bayar Kompensasi selain sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP;

5) dilakukan melalui jenis Pemeriksaan Kantor apabila SPT masa PPN Lebih Bayar Kompensasi disampaikan oleh:

a) Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan:

i. laporan keuangan Wajib Pajak untuk Tahun Pajak yang diperiksa diaudit oleh Akuntan Publik atau laporan keuangan salah satu Tahun Pajak dari 2 (dua) Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak yang diperiksa telah diaudit oleh Akuntan Publik, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian; dan

ii. Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan atau penuntutan tindak pidana perpajakan, dan/atau Wajib Pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;\

b) PKP selain sebagaimana dimaksud huruf a) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut, antara lain:

i. surat yang dikirim ke alamat Wajib Pajak tidak pernah kempos;

ii. terdapat nomor telepon atau faksimili dan dapat dihubungi;

iii. pernah berkomunikasi atau konsultasi dengan pegawai yang melakukan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak;

iv. hasil kunjungan pegawai yang melakukan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak dapat menggambarkan dengan jelas kegiatan usaha dan proses bisnis Wajib Pajak;

v. PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN yang restitusi tepat waktu; dan

vi. hasil pemeriksaan pajak sebelumnya tidak mendapatkan koreksi atau mendapatkan koreksi atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tetapi tidak bernilai material (koreksi di bawah 5% dari Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak);

c) Berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor, pemeriksaan atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan b) dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.

6) dalam hal SPT Masa PPN yang diperiksa mencakup lebih dari 1 (satu) Tahun Pajak, maka SP2 yang diterbitkan adalah 1 (satu) SP2 untuk tiap-tiap Tahun
Pajak;

7) ruang lingkup pemeriksaan meliputi satu jenis pajak yaitu PPN;

8) dalam hal pemeriksaan terhadap PKP dilakukan melalui jenis Pemeriksaan Kantor, maka dilakukan pengujian terhadap Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan Pajak yang dapat diperhitungkan.

g. Pemeriksaan Rutin Terhadap Wajib Pajak yang Telah Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 17C dan Pasal 17D UU KUP serta Pasal 9 ayat (4c) UU PPN Pemeriksaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) pelaksanaan pemeriksaannya berdasarkan prioritas;

2) pelaksanaan pemeriksaan diprioritaskan terhadap Wajib Pajak/PKP yang memiliki potensi pajak signifikan;

3) penentuan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak/PKP sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilakukan oleh Kepala KPP dengan mempertimbangkan:

a) signifikansi nilai pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang telah diberikan kepada Wajib Pajak/PKP; dan

b) tingkat risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak;

4) pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak/PKP selain sebagaimana dimaksud pada angka 3), dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan Kepala
KPP;

5) pelaksanaan pemeriksaan harus memperhatikan beban kerja Pemeriksa Pajak;

6) pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan; dan

7) ruang lingkup pemeriksaan meliputi seluruh jenis pajak;

h. Pemeriksaan Rutin atas SPT Tahunan PPh yang Menyatakan Rugi Pemeriksaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) SPT Tahunan PPh yang Menyatakan Rugi adalah SPT Tahunan PPh orang pribadi atau SPT Tahunan PPh badan yang menunjukkan adanya kerugian fiskal pada bagian penghasilan neto fiskal;

2) pelaksanaan pemeriksaannya berdasarkan prioritas;

3) pelaksanaan pemeriksaan diprioritaskan terhadap Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh yang Menyatakan Rugi yang:

a) kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto pada SPT Tahunan PPh Tahun-Tahun Pajak berikutnya;

b) kerugiannya paling sedikit selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; atau

c) berdasarkan SPT Tahunan PPh yang menyatakan rugi tersebut terdapat transaksi signifikan dengan pihak lain yang memiliki hubungan istimewa;

4) penentuan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 3) dilakukan oleh Kepala KPP dengan mempertimbangkan tingkat risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak dan beban kerja Pemeriksa Pajak,

5) pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak selain sebagaimana dimaksud pada angka 3), dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP;

6) dilakukan melalui jenis Pemeriksaan Lapangan; dan

7) ruang lingkup pemeriksaan dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak atau seluruh jenis pajak berdasarkan pertimbangan Kepala KPP dengan
memperhatikan potensi pajak, beban kerja pemeriksa, dan jangka waktu pengujian.

i. Pemeriksaan Rutin Terhadap Wajib Pajak Badan yang Melakukan Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Likuidasi atau Pembubaran Usaha, atau Wajib Pajak Orang Pribadi Akan Meninggalkan Indonesia Untuk Selama-Lamanya Pemeriksaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) pelaksanaan pemeriksaannya bersifat wajib;

2) dapat dilakukan berdasarkan informasi dari media massa/pihak lain atau karena permohonan Wajib Pajak;

3) pemeriksaan terhadap Wajib Pajak badan yang melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi atau pembubaran usaha dapat dilakukan terhadap seluruh Wajib Pajak yang terlibat, dengan prioritas pemeriksaan terhadap Wajib Pajak badan yang bertindak sebagai entitas yang akan mengakhiri aktivitas bisnisnya;

4) pemeriksaan dilakukan untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak pada saat Wajib Pajak badan melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi atau pembubaran usaha, atau Wajib Pajak orang pribadi yang akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;

5) terhadap Tahun-Tahun Pajak sebelumnya dapat dilakukan pemeriksaan sepanjang:

a) terdapat potensi yang signifikan berdasarkan hasil analisis risiko Wajib Pajak; dan

b) Wajib Pajak belum pernah dilakukan pemeriksaan untuk Tahun-Tahun Pajak tersebut;

6) pemeriksaan terhadap Tahun-Tahun Pajak sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 5) dilakukan dengan prosedur Pemeriksaan Khusus;

7) dalam hal dilakukan pemeriksaan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran, maka UP2 yang melaksanakan pemeriksaan tersebut harus mengirimkan LHP kepada KPP tempat Wajib Pajak yang terlibat dalam aksi korporasi tersebut terdaftar;

8) dilakukan melalui jenis Pemeriksaan Lapangan;

9) ruang lingkup pemeriksaan meliputi seluruh jenis pajak;

10) dalam hal pemeriksaan disertai dengan penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP, maka Pemeriksa Pajak harus membuat usulan
tentang penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP dalam LHP;

11) dalam hal pemeriksaan terkait juga dengan permohonan penghapusan NPWP dan pencabutan pengukuhan PKP, maka Pemeriksa Pajak harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan penghapusan dan/atau pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) dan ayat (9) UU KUP; dan

12) berdasarkan LHP sebagaimana dimaksud pada angka 10), Pemeriksa Pajak harus mengirimkan usulan penghapusan NPWP dan/atau pencabutan
pengukuhan PKP kepada Kepala KPP c.q. Kepala Seksi Pelayanan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I.34 Surat
Edaran ini.

j. Pemeriksaan Rutin atas Wajib Pajak yang Melakukan Perubahan Tahun Buku, Perubahan Metode Pembukuan atau Melakukan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Pemeriksaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. pelaksanaan pemeriksaannya bersifat wajib;
  2. pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan;
  3. dalam hal pemeriksaan dilakukan karena Wajib Pajak mengajukan permohonan perubahan tahun buku, maka pemeriksaannya dilakukan atas Bagian Tahun Pajak sampai dengan perubahan tahun buku dilakukan; misalnya: tahun buku Wajib Pajak adalah Januari s.d Desember 2014 diubah menjadi Oktober 2014 s.d September 2015, maka pemeriksaannya dilakukan untuk Bagian Tahun Pajak Januari s.d September 2014; dan
  4. ruang lingkup pemeriksaan meliputi seluruh jenis pajak.

k. Pemeriksaan Rutin terhadap Wajib Pajak yang tidak mengembalikan SPOP PBB Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. dilakukan dalam hal Subjek Pajak atau Wajib Pajak tidak menyampaikan SPOP;
  2. pelaksanaan pemeriksaannya bersifat prioritas sepanjang tidak terdapat keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Tata Cara
    Pemeriksaan dan Penelitian PBB;
  3. pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan;
  4. ruang lingkup pemeriksaan meliputi satu jenis pajak; dan
  5. dilakukan sesuai dengan ketentuan Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian PBB.

l. Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pemeriksaan Rutin

1) Pemeriksaan Rutin diusulkan oleh Kepala KPP kepada Kepala Kanwil DJP atasannya.

2) Pengusulan Pemeriksaan Rutin dilakukan dengan menggunakan Daftar Nominatif Wajib Pajak yang Akan Diperiksa (Daftar Nominatif), yang dibuat dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I.35 dan Lampiran I.36 Surat Edaran ini.

3) Daftar Nominatif dibuat berdasarkan daftar persediaan Wajib Pajak yang akan dilakukan Pemeriksaan Rutin sebagaimana dimaksud pada angka 2).

4) Daftar Nominatif dikirimkan kepada Kepala Kanwil DJP atasannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4), terhadap:

a) SPT Tahunan PPh Lebih Bayar Restitusi;

b) SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi; atau

c) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 10). Daftar Nominatif dapat dibuat dan dikirimkan kepada Kepala Kanwil DJP atasannya setiap saat.

6) Kepala Seksi Pemeriksaan melakukan pengecekan terhadap SPT Tahunan PPh Lebih Bayar dan/atau SPT Masa PPN Lebih Bayar dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I.37 Surat Edaran ini.

7) Pengusulan Daftar Nominatif ke Kepala Kanwil DJP dilakukan setelah SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN direkam pada aplikasi SIDJP.

8) Terhadap Wajib Pajak yang diusulkan untuk diperiksa, yang ruang lingkup pemeriksaannya melebihi 1 (satu) Tahun Pajak, maka usulan tersebut harus diperinci per Tahun Pajak.

9) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi terdapat kompensasi dari Masa-Masa Pajak sebelumnya maka dalam Daftar
Nominatif harus diperinci menjadi 2 (dua) usulan, yaitu;

a) 1 (satu) usulan untuk Masa Pajak yang menyatakan Lebih Bayar Restitusi; dan

b) 1 (satu) usulan untuk Masa Pajak lainnya yang menyatakan Lebih Bayar Kompensasi.

m. Petunjuk Pelaksanaan Penugasan Pemeriksaan Rutin

1) Penugasan Pemeriksaan Rutin merupakan kewenangan Kepala Kanwil DJP berdasarkan usulan dari Kepala KPP.

2) Berdasarkan Daftar Nominatif dari Kepala KPP, Kepala Kanwil DJP membuat dan mengirimkan Surat Penugasan Pemeriksaan Rutin dan mengirimkan surat penugasan tersebut kepada Kepala KPP yang bersangkutan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I.38 dan Lampiran I.39 Surat Edaran ini.

3) Apabila dalam Daftar Nominatif yang disampaikan oleh Kepala KPP terdapat usulan yang tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan Pemeriksaan Rutin,
Kepala Kanwil DJP membuat dan mengirimkan Surat Penolakan Pemeriksaan Rutin menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I.40 dan
Lampiran I.41 Surat Edaran ini.

4) Surat Penugasan Pemeriksaan Rutin atau Surat Penolakan Pemeriksaan Rutin harus dikirimkan oleh Kepala Kanwil DJP paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya Daftar Nominatif dari Kepala KPP.

5) Kepala Kanwil DJP dapat memberikan penugasan Pemeriksaan Rutin secara langsung tanpa melalui Daftar Nominatif dalam hal Kepala Kanwil DJP
memperoleh informasi mengenai:

a) Wajib Pajak badan yang melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi atau pembubaran usaha, atau Wajib Pajak orang pribadi yang akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; dan/atau

b) Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku, perubahan metode pembukuan atau melakukan penilaian kembali aktiva tetap.

3. Pemeriksaan Khusus

a. Pemeriksaan Khusus dapat dilakukan berdasarkan:

1) Keterangan lain berupa data konkret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015; atau

2) Analisis risiko (risk based audit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h dan huruf i Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015.

b. Keterangan lain berupa data konkret sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) adalah data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak, berupa:

  1. hasil klarifikasi/konfirmasi Faktur Pajak;
  2. bukti pemotongan Pajak Penghasilan
  3. data perpajakan terkait dengan Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) UU KUP
    dan setelah ditegur secara tertulis Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
  4. bukti transaksi atau data yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

c. Dalam hal terdapat data konkret tersebut di atas yang belum ditindaklanjuti oleh Wajib Pajak dengan membetulkan SPT-nya, maka data tersebut dapat ditindaklanjuti sebagai berikut:

  1. Kepala Seksi yang memperoleh data konkret melakukan pembahasan dengan Kepala KPP dan Kepala Seksi Pemeriksaan untuk menentukan tindaklanjutnya, yaitu atas data konkret dilakukan Pemeriksaan Khusus hanya terbatas pada data tersebut, atau diperluas menjadi Pemeriksaan Khusus untuk beberapa atau seluruh jenis pajak dengan mempertimbangkan beban kerja Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan efisiensi penyelesaian Pemeriksaan Khusus.
  2. Dalam hal data konkret tersebut akan diperiksa dengan memperluas ruang lingkup pemeriksaan menjadi beberapa atau seluruh jenis pajak maka data konkret tersebut harus ditindaklanjuti dengan membuat analisis risiko.

d. Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak yang berisiko menimbulkan hilangnya potensi penerimaan pajak. Analisis risiko dilakukan berdasarkan profil Wajib Pajak dan/atau pemanfaatan data internal dan eksternal baik secara manual maupun komputerisasi.

e.    Kebijakan Pemeriksaan Khusus Berdasarkan Keterangan Lain Berupa Data Konkret

  1. Ruang lingkup Pemeriksaan Khusus berdasarkan keterangan lain berupa data konkret baik untuk UP2 Domisili maupun UP2 Lokasi hanya meliputi satu jenis pajak.
  2. Pemeriksaan Khusus berdasarkan keterangan lain berupa data konkret dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Pajak melalui Pemeriksaan Kantor yang
    penerbitan persetujuan pemeriksaannya harus dilakukan dengan memperhatikan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan, agar penyelesaian
    pemeriksaannya tidak melewati daluwarsa penetapan.
  3. Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus berdasarkan keterangan lain berupa data konkret adalah sebagai berikut:

a) Usulan dibuat oleh:

i. Account Representative (AR) yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan disetujui oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi atasannya; atau

ii. Pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan disetujui oleh Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
atasannya. untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan.

b) Usulan dibuat dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I.42 Surat Edaran ini;

c) Berdasarkan usulan tersebut dan hasil pembahasan sebelumnya yang telah dilakukan dengan Kepala KPP serta Kepala Seksi yang memperoleh data konkret, Kepala Seksi Pemeriksaan membuat konsep Nota Dinas Persetujuan Pemeriksaan Khusus berdasarkan keterangan lain berupa data konkret.

d) Kepala KPP menyetujui usulan konsep Nota Dinas Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c) dengan menandatangani Nota Dinas tersebut. Nota Dinas persetujuan tersebut sebagai dasar penerbitan Nomor Pengawasan Pemeriksaan (NP2).

e) Kepala KPP menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Khusus berdasarkan keterangan lain berupa data konkret kepada Kepala Kanwil DJP sesuai dengan contoh formulir dalam Lampiran I.43 Surat Edaran ini.

f) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d) selanjutnya Kepala Seksi Pemeriksaan membuat konsep SP2.

g) Administrasi sehubungan dengan Pemeriksaan Khusus berdasarkan keterangan lain berupa data konkret dilakukan oleh Kepala Seksi Pemeriksaan.

h) Pemeriksaan Khusus Berdasarkan Keterangan Lain Berupa Data Konkret dilakukan dengan menguji dan melakukan klarifikasi atas data yang dimiliki, sehingga tidak perlu membuat audit plan dan melakukan peminjaman dokumen.

i) Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan Khusus Berdasarkan Keterangan Lain Berupa Data Konkret paling lama 10 (sepuluh) hari dan tidak ada pembahasan dengan Tim Quality Assurance.

j) Jika ditemukan data lain di luar data konkret yang sudah diterbitkan skp untuk Masa Pajak dan jenis pajak yang sama, maka diusulkan Pemeriksaan Ulang.

f. Kebijakan Pemeriksaan Khusus berdasarkan Analisis Risiko

1) Pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dilakukan melalui mekanisme bottom-up maupun top-down secara terukur.

2) Parameter terukur dalam hal ini adalah Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a) memiliki potensi pajak yang dapat diidentifikasi;

b) Penanggung Pajak diketahui keberadaannya; dan

c) masih memiliki kegiatan usaha yang aktif.

3) Identifikasi potensi pajak harus didukung dengan data dan/atau informasi yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif, antara lain alat keterangan, bukti
pemotongan/pemungutan PPh, data PKPM, devisa hasil ekspor, kepemilikan aset, hasil visit pegawai yang menjalankan tugas dan fungsi pengawasan
terhadap Wajib Pajak, dan hasil pengamatan.

4) Penanggung Pajak diketahui keberadaannya berdasarkan informasi yang diberikan oleh pegawai yang menjalankan tugas dan fungsi pengawasan
terhadap Wajib Pajak atau oleh Tim Pemeriksa.

5) Ruang lingkup Pemeriksaan Khusus berdasarkan analisis risiko untuk UP2 Domisili dilakukan melalui Pemeriksaan Seluruh Jenis Pajak atau Pemeriksaan Satu atau Beberapa Jenis Pajak.

6) Ruang lingkup Pemeriksaan Khusus berdasarkan analisis risiko untuk UP2 Lokasi dilakukan melalui Pemeriksaan Satu atau Beberapa Jenis Pajak.

7) Pemeriksaan Khusus dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, yang penerbitan instruksi/persetujuan pemeriksaannya harus dilakukan dengan
memperhatikan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan, agar penyelesaian pemeriksaannya tidak melewati daluwarsa penetapan.

8) Pemeriksaan dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak atau gabungan antara Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dengan Petugas Pemeriksa Pajak.

9) Alasan Pemeriksaan Khusus berdasarkan analisis risiko Pemeriksaan dilakukan berdasarkan:

a) Persetujuan Kepala Kanwil DJP, dengan ketentuan sebagai berikut

i. bersifat bottom-up, yaitu usulan dari Kepala KPP kepada Kepala Kanwil DJP; dan

ii. didasarkan pada analisis risiko secara manual yang dibuat oleh pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak, atau oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I.44 Surat Edaran ini.

b) Instruksi Kepala Kanwil DJP, dengan ketentuan sebagai berikut:

i. bersifat top-down, yaitu tanpa adanya usulan dari Kepala KPP; dan

ii. didasarkan pada analisis risiko atau hasil pengembangan dan analisis atas informasi, data, laporan, dan pengaduan (IDLP) yang dibuat oleh Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan di Kanwil DJP secara manual.

c) Instruksi Direktur P2, dengan ketentuan sebagai berikut:

i. bersifat top-down, yaitu tanpa adanya usulan dari UP2; dan

ii. didasarkan pada analisis risiko secara manual yang dibuat oleh pegawai Direktorat P2, rekomendasi Direktur yang berwenang atas hasil pengembangan dan analisis atas IDLP yang dilakukan oleh Direktur yang berwenang, atau analisis risiko secara komputerisasi, termasuk hasil analisis dari Compliance Risk Management (CRM).

10) Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pemeriksaan Khusus Bottom-Up

a) Usulan dibuat oleh:

i. AR yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan disetujui oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi
atasannya;

ii. Pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan disetujui oleh Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
atasannya; atau

iii. Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala KPP.

b) Usulan dibuat dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I.45 Surat Edaran ini; dan didasarkan pada analisis risiko secara manual.

c) Kepala KPP selanjutnya menugaskan Kepala Seksi Pemeriksaan membuat nota dinas tentang Pembentukan Tim Pembahas Analisis Risiko.

d) Tim Pembahas Analisis Risiko membahas dan menentukan kelayakan analisis risiko untuk diusulkan Pemeriksaan Khusus.

e) Tim Pembahas Analisis Risiko diketuai oleh Kepala Seksi Pemeriksaan dengan beranggotakan:

i. dalam hal pengusul Pemeriksaan dari AR:

i) AR dan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi pengusul; dan

ii) 1 (satu) tim Pemeriksa Pajak.

ii. dalam hal pengusul Pemeriksaan Khusus dari pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan:

i) pelaksana dan Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan pengusul; dan

ii) 1 (satu) tim Pemeriksa Pajak.

iii. dalam hal pengusul Pemeriksaan Khusus dari Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak:

i) tim Pemeriksa Pajak pengusul; dan

ii) AR dan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi atau pelaksana dan Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan yang memiliki kewenangan atas Wajib Pajak yang diusulkan Pemeriksaan Khusus.

f) Hasil pembahasan oleh Tim Pembahas Analisis Risiko dituangkan dalam Risalah Hasil Pembahasan Analisis Risiko yang ditandatangani oleh Tim
Pembahas dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I.46 Surat Edaran ini.

g) Hasil pembahasan oleh Tim Pembahas Analisis Risiko ditindaklanjuti sebagai berikut:

i. dalam hal usulan Pemeriksaan Khusus disetujui, usulan Pemeriksaan Khusus disampaikan kepada Kepala Kanwil DJP dan dilampiri dengan Risalah Hasil Pembahasan Analisis Risiko;

ii. dalam hal usulan Pemeriksaan Khusus tidak disetujui, AR, pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, atau tim Pemeriksa Pajak dapat mengusulkan kembali usulan Pemeriksaan Khusus tersebut dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari Tim Pembahas Analisis Risiko; atau

iii. dalam hal terdapat indikasi tindak pidana perpajakan maka data analisis risiko dan Risalah Hasil Pembahasan Analisis Risiko disampaikan kepada Kepala Kanwil DJP untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11) Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Pemeriksaan Khusus Bottom-Up

a) Persetujuan Pemeriksaan Khusus diberikan oleh Kepala Kanwil DJP berdasarkan usulan Pemeriksaan Khusus dari Kepala KPP.

b) Pengusulan Pemeriksaan Khusus dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak yang belum dilakukan aktivitas himbauan.

c) Sebelum memberikan persetujuan, Kepala Kanwil DJP harus melakukan penelitian, evaluasi, dan seleksi atas usulan Pemeriksaan Khusus terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

i. penelitian atas persyaratan formal usulan pemeriksaan seperti:

i) ada atau tidaknya analisis risiko yang menunjukkan potensi pajak;

ii) ada atau tidaknya Risalah Hasil Pembahasan Analisis Risiko; dan

iii) kesesuaian Kode Pemeriksaan dengan alasan pemeriksaan dan ruang lingkup pemeriksaan;

ii. evaluasi terhadap potensi penerimaan yang ada dalam analisis risiko;

iii. penelitian atas riwayat pemeriksaan; dan

iv. penelitian terhadap hal-hal lainnya yang terdapat dalam analisis risiko.

d) Hasil penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c) dituangkan dalam Lembar Hasil Penelitian dan Evaluasi Analisis Risiko
dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I.47 Surat Edaran ini.

e) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi pada huruf c), Kepala Kanwil DJP menentukan apakah usulan Pemeriksaan Khusus disetujui atau ditolak dan memberikan persetujuan atau penolakan usulan Pemeriksaan Khusus tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sejak pengusulan tersebut diterima.

f) Apabila diketahui bahwa persetujuan Pemeriksaan Khusus diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang tergabung dalam suatu grup yang sedang dilakukan pemeriksaan berdasarkan instruksi Direktur P2 maka sebelum diterbitkan agar dikoordinasikan dengan Direktur P2.

g) Persetujuan atas usulan Pemeriksaan Khusus diterbitkan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I.48 Surat Edaran ini.

h) Penolakan atas usulan Pemeriksaan Khusus diterbitkan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I.49 Surat Edaran ini.

12) Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Pemeriksaan Khusus Top-Down

a) Instruksi Pemeriksaan Khusus dapat diterbitkan oleh Direktur P2 atau Kepala Kanwil DJP.

b) Instruksi Pemeriksaan Khusus yang dibuat oleh Direktorat P2 diterbitkan berdasarkan

i. analisis risiko secara manual dari usulan kepala subdirektorat di lingkungan Direktorat P2 atau instruksi Direktur P2;

ii. hasil analisis dan pengembangan atas IDLP yang dilakukan oleh Direktur yang berwenang; atau

iii. analisis risiko secara komputerisasi, termasuk hasil analisis dari CRM.

c) Instruksi Pemeriksaan Khusus yang dibuat oleh Kanwil DJP diterbitkan berdasarkan:

i. analisis risiko secara manual yang dibuat oleh Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan, atau

ii. hasil analisis dan pengembangan atas IDLP yang dilakukan oleh Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan.

iii. Apabila diketahui bahwa instruksi Pemeriksaan Khusus diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang tergabung dalam suatu grup yang sedang dilakukan pemeriksaan berdasarkan instruksi Direktur P2 maka sebelum diterbitkan agar dikoordinasikan dengan Direktur P2.

d) Instruksi Pemeriksaan Khusus dari Direktur P2 atau Kepala Kanwil DJP dengan alasan:

i. analisis risiko yang dibuat secara manual; atau

ii. hasil analisis dan pengembangan atas IDLP; dilakukan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan pada contoh dalam Lampiran I.50 dan Lampiran I.51 Surat Edaran ini.

e) Instruksi Pemeriksaan Khusus dari Direktur P2 berdasarkan analisis risiko secara komputerisasi dilakukan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I.52 dan Lampiran I.53 Surat Edaran ini.

13) Prosedur Administrasi Pemeriksaan Khusus di lingkungan Kanwil DJP sebagai UP2

a) Pemeriksaan Khusus pada Kanwil DJP dilaksanakan berdasarkan instruksi Pemeriksaan Khusus dari Kantor Pusat DJP, instruksiPemeriksaan Khusus dari Kanwil DJP berdasarkan usulan dari Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (Kabid P2IP) dan/atau persetujuan Pemeriksaan Khusus dari Kanwil DJP berdasarkan usulan dari KPP (bottom-up).

b) Kepala Kanwil DJP melakukan manajemen pemeriksaan antara pelaksanaan Pemeriksaan Khusus dan Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam rangka optimalisasi Fungsional Pemeriksa di Kanwil DJP baik yang telah berstatus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) maupun yang belum.

c) Setiap usulan Pemeriksaan Khusus yang dilakukan berdasarkan analisisrisiko dari Fungsional Pemeriksa Pajak di lingkungan Kanwil DJP diajukan kepada Kepala Kanwil DJP dengan disertai analisis risiko mengenai ketidakpatuhan Wajib Pajak.

d) Dalam hal Kepala Kanwil DJP menyetujui usulan Pemeriksaan Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kepala Kanwil DJP kemudian mendisposisikan    usulan Pemeriksaan Khusus beserta kelengkapannya kepada Kabid P2IP untuk ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, dalam hal usulan ditolak oleh Kepala Kanwil DJP, maka usulan tersebut dikembalikan kepada Fungsional Pemeriksa Pajak pengusul untuk ditindaklanjuti sesuai dengan disposisi Kepala Kanwil DJP.

e) Setelah menerima disposisi Kepala Kanwil DJP beserta usulan Pemeriksaan Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf c), Kabid P2IP selanjutnya menindaklanjuti usulan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Instruksi pemeriksaan dan NP2 diterbitkan secara sistem melalui menu pemeriksaan pada SIDJP Instruksi pemeriksaan yang telah ditandatangani Kepala Kanwil DJP selanjutnya disampaikan kepada Kabid P2IP.

f) Berdasarkan instruksi pemeriksaan yang diterima, Kabid P2IP:

i. Melakukan peminjaman berkas yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pemeriksaan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

ii. Membuat Nota Dinas penunjukan Supervisor dilampiri dengan Daftar Berkas Wajib Pajak yang Dipinjamkan dalam rangka Pemeriksaan.

g) Setelah menerima Nota Dinas penunjukan Supervisor, Supervisor menyusun usulan Rencana Pemeriksaan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pemeriksaan (Audit Plan) untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dan Rencana Program Pemeriksaan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan Program Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Dalam penyusunan usulan Rencana Pemeriksaan dan Rencana Program Pemeriksaan, Supervisor agar memanfaatkan data/informasi melalui aplikasi yang dapat diakses, misalnya SIDJP, Appportal, Approweb, dan internet.

h) Kepala Kanwil DJP menelaah Rencana Pemeriksaan (Audit Plan) dan Rencana Program Pemeriksaan. Selama proses penelaahan Rencana
Pemeriksaan (Audit Plan) dan Rencana Program Pemeriksaan, Kepala Kanwil DJP dapat meminta penjelasan dan melakukan pembahasan dengan Supervisor.

i) Dalam hal Rencana Pemeriksaan (Audit Plan) dan Rencana Program Pemeriksaan telah memadai, Kepala Kanwil DJP menandatangani Rencana Pemeriksaan (Audit Plan) dan Rencana Program Pemeriksaan. Kepala Kanwil DJP kemudian mendisposisikan Rencana Pemeriksaan (Audit Plan) dan Rencana Program Pemeriksaan yang telah ditandatangani kepada Kabid P2IP.

j) Setelah menerima Rencana Pemeriksaan (Audit Plan) dan Rencana Program Pemeriksaan yang telah ditandatangani oleh Kepala Kanwil DJP, Kabid P2IP:

i. Menyusun Nota Dinas untuk menyampaikan kembali Rencana Pemeriksaan (Audit Plan) dan Rencana Program Pemeriksaan kepada Supervisor.

ii. Menugaskan kepada Kepala Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan untuk:

i) meng-input susunan Tim Pemeriksa Pajak sesuai Rencana Pemeriksaan dalam menu pemeriksaan pada SIDJP.

ii) Menerbitkan SP2 melalui menu pemeriksaan pada SIDJP kemudian menyampaikannya kepada Kepala Kanwil DJP untuk ditandatangani.

k) Berkas SP2 dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan yang telah ditandatangani oleh Kepala Kanwil DJP selanjutnya disampaikan kepada Supervisor yang bersangkutan.

l) Berdasarkan hasil pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pajak menyusun LHP dilampiri dengan berkas Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Nota Penghitungan (Nothit), lalu menyampaikannya kepada Kepala Kanwil DJP untuk dilakukan proses penelitian.

m) Dalam hal masih diperlukan perbaikan atas LHP, berkas pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Nothit, Kepala Kanwil DJP mengembalikan berkas- berkas tersebut kepada Supervisor untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi.

n) Dalam hal LHP, berkas pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Nothit telah dapat disetujui, Kepala Kanwil DJP menandatangani LHP dan berkas pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Kepala Kanwil DJP kemudian mendisposisikan LHP, berkas pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan nothit kepada Kabid P2IP.

o) Setelah menerima LHP, berkas pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan nothit, Kabid P2IP menugaskan kepada Kepala Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan :

i. Meng-input LHP dalam menu pemeriksaan pada SIDJP.

ii. Menyusun Nota Dinas penyampaian kembali LHP, berkas pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Nothit kepada Tim Pemeriksa Pajak untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

p) Setelah menerima Nota Dinas dari Kabid P2IP, Tim Pemeriksa Pajak:

i. Melengkapi halaman judul LHP dengan nomor LHP yang dihasilkan dari SIDJP.

ii. Merekam Nothit ke dalam menu perekaman Nothit pada SIDJP.

iii. Menyampaikan LHP dan softcopy hasil scan LHP, KKP, dan Nothit kepada Kepala Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan untuk diadministrasikan. Nothit yang dikirimkan kepada Kepala Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan harus dilengkapi dengan nomor sementara yang diperoleh dari SIDJP.

q) Setelah menerima berkas LHP, KKP, dan Nothit, Kepala Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan kemudian:

i. Menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii. Mengirimkan berkas LHP dan Nothit kepada KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

iii. Mengirimkan data dan alat keterangan ke KPP tujuan.

iv. Mengunggah softcopy hasil scan LHP ke server pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.

r) SP2 hanya dapat diterbitkan berdasarkan pada instruksi pemeriksaan dan NP2, dan dilakukan secara sistem melalui menu pemeriksaan pada SIDJP.

s) Penomoran SPHP dan LHP harus dilakukan melalui SIDJP.

t) Kepala Kanwil DJP menandatangani dokumen-dokumen pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak dan pihak eksternal lainnya. Dokumen-dokumen terkait pemeriksaan lainnya ditandatangani oleh Kabid P2IP atas nama Kepala Kanwil DJP.

u) Administrasi sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak pada Kanwil DJP berada pada Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan.

g. Dalam hal UP2 Lokasi mengusulkan Pemeriksaan Khusus, Kepala UP2 Lokasi harus mengirimkan fotokopi data dan/atau informasi yang menjadi dasar pengusulan Pemeriksaan Khusus tersebut kepada Kepala UP2 Domisili.

h. Dalam hal UP2 Domisili menerima data dan/atau informasi dari UP2 Lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf g, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. apabila data dan/atau informasi yang diterima merupakan data dan/atau informasi untuk Tahun Pajak berjalan maka tindak lanjutnya ditentukan sebagai berikut:

a) data dan/atau informasi tersebut harus disimpan (sebagai bahan masukan untuk profil Wajib Pajak) sampai dengan Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak yang terkait dengan data dan/atau informasi dimaksud;

b) setelah Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak dimaksud, Kepala UP2 Domisili harus melakukan penelitian atas data/informasi tersebut dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak; dan

c) dalam hal berdasarkan penelitian tersebut terdapat potensi pajak maka terhadap Wajib Pajak dibuat analisis risiko untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran ini;

2) apabila data dan/atau informasi yang diterima merupakan data dan/atau informasi untuk Tahun-Tahun Pajak sebelumnya maka tindak lanjutnya ditentukan sebagai berikut:

a) Kepala UP2 Domisili harus melakukan penelitian atas data/informasi tersebut dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak; dan

b) dalam hal berdasarkan penelitian tersebut terdapat potensi pajak maka terhadap Wajib Pajak dibuat analisis risiko untuk selanjutnya ditindak lanjuti dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran ini;

3) dalam hal UP2 Domisili melakukan Pemeriksaan Khusus untuk seluruh jenis pajak terkait dengan adanya data dan/atau informasi dari UP2 Lokasi
sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), Kepala UP2 Domisili harus meminta kepada Kepala UP2 Lokasi untuk melakukan Pemeriksaan Lokasi
sepanjang UP2 Lokasi belum melakukan Pemeriksaan.

i. Pemeriksaan Ulang

1) Pemeriksaan Ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan:\

a) instruksi Dirjen Pajak (bersifat top-down); atau

b) persetujuan Dirjen Pajak (bersifat bottom-up).

2) Wewenang menerbitkan Instruksi/Persetujuan Pemeriksaan Ulang telah dilimpahkan kepada Direktur P2 dan Kepala Kanwil DJP sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-127/PJ/2015 tentang Perubahan Kedua Belas atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

3) Instruksi/Persetujuan Pemeriksaan Ulang diterbitkan oleh Direktur P2 dalam hal pemeriksaan dalam rangka penerbitan skp sebelumnya dilakukan oleh
Kanwil DJP atau Direktorat P2. Sedangkan Instruksi/Persetujuan Pemeriksaan Ulang diterbitkan oleh Kepala Kanwil DJP dalam hal pemeriksaan dalam rangka penerbitan skp sebelumnya dilakukan oleh KPP.

4) Pemeriksaan Ulang dapat dilakukan sepanjang dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) terdapat data baru, termasuk data yang semula belum terungkap atau berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri;
b) pernah diterbitkan skp untuk jenis pajak dan Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang sama; dan
c) penerbitan skp sebagaimana dimaksud pada huruf b) dilakukan dengan mekanisme pemeriksaan.

5) Ruang lingkup Pemeriksaan Ulang dapat meliputi Pemeriksaan Seluruh Jenis Pajak atau Pemeriksaan Satu atau Beberapa Jenis Pajak.

6) Petunjuk Pelaksanaan pengusulan Pemeriksaan Ulang pada KPP adalah sebagai berikut:

a) usul Pemeriksaan Ulang dibuat dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I.54 Surat Edaran ini, dan didasarkan pada analisis alasan Pemeriksaan Ulang yang dibuat berdasarkan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I.55 Surat Edaran ini;

b) analisis alasan Pemeriksaan Ulang dapat dibuat dan diusulkan oleh:

i. AR dan disetujui oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi;

ii. Pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan disetujui oleh Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan;

iii. Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan disetujui oleh Supervisor, selanjutnya disampaikan kepada Kepala KPP;

c) Kepala KPP selanjutnya menugaskan Kepala Seksi Pemeriksaan membuat Nota Dinas tentang Pembentukan Tim Pembahas Usulan Pemeriksaan Ulang;

d) Tim Pembahas Usulan Pemeriksaan Ulang membahas dan menentukan ada atau tidaknya data baru, termasuk data yang semula belum terungkap;

e) Tim Pembahas Usulan Pemeriksaan Ulang diketuai oleh Kepala KPP dan beranggotakan:

i. AR, Pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atau Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak yang mengusulkan pemeriksaan ulang;

ii. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang merupakan atasan AR yang menangani Wajib Pajak yang bersangkutan atau Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan merupakan atasan pelaksana yang menangani Wajib Pajak yang bersangkutan;

iii. Kepala Seksi Pemeriksaan; dan

iv. tim Pemeriksa Pajak yang akan diusulkan untuk melakukan Pemeriksaan Ulang;

f) Tim Pembahas Usulan Pemeriksaan Ulang membuat Risalah Hasil Pembahasan Usulan Pemeriksaan Ulang yang ditandatangani oleh Tim Pembahas Usulan Pemeriksaan Ulang dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I.56 Surat Edaran ini;

g) Hasil pembahasan oleh Tim Pembahas Usulan Pemeriksaan Ulang ditindaklanjuti sebagai berikut:

i. dalam hal usulan Pemeriksaan Ulang disetujui, Kepala KPP menyampaikan surat usulan Pemeriksaan Ulang kepada Kepala Kanwil DJP yang dilampiri dengan data baru, termasuk data yang belum terungkap, dan Risalah Hasil Pembahasan Usulan Pemeriksaan Ulang;\

ii. dalam hal usulan Pemeriksaan Ulang tidak disetujui, Risalah Hasil Pembahasan Usulan Pemeriksaan Ulang diadministrasikan oleh Seksi Pemeriksaan.

7) Petunjuk Pelaksanaan Usulan Pemeriksaan Ulang pada Kanwil DJP adalah sebagai berikut:

a) setelah menerima usulan Pemeriksaan Ulang dari Kepala KPP, Kepala Kanwil DJP selanjutnya menugaskan Kepala Bidang Pemeriksaan,
Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan membuat Nota Dinas tentang Pembentukan Tim Pembahas usulan Pemeriksaan Ulang;

b) Tim Pembahas usulan Pemeriksaan Ulang diketuai oleh Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan dan beranggotakan:

i. Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan;

ii. Kepala Seksi Administrasi Penyidikan; dan

iii. 1 (satu) atau lebih Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak di Kanwil DJP;

c) pembahasan yang dilakukan oleh Tim Pembahas usulan Pemeriksaan Ulang terutama dilakukan untuk melakukan penelitian sebagai berikut:

i. penelitian atas persyaratan formal usulan Pemeriksaan Ulang seperti:

i) kebenaran bahwa Wajib Pajak sudah pernah diterbitkan skp melalui pemeriksaan untuk Masa Pajak, Tahun Pajak dan jenis pajak yang akan dilakukan
Pemeriksaan Ulang;

ii) kelengkapan bukti pendukung dari data baru termasuk data yang semula belum terungkap serta ringkasan hasil pemeriksaan sebelumnya; dan

iii) kesesuaian Kode Pemeriksaan dengan alasan pemeriksaan dan ruang lingkup pemeriksaan;

ii. evaluasi terhadap potensi penerimaan; dan

iii. penelitian atas riwayat pemeriksaan;

d) hasil pembahasan oleh Tim Pembahas Usulan Pemeriksaan Ulang pada Kanwil DJP dituangkan dalam Risalah Hasil Pembahasan Usulan Pemeriksaan Ulang dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I.57 Surat Edaran ini;

e) apabila berdasarkan risalah hasil pembahasan oleh Tim Pembahas Usulan Pemeriksaan Ulang pada Kanwil DJP menunjukkan bahwa usulan Pemeriksaan Ulang dari Kepala KPP:

i. memenuhi persyaratan untuk dilakukan Pemeriksaan Ulang maka Kepala Kanwil DJP meneruskan usulan tersebut kepada Direktur P2 dalam hal sebelumnya pemeriksaan dilakukan oleh Kantor Pusat DJP dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I.58 Surat Edaran ini,
dan dilampiri dengan analisis alasan Pemeriksaan Ulang dari KPP, Risalah Hasil Pembahasan Usulan Pemeriksaan Ulang KPP, dan Risalah Hasil Pembahasan Usulan Pemeriksaan Ulang Kanwil DJP;

ii. dalam hal sebelumnya pemeriksaan dilakukan oleh KPP atau Kanwil DJP dan memenuhi persyaratan untuk dilakukan Pemeriksaan Ulang maka Kepala Kanwil DJP menerbitkan Persetujuan untuk melakukan Pemeriksaan Ulang menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I.59 Surat Edaran ini.

iii. tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan Pemeriksaan Ulang maka Kepala Kanwil DJP menyampaikan surat penolakan untuk meneruskan usulan tersebut kepada Kepala KPP pengusul dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I.60 Surat Edaran ini.

iv. Instruksi Pemeriksaan Ulang diterbitkan oleh Kepala Kanwil DJP dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I.61 Surat Edaran ini.

8) Petunjuk Pelaksanaan Usulan Pemeriksaan Ulang pada Direktorat P2 adalah sebagai berikut:

a) setelah menerima usulan Pemeriksaan Ulang dari Kepala Kanwil DJP, Direktur P2 menugaskan Kepala Subdirektorat Perencanaan Pemeriksaan membuat Nota Dinas tentang Pembentukan Tim Pembahas usulan Pemeriksaan Ulang pada Direktorat P2 untuk melakukan pembahasan;

b) Tim Pembahas Usulan Pemeriksaan Ulang diketuai oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan Pemeriksaan dan beranggotakan:

i. Kepala Seksi Perencanaan Pemeriksaan Wajib Pajak Orang Pribadi;

ii. Kepala Seksi Perencanaan Pemeriksaan Wajib Pajak Badan; dan

iii. Kepala Seksi Strategi Pemeriksaan;

c) pembahasan yang dilakukan oleh Tim Pembahas Usulan Pemeriksaan Ulang terutama dilakukan untuk melakukan penelitian sebagai berikut:

i. penelitian atas persyaratan formal usulan Pemeriksaan Ulang seperti:

i) kebenaran bahwa Wajib Pajak sudah pernah diterbitkan skp melalui pemeriksaan untuk Masa Pajak, Tahun Pajak dan jenis pajak yang akan dilakukan Pemeriksaan Ulang;

ii) kelengkapan bukti pendukung dari data baru termasuk data yang semula belum terungkap serta ringkasan hasil pemeriksaan sebelumnya; dan

iii) kesesuaian kode pemeriksaan dengan alasan pemeriksaan dan ruang lingkup pemeriksaan;

ii. evaluasi terhadap potensi penerimaan;

iii. penelitian atas tunggakan pemeriksaan; dan

iv. penelitian atas riwayat pemeriksaan;

d) dalam hal dipandang perlu Tim Pembahas Usulan Pemeriksaan Ulang dapat mengundang unit pengusul;

e) hasil pembahasan oleh Tim Pembahas Usulan Pemeriksaan Ulang pada Direktorat P2 dituangkan dalam Risalah Hasil Pembahasan Usulan Pemeriksaan Ulang sebagaimana contoh dalam Lampiran I.62 Surat Edaran ini;

f) apabila berdasarkan risalah hasil pembahasan oleh Tim Pembahas Usulan Pemeriksaan Ulang di Direktorat P2 menunjukkan bahwa usulan Pemeriksaan Ulang dari Kepala Kanwil DJP:

i. memenuhi persyaratan untuk dilakukan Pemeriksaan Ulang maka Direktur P2 menerbitkan persetujuan Pemeriksaan Ulang; atau

ii. tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan Pemeriksaan Ulang maka Direktur P2 menyampaikan surat penolakan usulan tersebut dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I.63 Surat Edaran ini.

9) Persetujuan untuk melakukan Pemeriksaan Ulang oleh Direktur P2 dilakukan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I.64 Surat
Edaran ini.

10) Instruksi Pemeriksaan Ulang diterbitkan oleh Direktur P2 dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I.65 Surat Edaran ini.

4. Pemeriksaan yang Ditangguhkan Karena Bukti Permulaan Dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diusulkan menjadi Pemeriksaan Bukti Permulaan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015.

b. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan setelah tim Pemeriksa Pajak meyakini bahwa Wajib Pajak diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

c. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan harus memperhatikan jangka waktu pengujian, perpanjangan jangka waktu pengujian, jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B UU KUP.

d. Penangguhan pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 64 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 dilakukan terhadap satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang dilakukan pemeriksaan.

Contoh:

Dalam hal Wajib Pajak badan yang dilakukan pemeriksaan untuk seluruh jenis pajak karena menyampaikan SPT Tahunan PPh Lebih Bayar Restitusi disetujui untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, maka pemeriksaan yang ditangguhkan adalah untuk jenis pajak yang diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Terhadap jenis pajak yang tidak diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan diterbitkan skp sesuai dengan ketentuan berdasarkan laporan kemajuan hasil pemeriksaan yang ditangguhkan.

e. Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui, tim Pemeriksa Pajak harus membuat laporan kemajuan pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana contoh dalam Lampiran I.66 Surat Edaran ini.

f. Laporan kemajuan pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud huruf e diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal persetujuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

g. Tim Pemeriksa Pajak memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai penangguhan pemeriksaan sebagaimana contoh dalam Lampiran I.67 Surat Edaran ini.

h. Penyerahan fotokopi Berita Acara Penyerahan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal berita acara.

G. Kebijakan Pemeriksaan Tujuan Lain

1. Kebijakan Umum
a. Ruang Lingkup Pemeriksaan
Ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.

b. Kriteria Pemeriksaan
Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut:

  1. penerbitan NPWP dan/atau Pengukuhan PKP secara jabatan;
  2. penghapusan NPWP, baik atas permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan;
  3. pencabutan pengukuhan PKP, baik atas permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan;
  4. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
  5. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN);
  6. pencocokan data dan/atau alat keterangan;
  7. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
  8. penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN;
  9. pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
  10. penentuan saat produksi dimulai;
  11. penentuan perpanjangan jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan;
  12. memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B);
  13. pemeriksaan dalam rangka Mutual Agreement Procedures (MAP); dan
  14. pemeriksaan dalam rangka Advanced Pricing Agreement (APA)

c. UP2
Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak di UP2 yaitu KPP, Kanwil DJP, atau Direktorat P2.

d. SP2 dan SP2 Perubahan

1) SP2 diterbitkan berdasarkan instruksi pemeriksaan dari Direktur P2, instruksi/ penugasan pemeriksaan dari Kepala Kanwil DJP, atau persetujuan dari Kepala KPP;
2) Kepala UP2 harus menerbitkan SP2 Perubahan dalam hal susunan tim Pemeriksa Pajak diubah;
3) Pemeriksa Pajak harus menyerahkan atau mengirimkan tembusan SP2 Perubahan kepada Wajib Pajak.

e. Tindak lanjut Data dan/atau Informasi yang ditemukan dalam pemeriksaan Apabila pada saat melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain ditemukan adanya data dan/atau informasi sehubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak baik untuk Tahun Pajak berjalan maupun Tahun Pajak sebelumnya, yang mengindikasikan adanya ketidakpatuhan Wajib Pajak, maka data dan/atau informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk mengusulkan Pemeriksaan Khusus dan berlaku ketentuan sebagai berikut:

  1. dalam hal usulan Pemeriksaan Khusus yang disetujui adalah untuk Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak pemeriksaan untuk tujuan lain dengan kriteria penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP, maka pemeriksaan untuk tujuan lain tersebut diselesaikan dengan hasil menolak permohonan penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP;
  2. Pemeriksaan Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus membuat kesimpulan berupa keputusan atas permohonan Wajib Pajak untuk penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP.

f. Pembatalan Penugasan Pemeriksaan

Pembatalan pemeriksaan untuk tujuan lain pada prinsipnya dilakukan karena terdapat kesalahan administrasi yang bersifat manusiawi (human error) seperti
kesalahan Tahun Pajak, kesalahan nama Wajib Pajak yang akan diperiksa, atau kesalahan administrasi lainnya.

Pembatalan pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) terhadap instruksi pemeriksaan yang diterbitkan oleh Direktur P2, pembatalan pemeriksaannya harus dilakukan oleh Direktur P2;

b) terhadap instruksi/persetujuan pemeriksaan yang diterbitkan oleh Kepala Kanwil DJP, pembatalan penugasan pemeriksaannya harus dilakukan oleh Kepala Kanwil DJP;

c) terhadap persetujuan pemeriksaan yang diterbitkan oleh Kepala KPP, pembatalan penugasan pemeriksaannya harus dilakukan oleh Kepala KPP;

d) usul pembatalan pemeriksaan oleh Kepala UP2 kepada Kepala Kanwil DJP atau Direktur P2 dilakukan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran II.1 Surat Edaran ini; dan

e) persetujuan atau penolakan pembatalan pemeriksaan atas usulan sebagaimana dimaksud pada huruf c) disampaikan oleh Kepala Kanwil DJP atau Direktur P2 kepada Kepala UP2 dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran II.2 atau Lampiran II.3 Surat Edaran ini.

g. Pengalihan Pemeriksaan

Pengalihan pemeriksaan untuk tujuan lain pada prinsipnya dilakukan karena Wajib Pajak pindah tempat terdaftar (domisili) dari satu KPP ke KPP lain
sepanjang instruksi/penugasan/persetujuan telah diterbitkan dan SP2 belum diterbitkan atau SP2 telah diterbitkan tetapi pemberitahuan pemeriksaan atau
panggilan dalam rangka pemeriksaan belum disampaikan kepada Wajib Pajak.

  1. Pengalihan pemeriksaan untuk tujuan lain terhadap Wajib Pajak yang pindah domisili ke KPP lain tetapi masih dalam wilayah kerja Kanwil DJP yang sama, dilakukan oleh:
    a) Kepala Kanwil DJP untuk pemeriksaan yang penugasan/persetujuannya diterbitkan oleh Kepala Kanwil DJP; atau
    b) Direktur P2 untuk pemeriksaan yang instruksinya diterbitkan oleh Direktur P2.
  2. Pengalihan pemeriksaan untuk tujuan lain terhadap Wajib Pajak yang pindah domisili ke KPP lain di luar wilayah kerja Kanwil DJP atasan KPP lama,
    dilakukan oleh Direktur P2.
  3. Usul pengalihan pemeriksaan untuk tujuan lain disampaikan oleh Kepala KPP lama kepada Kepala Kanwil DJP atasannya atau Direktur P2 dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran II.4 Surat Edaran ini.
  4. Persetujuan pengalihan pemeriksaan untuk tujuan lain diberikan oleh Kepala Kanwil DJP terkait atau Direktur P2 kepada Kepala UP2 yang baru apabila
    disetujui pengalihan pemeriksaannya, atau kepada Kepala UP2 yang lama apabila ditolak pengalihan pemeriksaannya dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran II.5 atau Lampiran II.6 Surat Edaran ini.
  5. Terhadap pemeriksaan yang tidak disetujui untuk dialihkan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
    a) Pemeriksaan diselesaikan oleh UP2 yang lama sampai dengan penerbitan LHP;
    b) LHP harus menggunakan identitas baru; dan
    c) LHP harus dikirimkan kepada Kepala UP2 yang baru dan pihak yang berkepentingan dengan LHP, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h.    Penghentian Pemeriksaan

  1. Pemeriksaan untuk tujuan lain dapat dihentikan apabila pemeriksaan dilakukan dalam rangka penerbitan NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara jabatan dan Wajib Pajak yang diperiksa atau Wakil Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU KUP ternyata tidak ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat kelurahan/RT/RW/pengelola gedung setempat.
  2. Dalam hal pemeriksaan dihentikan karena kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1), tim Pemeriksa Pajak membuat LHP Sumir dan melakukan
    perekaman LHP tersebut ke Modul/Menu pemeriksaan pada SIDJP.
  3. Berdasarkan LHP Sumir, tim Pemeriksa Pajak mengirimkan fotokopi LHP Sumir kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi terkait untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Mengirimkan fotokopi LHP Sumir tersebut kepada yang menerbitkan instruksi pemeriksaan atau mengunggah LHP dalam ALPP.

2. Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan untuk Tujuan Lain

a. Pemeriksaan untuk Tujuan Lain Dalam Rangka Penerbitan NPWP dan/atau Pengukuhan PKP Secara Jabatan Pemeriksaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. dilakukan terbatas pada penentuan terpenuhinya syarat-syarat pemberian NPWP dan/atau pengukuhan PKP dan penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25; dan
  2. dilakukan melalui jenis Pemeriksaan Lapangan dan dapat dilakukan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, Petugas Pemeriksa Pajak, atau gabungan antara
    Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak.
  3. Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mengusulkan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka Penerbitan NPWP dan/atau Pengukuhan PKP secara Jabatan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan. Pengusulan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan dapat dilakukan dengan menggunakan daftar nominatif yang dibuat dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran II.7 Surat Edaran ini, sehingga satu usulan dapat berisi lebih dari satu Wajib Pajak.
  4. Kepala Seksi Pemeriksaan mengusulkan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka Penerbitan NPWP dan/atau Pengukuhan PKP secara Jabatan kepadaKepala KPP;
  5. Kepala KPP menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada angka 4) dengan menerbitkan Nota Dinas sebagai dasar penerbitan NP2.
  6. Kepala KPP menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka Penerbitan NPWP dan/atau Pengukuhan PKP secara Jabatan kepada Kepala Kanwil DJP sesuai dengan contoh formulir dalam Lampiran II.8 Surat Edaran ini.
  7. Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 5) selanjutnya Kepala Seksi Pemeriksaan menerbitkan SP2. Satu SP2 dapat diterbitkan untuk lebih dari satu Wajib Pajak sesuai dengan contoh formulir dalam Lampiran II.9 Surat Edaran ini.
  8. Administrasi sehubungan dengan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka Penerbitan NPWP dan/atau Pengukuhan PKP secara Jabatan dilakukan oleh Kepala Seksi Pemeriksaan.

b. Penghapusan NPWP dan/atau Pencabutan Pengukuhan PKP, baik atas permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan Pemeriksaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. dilakukan dengan memperhatikan jangka waktu penyelesaian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (7) dan ayat (9) UU KUP dalam hal penghapusan
    NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan/atau PKP.
  2. dapat dilakukan melalui jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP.
  3. dapat dilakukan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, Petugas Pemeriksa Pajak, atau gabungan antara Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak berdasarkan pertimbangan Kepala KPP.
  4. Kepala Seksi Pemeriksaan menerima usulan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka penghapusan NPWP dan/atau pencabutan Pengukuhan PKP, baik atas permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan. Usulan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka penghapusan NPWP dan/atau pencabutan Pengukuhan PKP secara jabatan dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi yang diterima oleh KPP dan menunjukkan Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Pengusulan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka penghapusan NPWP dan/atau pencabutan Pengukuhan PKP secara jabatan dapat dilakukan dengan menggunakan daftar nominatif yang dibuat dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran II.10 Surat Edaran ini, sehingga satu usulan dapat berisi lebih dari satu Wajib Pajak.
  5. Kepala Seksi Pemeriksaan mengusulkan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka Penghapusan NPWP dan/atau Pencabutan Pengukuhan PKP atas
    permohonan, baik atas permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan kepada Kepala KPP.
  6. Kepala KPP menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada angka 4) dengan menerbitkan Nota Dinas sebagai dasar penerbitan NP2.
  7. Kepala KPP menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka Penghapusan NPWP dan/atau Pencabutan Pengukuhan PKP, baik atas permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan kepada Kepala Kanwil DJP sesuai dengan contoh formulir dalam Lampiran II.11 Surat Edaran ini.
  8. Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 6) selanjutnya Kepala Seksi Pemeriksaan menerbitkan SP2. Satu SP2 dapat diterbitkan untuk lebih dari satu Wajib Pajak sesuai dengan contoh formulir dalam Lampiran II.12 Surat Edaran ini.
  9. dalam hal Wajib Pajak badan yang melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, likuidasi/penutupan, atau pengambilalihan usaha
    maka pemeriksaan dalam rangka permohonan penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP melalui Pemeriksaan Rutin.
  10. dalam hal permohonan pencabutan pengukuhan PKP tidak diikuti dengan permohonan penghapusan NPWP yang diajukan oleh Wajib Pajak badan maka pencabutan pengukuhan PKP tersebut dilakukan melalui pemeriksaan untuk tujuan lain.
  11. Administrasi sehubungan dengan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka penghapusan NPWP dan/atau pencabutan Pengukuhan PKP secara Jabatan dilakukan oleh Kepala Seksi Pemeriksaan.

c. Pemeriksaan Dalam Rangka Wajib Pajak Mengajukan Keberatan Pemeriksaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. dapat dilakukan apabila terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan DJP sehubungan dengan fakta dan data serta penerapan ketentuan
    peraturan perundang-undangan perpajakan yang memerlukan pengecekan lapangan;
  2. dilakukan terbatas pada hal-hal atau materi sengketa yang diminta oleh unit yang memproses penyelesaian keberatan Wajib Pajak;
  3. dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak;
  4. UP2 pemeriksaan dalam rangka keberatan adalah Kanwil DJP;
  5. Instruksi pemeriksaan diterbitkan oleh Kepala Kanwil DJP berdasarkan permintaan dari Direktur Keberatan dan Banding atau Kepala Bidang Keberatan
    dan Banding Kanwil DJP;
  6. permintaan pemeriksaan dalam rangka keberatan harus disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jatuh tempo penyelesaian
    keberatan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran II.13 Surat Edaran ini;
  7. hasil pemeriksaan dituangkan dalam LHP dan harus mengungkapkan pendapat tim Pemeriksa Pajak tentang hal-hal atau materi sengketa yang diminta oleh unit yang memproses keberatan. LHP dikirim kepada pihak yang meminta untuk dilakukan pemeriksaan dalam rangka keberatan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jatuh tempo penyelesaian keberatan; dan
  8. hasil pemeriksaan bersifat sebagai bahan pembanding (second opinion) atau bahan pertimbangan.

d. Pemeriksaan Dalam Rangka Pengumpulan Bahan Guna Penyusunan NPPN Pemeriksaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan;
  2. dilakukan berdasarkan instruksi dari Direktur P2 terkait dengan adanya permintaan atau rekomendasi dari Ketua Tim Penyusunan NPPN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak;
  3. dalam hal data untuk penyusunan norma dimaksud sudah ada atau tersedia dalam jumlah yang cukup dari LHP yang sudah ada, permintaan dapat tidak
    dilakukan;
  4. instruksi pemeriksaan dikirimkan langsung kepada Kepala UP2 oleh Direktur P2; dan
  5. fotokopi LHP dikirimkan langsung kepada Ketua Tim Penyusunan NPPN.

e. Pemeriksaan Dalam Rangka Penentuan Wajib Pajak Berlokasi di Daerah Terpencil Pemeriksaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak;
  2. dilakukan berdasarkan instruksi Kepala Kanwil DJP;
  3. dilakukan apabila ada permohonan tertulis dari Wajib Pajak untuk penetapan lokasi usaha Wajib Pajak sebagai daerah terpencil.
  4. dapat dilakukan oleh KPP tempat Wajib Pajak terdaftar (KPP Domisili) atau oleh KPP yang wilayah kerjanya meliputi lokasi usaha tersebut (KPP Lokasi).
  5. apabila pemeriksaan dalam rangka penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil akan dilakukan oleh KPP Lokasi sebagaimana dimaksud pada
    angka 2), maka Kepala Kanwil DJP atasan KPP Domisili harus menyampaikan permintaan dilakukan pemeriksaan kepada Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lokasi; dan
  6. mengingat LHP akan digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Keputusan Dirjen Pajak tentang penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil, maka LHP tersebut harus dikirimkan langsung kepada Kepala Kanwil DJP tempat Wajib Pajak mengajukan permohonan penetapan daerah terpencil paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal LHP.

f.    Pemeriksaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Pemeriksaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan:
    a) identitas Wajib Pajak/Penanggung Pajak pada saat pemeriksaan dilakukan;
    b) harta yang dimiliki Wajib Pajak/Penanggung Pajak pada saat pemeriksaan dilakukan; dan
    c) upaya hukum dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam hal Wajib Pajak sudah mempunyai hutang pajak sebelumnya;
  2. dapat dilakukan secara bersama-sama dengan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau hanya melalui pemeriksaan untuk tujuan lain;
  3. dilakukan berdasarkan usulan Kepala Seksi Penagihan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan;
  4. berdasarkan usulan dari Kepala Seksi Penagihan, Kepala Seksi Pemeriksaan membuat Daftar Nominatif dalam rangka penagihan pajak untuk dimintakan persetujuan dari Kepala KPP;
  5. dalam hal pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak dilakukan secara bersama-sama dengan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
    kewajiban perpajakan, maka pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak yang sama dengan Pemeriksa Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan
    kewajiban perpajakan dan Jurusita Pajak yang ditunjuk oleh Kepala KPP yang dicantumkan dalam SP2 untuk Tujuan Lain;
  6. dalam hal pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak dilakukan hanya melalui pemeriksaan untuk tujuan lain, maka Pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dan Jurusita Pajak yang ditunjuk oleh Kepala KPP;
  7. dalam pelaksanaan pemeriksaan, tim Pemeriksa Pajak agar melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:
    a) mencari alamat tempat/gudang penyimpanan harta Wajib Pajak/ Penanggung Pajak;
    b) meminjam bukti kepemilikan harta Wajib Pajak/Penanggung Pajak;
    c) membuat daftar harta Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang sesuai dengan kondisi terkini;
    d) mencari informasi perihal wakil dari Penanggung Pajak, antara lain keluarga, direksi, komisaris dan pemegang saham mayoritas, beserta alamat sesuai dengan bukti identitas terakhir; dan
    e) melalui Kepala UP2, Pemeriksa Pajak melakukan konfirmasi dan permintaan keterangan serta bukti tentang identitas harta Wajib Pajak/Penanggung Pajak berdasarkan Pasal 35 UU KUP antara lain kepada: Notaris/PPAT, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemerintah Daerah, Bank, Kepolisian, dan Konsultan Pajak;
  8. LHP untuk tujuan penagihan pajak dibuat tersendiri dan harus mencakup hal-hal sebagai berikut:
    a) identifikasi Wajib Pajak/Penanggung Pajak;
    b) penugasan pemeriksaan;
    c) dasar (tujuan) pemeriksaan;
    d) daftar harta kekayaan Wajib Pajak;
    e) daftar bukti kepemilikan harta Wajib Pajak/Penanggung Pajak;
    f) daftar lampiran;
    g) uraian hasil pemeriksaan; dan
    h) simpulan dan usulan pemeriksa;
  9. Kepala Seksi Pemeriksaan harus menyampaikan fotokopi LHP untuk tujuan penagihan pajak kepada Kepala Seksi Penagihan; dan
  10. dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.

g. Pemeriksaan Dalam Rangka Penentuan Saat Produksi Dimulai atau Memperpanjang Jangka Waktu Kompensasi Kerugian Sehubungan Dengan Pemberian Fasilitas Perpajakan Pemeriksaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan dan dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak.
  2. dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak kepada Dirjen Pajak melalui Direktur P2 yang telah mendapat Keputusan Dirjen Pajak atas nama Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan;
  3. dilakukan berdasarkan instruksi pemeriksaan dari Direktur P2;
  4. harus diselesaikan sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam instruksi pemeriksaan;
  5. LHP harus dikirim kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama 1 (satu) hari setelah tanggal LHP; dan
  6. harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah-daerah Tertentu beserta aturan pelaksanaannya.

h. Pemeriksaan Dalam Rangka Memenuhi Permintaan Informasi dari Negara Mitra P3B Pemeriksaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. dilakukan melalui jenis Pemeriksaan Lapangan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak;
  2. dilakukan berdasarkan instruksi pemeriksaan dari Direktur P2 sehubungan dengan adanya permintaan informasi dari negara mitra P3B terkait dengan
    Wajib Pajak tertentu dan memerlukan pemeriksaan pajak; dan
  3. LHP dikirimkan kepada Direktur P2 untuk ditindaklanjuti dalam rangka memenuhi permintaan informasi dari negara mitra P3B.

i. Pemeriksaan Dalam Rangka Menetapkan Besarnya Biaya Pada Tahapan Eksplorasi Pemeriksaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. penetapan besarnya biaya pada tahapan eksplorasi di bidang usaha hulu minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
    PP Nomor 79 Tahun 2010 dilakukan dengan Pemeriksaan Tujuan Lain;
  2. dilakukan untuk Tahun Pajak yang sudah daluwarsa penetapannya. Dalam hal belum daluwarsa penetapannya maka dilakukan dengan Pemeriksaan Khusus;
  3. dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Badan Pelaksana;
  4. dilakukan berdasarkan Instruksi Pemeriksaan dari Direktur P2; dan
  5. dilakukan melalui jenis Pemeriksaan Lapangan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak.

j. Pemeriksaan Dalam Rangka MAP atau APA Pemeriksaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. dilakukan berdasarkan Instruksi Pemeriksaan dari Direktur P2 sehubungan dengan adanya permintaan informasi terkait dengan MAP atau APA;
  2. dilakukan melalui jenis Pemeriksaan Lapangan dan dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak atau gabungan antara Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
  3. LHP dikirimkan kepada Direktur P2 untuk ditindaklanjuti dalam rangka memenuhi permintaan informasi terkait dengan MAP atau APA.

3. Prosedur Usulan dan Penugasan/Instruksi Pemeriksaan untuk Tujuan Lain
a. Daftar Nominatif dan Penugasan Pemeriksaan

  1. Daftar Nominatif Wajib Pajak yang Akan Diperiksa untuk Tujuan Lain (Daftar Nominatif Pemeriksaan Tujuan Lain) dibuat oleh Kepala KPP dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran II.14 dan Lampiran II.15 Surat Edaran ini, apabila pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam rangka penagihan pajak;
  2. Daftar Nominatif Pemeriksaan Tujuan Lain oleh Kepala KPP kepada Kepala Kanwil DJP atasannya tanpa tembusan kepada Direktur P2;
  3. Daftar Nominatif Pemeriksaan Tujuan Lain harus dilengkapi dengan data atau informasi pendukung sesuai dengan tujuan dilakukannya pemeriksaan; dan
  4. berdasarkan Daftar Nominatif Pemeriksaan Tujuan Lain, Kepala Kanwil DJP membuat Surat Penugasan Pemeriksaan dan mengirimkannya kepada Kepala KPP dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran II.16 dan Lampiran II.17 Surat Edaran ini.

b. Instruksi Pemeriksaan

  1. Instruksi pemeriksaan untuk tujuan lain dapat diterbitkan oleh Direktur P2 atau Kepala Kanwil DJP dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran II.18 Surat Edaran ini, berdasarkan surat permohonan atau surat permintaan.
  2. Instruksi pemeriksaan untuk tujuan lain diterbitkan apabila terdapat permohonan atau permintaan yang terkait dengan:
    a) Wajib Pajak mengajukan keberatan;
    b) pengumpulan bahan guna penyusunan NPPN;
    c) penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
    d) penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN;
    e) penagihan pajak;
    f) penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan;
    g) memenuhi permintaan informasi dari negara mitra P3B;
    h) menetapkan besarnya biaya pada tahapan eksplorasi; atau
    i) dalam rangka MAP atau APA.

4. Dalam hal saat dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak orang pribadi ditemukan potensi pajak, tim Pemeriksa Pajak harus mengusulkan Pemeriksaan Khusus.

H. Nomor Pengawasan Pemeriksaan (NP2) dan Kode Pemeriksaan

1. NP2
a. NP2 adalah nomor yang dihasilkan oleh aplikasi SIDJP secara otomatis sebagai sarana untuk melakukan pengawasan administrasi pemeriksaan.

b. Untuk kepentingan pengawasan pemeriksaan, setiap SP2 baik untuk seluruh jenis pajak maupun untuk satu atau beberapa jenis pajak harus memiliki NP2.

c. SP2 yang tidak harus memiliki NP2 hanya meliputi SP2 atas Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP.

d. NP2 terdiri atas 18 (Delapan belas) digit yang terbagi dalam 5 (lima) bagian dengan struktur sebagai berikut:
———————————————-
XXX    000    BBTT    0000    0000
———————————————-
A      B      C       D       E
———————————————-

Keterangan:
A : 3 (tiga) digit pertama adalah kode unit yang memberikan persetujuan/ instruksi/penugasan pemeriksaan, yakni Kantor Pusat (kode “000”), Kanwil
DJP, atau KPP;
B : 3 (tiga) digit kedua adalah kode UP2;
C : 4 (tiga) digit ketiga terdiri atas 2 (dua) digit bulan dan 2 (dua) tahun diterbitkannya NP2;
D : 4 (empat) digit keempat adalah Kode Pemeriksaan;
E : 4 (empat) digit terakhir adalah nomor urut dari NP2 di UP2 yang bersangkutan dalam satu tahun.

2. Kode Pemeriksaan
a. Kode Pemeriksaan mencerminkan alasan dilakukannya pemeriksaan dan harus dicantumkan dalam setiap penugasan/persetujuan/instruksi pemeriksaan.

b. Struktur Kode Pemeriksaan terdiri dari 4 (empat) digit dengan pengelompokan sebagai berikut:

  1. Digit pertama menunjukkan Jenis Pajak/Ruang Lingkup Pemeriksaan;
  2. Digit kedua menunjukkan Kriteria dan Jenis Pemeriksaan;
  3. Digit ketiga menunjukkan Alasan Pemeriksaan;dan
  4. Digit keempat menunjukkan Jenis Wajib Pajak yang diperiksa;

c. Digit pertama menunjukkan Jenis Pajak/Ruang Lingkup Pemeriksaan terdiri dari:
– 1 ->  Seluruh jenis pajak
– 2 ->  PPN
– 3 ->  P2PPh
– 4 ->  PPhOP/Badan
– 5 ->  Administrasi (Untuk Pemeriksaan Tujuan Lain)
– 6 ->  WP Lokasi
– 7 ->  PPh Pasal 21/26
– 8 ->  PPh Pasal 23/26
– 9 ->  PPh Final
– 0 ->  Beberapa jenis pajak (kode ini digunakan jika yang diperiksa adalah PPN dan P2PPh secara sekaligus atau seluruh kewajiban perpajakan cabang dilakukan pemeriksaan)
– A ->  Bea Meteraid. Digit kedua menunjukkan Kriteria dan Jenis Pemeriksaan terdiri dari:

– 0 ->  Pemeriksaan Rutin dengan Jenis Pemeriksaan Kantor oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak atau Gabungan antara Pejabat Fungsional Pajak dengan Petugas Pemeriksa Pajak

– 1 ->  Pemeriksaan Rutin dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak atau Gabungan antara Pejabat Fungsional Pajak dengan Petugas Pemeriksa Pajak

– 2 ->  Pemeriksaan Tujuan Lain dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa pajak atau Gabungan antara Pejabat Fungsional Pajak dengan Petugas Pemeriksa Pajak

– 3 ->  Pemeriksaan Tujuan Lain dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor oleh Petugas Pemeriksa Pajak

– 4 ->  Pemeriksaan Khusus berdasarkan Analisis Risiko Secara Komputerisasi dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak atau Gabungan antara Pejabat Fungsional Pajak dengan Petugas Pemeriksa Pajak

– 8 ->  Pemeriksaan Khusus berdasarkan keterangan lain berupa data konkret dengan Jenis Pemeriksaan Kantor oleh Petugas Pemeriksa Pajak.

– 9 ->  Pemeriksaan Khusus berdasarkan Analisis Risiko Secara Manual dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak atau Gabungan antara Pejabat Fungsional Pajak dengan Petugas Pemeriksa Pajak

e. Digit ketiga menunjukkan Alasan Pemeriksaan yang meliputi:

1) Jika Kriteria dan Jenis Pemeriksaannya (digit kedua) adalah Pemeriksaan Rutin dengan Jenis Pemeriksaan Kantor oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak atau Gabungan antara Pejabat Fungsional Pajak dengan Petugas Pemeriksa Pajak (0), maka kode untuk digit ketiga ditentukan sebagai berikut:

– 1 ->  Perubahan Tahun Buku atau Metode Pembukuan oleh WP Go Public

– 2 ->  Likuidasi atau Penutupan Usaha oleh WP Go Public

– 3 ->  Penggabungan Usaha, Peleburan Usaha atau Pengambilalihan usaha oleh WP Go Public

– 5 ->  Pemecahan Usaha atau Pemekaran Usaha oleh WP Go Public

– 7 ->  SPT Tahunan PPh yang menyatakan rugi oleh WP Go Public

– 6 ->  SPT Lebih Bayar (LB) Restitusi/Kompensasi

– 7 ->  Revaluasi Aktiva Tetap oleh WP Go Public

2) Jika Kriteria dan Jenis Pemeriksaannya (digit kedua) adalah Pemeriksaan Rutin dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak atau Gabungan antara Pejabat Fungsional Pajak dengan Petugas Pemeriksa Pajak (1), maka kode untuk digit ketiga ditentukan sebagai berikut:

– 1 ->  Perubahan Tahun Buku atau Metode Pembukuan

– 2 ->  Likuidasi, Penutupan Usaha, atau Akan Meninggalkan Indonesia Selama-lamanya

– 3 ->  Penggabungan Usaha

– 4 ->  Peleburan Usaha atau Pengambilalihan usaha

– 5 ->  Pemecahan Usaha atau Pemekaran Usaha

– 6 ->  Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Pasal 17D UU KUP

– 7 ->  SPT Tahunan PPh yang menyatakan rugi

– 8 ->  SPT Lebih Bayar (LB) Restitusi/Kompensasi

– 9 ->  Revaluasi Aktiva Tetap

3) Jika Kriteria dan Jenis Pemeriksaannya (digit kedua) adalah Pemeriksaan Khusus berdasarkan Analisis Risiko Secara Komputerisasi dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak atau Gabungan antara Pejabat Fungsional Pajak dengan Petugas Pemeriksa Pajak (4), kode digit ketiga ditentukan sebagai berikut:

– 1 ->  Wajib Pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP WP Besar dan Khusus

– 2 ->  Wajib Pajak di KPP Madya

– 3 ->  Wajib Pajak di KPP Pratama

4) Jika Kriteria dan Jenis Pemeriksaannya (digit kedua) adalah Pemeriksaan Khusus berdasarkan Analisis Risiko Secara Manual dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak atau Gabungan antara Pejabat Fungsional Pajak dengan Petugas Pemeriksa Pajak (9) atau Pemeriksaan Khusus berdasarkan keterangan lain berupa data konkret dengan Jenis Pemeriksaan Kantor oleh Petugas Pemeriksa Pajak (8), maka kode digit ketiga ditentukan:

– 1 ->  Analisis risiko secara manual oleh Kantor Wilayah DJP (bottom up)

– 2 ->  analisis risiko manual hasil analisis kantor pusat (top down)

– 3 ->  laporan dan/atau pengaduan masyarakat hasil analisis Direktorat yang berwenang (top down)

– 4 ->  analisis risiko manual hasil analisis Kanwil DJP (top down)

– 5 ->  laporan dan/atau pengaduan masyarakat hasil analisis Kantor Wilayah DJP (top down)

– 6 ->  Terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan ketidakpatuhan WP (bottom-up)

– 9 ->  Pemeriksaan Khusus dalam rangka Pemeriksaan Ulang.

5) Jika Kriteria dan Jenis Pemeriksaannya (digit kedua) adalah Pemeriksaan Tujuan Lain dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak atau Gabungan antara Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dengan Petugas Pemeriksa Pajak (2) atau Pemeriksaan Tujuan Lain dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor oleh Petugas Pemeriksa Pajak (3), maka kode digit ketiga ditentukan:

– 1 ->  Penerbitan NPWP dan/atau Pengukuhan PKP secara jabatan

– 2 ->  Penghapusan NPWP dan/atau Pencabutan Pengukuhan PKP berdasarkan permohonan WP

– 3 ->  penentuan saat produksi dimulai

– 4 ->  Penentuan Wajib Pajak Berlokasi di Daerah Terpencil

– 5 ->  Penetapan Besarnya Biaya Pada Tahapan Eksplorasi

– 6 ->  Penagihan Pajak

– 7 ->  Keberatan

– 8 ->  Pengumpulan Bahan Guna Penyusunan NPPN

– 9 ->  Pemeriksaan Dalam Rangka Memenuhi Permintaan Informasi dari Negara Mitra P3B

– 0 ->  Permintaan lainnya

– A ->  Perpanjangan Jangka Waktu Kompensasi Kerugian Sehubungan dengan Pemberian Fasilitas Perpajakan

– B ->  MAP

– C ->  APA

– D ->  Penghapusan NPWP dan/atau Pencabutan Pengukuhan PKP secara jabatan

f. Digit keempat menunjukkan Jenis Wajib Pajak yang meliputi:

– 1 ->  Orang Pribadi

– 2 ->  Badan

g. Berdasarkan struktur tersebut di atas, Kode Pemeriksaan untuk masing-masing
Kriteria dan Jenis Pemeriksaan ditentukan sebagai berikut:

1)    Kode Pemeriksaan Rutin

No. Alasan Pemeriksaan Pemeriksa Jenis Pemeriksaan
Pemeriksaan Kantor Pemeriksaan Lapangan
OP Badan OP Badan
1 Perubahan Tahun Buku/Perubahan Metode Pembukuan Fungsional/Gabungan 1012 1111 1112
2 Meninggalkan Indonesia Selama-lamanya Fungsional/Gabungan 1121
3 Likuidasi atau Penutupan Usaha:
a. Domisili
Fungsional/Gabungan 1022 1121 1122
b. Cabang Fungsional/Gabungan 0022 0121 0122
4 Penggabungan Usaha Fungsional/Gabungan 1032 1131 1132
5 Peleburan Usaha atau Pengambilalihan usaha Fungsional/Gabungan 1042 1141 1142
6 Pemecahan Usaha atau Pemekaran Usaha Fungsional/Gabungan 1052 1151 1152
7 Wajib Pajak Yang Telah Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 17C dan Pasal 17D Undang-Undang KUP
a. Seluruh jenis pajak
Fungsional/Gabungan 1161 1162
b. PPN Fungsional/Gabungan 2161 2162
8 SPT Tahunan PPh Rugi:
a. PPh OP/Badan (satu jenis pajak)
b. Beberapa Jenis Pajak
Fungsional/Gabungan 4171 4172
Fungsional/Gabungan 0171 0172
c. Seluruh Jenis Pajak Fungsional/Gabungan 1171 1172
9 SPT Lebih Bayar:
a. Masa PPN
b. PPh OP/Badan (semua jenis pajak)
c. PPh OP/Badan (satu jenis pajak)
Fungsional/Gabungan 2181 2182
Fungsional/Gabungan 1181 1182
Fungsional/Gabungan 4181 4182
10 Revaluasi Aktiva Tetap Fungsional/Gabungan 1191 1192

2)    Kode Pemeriksaan Khusus Berdasarkan Keterangan Lain Berupa Data Konkret dan Berdasarkan Analisis Risiko Manual

No. Kriteria Pemeriksaan Pemeriksa Jenis Pemeriksaan
Pemeriksaan
Kantor
Pemeriksaan
Lapangan
OP Badan OP Badan
1 Terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan ketidakpatuhan WP
a. PPN
b. P2PPh
c. PPh Pasal 25/29
d. PPh Pasal 21/26
e. PPh Pasal 23/26
f. PPh Final
g. Bea Meterai
Petugas
Pemeriksa
Pajak
2861 2862
3861 3862
4861 4862
7861 7862
8861 8862
9861 9862
A861 A862
2 Analisis Risiko secara Manual Kantor Wilayah DJP (bottom-up)
a.    Seluruh jenis pajak
b.    PPN
c.    P2PPh
d.    PPh Pasal 25/29
e.    PPh Pasal 21/26
f.    PPh Pasal 23/26
g.    PPh Final
h.    Beberapa Jenis Pajak
i.    Bea Meterai
Fungsional/
Gabungan
1911 1912
2911 2912
3911 3912
4911 4912
7911 7912
8911 8912
9911 9912
0911 0912
A911 A912
3 Analisis Risiko Secara Manual hasil analisis Kantor Pusat (top-down):
a.    Seluruh jenis pajak
b.    PPN
c.    P2PPh
d.    PPh Pasal 25/29
e.    PPh Pasal 21/26
f.    PPh Pasal 23/26
g.    PPh Final
h.    Beberapa Jenis Pajak
i.    Bea Meterai
Fungsional/
Gabungan
1921 1922
2921 2922
3921 3922
4921 4922
7921 7922
8921 8922
9921 9922
0921 0922
A921 A922
4 Analisis Risiko Secara Manual Kanwil DJP (top-down):
a.    Seluruh jenis pajak
b.    PPN
c.    P2PPh
d.    PPh Pasal 25/29
e.    PPh Pasal 21/26
f.    PPh Pasal 23/26
g.    PPh Final
h.    Beberapa Jenis Pajak
i.    Bea Meterai
Fungsional/
Gabungan
1941 1942
2941 2942
3941 3942
4941 4942
7941 7942
8941 8942
9941 9942
0941 0942
A941 A942
5 Laporan dan Pengaduan Masyarakat Hasil Analisis Direktorat yang berwenang (top- down):
a.    Seluruh jenis pajak
b.    PPN
c.    P2PPh
d.    PPh Pasal 25/29
e.    PPh Pasal 21/26
f.    PPh Pasal 23/26
g.    PPh Final
h.    Beberapa Jenis Pajak
i.    Bea Meterai
Fungsional/
Gabungan
1931 1932
2931 2932
3931 3932
4931 4932
7931 7932
8931 8932
9931 9932
0931 0932
A931 A932
6 Laporan dan Pengaduan Masyarakat Hasil Analisis Kanwil DJP (top-down):
a.    Seluruh jenis pajak
b.    PPN
c.    P2PPh
d.    PPh Pasal 25/29
e.    PPh Pasal 21/26
f.    PPh Pasal 23/26
g.    PPh Final
h.    Beberapa Jenis Pajak
i.    Bea Meterai
Fungsional/
Gabungan
1951 1952
2951 2952
3951 3952
4951 4952
7951 7952
8951 8952
9951 9952
0951 0952
A951 A952
7 Pemeriksaan Khusus dalam rangka Pemeriksaan Ulang
a.    Seluruh jenis pajak
b.    PPN
c.    P2PPh
d.    PPh Pasal 25/29
e.    PPh Pasal 21/26
f.    PPh Pasal 23/26
g.    PPh Final
h.    Beberapa Jenis Pajak
i.    Bea Meterai
Fungsional/
Gabungan
1991 1992
2991 2992
3991 3992
4991 4992
7991 7992
8991 8992
9991 9992
0991 0992
A991 A992

3)    Kode Pemeriksaan Khusus berdasarkan Analisis Risiko Secara Komputerisasi

No. Kriteria Pemeriksaan Pemeriksa Jenis Pemeriksaan
Pemeriksaan
Kantor
Pemeriksaan
Lapangan
OP Badan OP Badan
1 WP di lingkungan Kanwil DJP WP Besar dan Khusus
a.    Seluruh jenis pajak
b.    PPN
c.    P2PPh
d.    PPh Pasal 25/29
e.    PPh Pasal 21/26
f.    PPh Pasal 23/26
g.    PPh Final
h.    Beberapa Jenis Pajak
i.    Bea Meterai
Fungsional/
Gabungan
1411 1412
2411 2412
3411 3412
4411 4412
7411 7412
8411 8412
9411 9412
0411 0412
A411 A412
2 WP di KPP Madya
a.   Seluruh jenis pajak
b.   PPN
c.   P2PPh
d.   PPh Pasal 25/29
e.   PPh Pasal 21/26
f.   PPh Pasal 23/26
g.   PPh Final
h.   Beberapa Jenis Pajak
i.    Bea Meterai
Fungsional/
Gabungan
1421 1422
2421 2422
3421 3422
4421 4422
7421 7422
8421 8422
9421 9422
0421 0422
A421 A422
3 WP di KPP Pratama
a.    Seluruh jenis pajak
b.    PPN
c.    P2PPh
d.    PPh Pasal 25/29
e.    PPh Pasal 21/26
f.    PPh Pasal 23/26
g.    PPh Final
h.    Beberapa Jenis Pajak
i.    Bea Meterai
Fungsional/
Gabungan
1431 1432
2431 2432
3431 3432
4431 4432
7431 7432
8431 8432
9431 9432
0431 0432
A431 A432

4) Kode Pemeriksaan Tujuan Lain

No. Alasan Pemeriksaan Pemeriksa Jenis Pemeriksaan
Pemeriksaan
Kantor
Pemeriksaan
Lapangan
OP Badan OP Badan
1 Penerbitan NPWP dan/atau Pengukuhan PKP Secara Jabatan Petugas 5311 5312
Fungsional/Gabungan 5211 5212
2 Penghapusan NPWP dan/atau Pencabutan Pengukuhan PKP berdasarkan permohonan WP Petugas 5321 5322 5321 5322
Fungsional/Gabungan 5221 5222 5221 5222
3 Penghapusan NPWP dan/atau Pencabutan Pengukuhan PKP secara jabatan Petugas 53D1 53D2 53D1 53D2
Fungsional/Gabungan 52D1 52D2 52D1 52D2
4 Penentuan Saat Produksi Dimulai Fungsional/Gabungan 5231 5232
5 Penentuan Wajib Pajak Berlokasi di Daerah Terpencil Fungsional/Gabungan 5241 5242
6 Penetapan Besarnya Biaya Pada Tahapan Eksplorasi Fungsional/Gabungan 5251 5252
7 Penagihan Pajak Fungsional/Gabungan 5261 5262
8 Keberatan Fungsional/Gabungan 5271 5272
9 Pengumpulan Bahan Guna Penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto Fungsional/Gabungan 5281 5282
10 Pemeriksaan Dalam Rangka Memenuhi Permintaan Informasi dari Negara Mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Fungsional/Gabungan 5291 5292
11 Perpanjangan Jangka Waktu Kompensasi Kerugian Sehubungan dengan Pemberian Fasilitas Perpajakan Fungsional/Gabungan 52A1 52A2
12 Mutual Agreement Procedure (MAP) Fungsional/Gabungan 52B1 52B2
13 Advanced Pricing Agreement (APA) Fungsional/Gabungan 52C1 52C2
13 Permintaan Lainnya Fungsional/Gabungan 5201 5202

I. Ketentuan Peralihan

  1. Terhadap SP2 yang diterbitkan sebelum berlakunya Surat Edaran ini dan pemeriksaan belum selesai, proses penyelesaian selanjutnya dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini.
  2. Terhadap pemeriksaan untuk menguji kepatuhan yang ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan telah dibuat LHP Sumir, Pemeriksaan tersebut dapat dilanjutkan dengan meneruskan SP2 sebelumnya atau membuat SP2 Perubahan sepanjang hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan menyatakan bahwa tidak terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, dengan ketentuan usulan Pemeriksaan dilakukan dengan prosedur Pemeriksaan Khusus bottom-up sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini.

J. Ketentuan Penutup

Dengan berlakunya Surat Edaran ini, Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-28/PJ/2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2016
Plt. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.
KEN DWIJUGIASTEADI
NIP 19571108198408100

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 792/KM.4/2016

TENTANG

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55  Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar.

Mengingat :

  1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian  Keuangan;
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Pemungutan  Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2014;
  5. Peraturan Menteri Keuangan nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan  Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 136/PMK.011/2015.

Memperhatikan :

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan yang Dikenakan Bea Keluar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERTAMA :

Harga Ekspor untuk penghitungan bea keluar terhadap barang ekspor berupa Kayu dan Kulit ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan ini.

KEDUA :

Harga Ekspor untuk penghitungan bea keluar terhadap barang ekspor berupa Biji Kakao ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan ini.

KETIGA :

Harga Ekspor untuk penghitungan bea keluar terhadap barang ekspor berupa Produk Pengolahan Mineral ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan ini.

KEEMPAT :

Berdasarkan harga referensi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, tarif bea keluar yang digunakan untuk barang ekspor berupa:

  1. kelapa sawit, CPO dan produk turunannya serta produk campuran dari CPO dan produk turunannya adalah sebagaimana tercantum pada Kolom 2 Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.010/2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar; dan
  2. biji kakao adalah sebagaimana tercantum pada Kolom 3 Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

KELIMA :

Dalam hal Harga Ekspor yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini telah habis masa berlakunya dan Harga Ekspor yang baru belum ditetapkan, maka Harga Ekspor yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini tetap berlaku sebagai dasar penghitungan bea keluar hingga ditetapkan Harga Ekspor yang baru

KEENAM :

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan 31 Mei 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2016
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

HERU PAMBUDI

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 21/KM.10/2016

TENTANG

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK,

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN
YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 11 MEI 2016
SAMPAI DENGAN 17 MEI 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan 17 Mei 2016.
Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Kementerian Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;

Memperhatikan:

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 11 MEI 2016 SAMPAI DENGAN 17 MEI 2016.
Pertama :
Menetapkan Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan 17 Mei 2016 sebagai berikut :

1. Rp 13.289,00 Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) 1-
2. Rp 9.871,42 Untuk Dolar Australia (AUD) 1-
3. Rp 10.333,77 Untuk Dolar Kanada (CAD) 1-
4. Rp 2.042,68 Untuk Kroner Denmark (DKK) 1-
5. Rp 1.712,04 Untuk Dolar Hongkong (HKD) 1-
6. Rp 3.332,18 Untuk Ringgit Malaysia (MYR) 1-
7. Rp 9.126,47 Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) 1-
8. Rp 1.625,94 Untuk Kroner Norwegia (NOK) 1-
9. Rp 19.232,04 Untuk Poundsterling Inggris (GBP) 1-
10. Rp 9.779,08 Untuk Dolar Singapura (SGD) 1-
11. Rp 1.639,53 Untuk Kroner Swedia (SEK) 1-
12. Rp 13.769,51 Untuk Franc Swiss (CHF) 1-
13. Rp 12.407,47 Untuk Yen Jepang (JPY) 100-
14. Rp 11,36 Untuk Kyat Myanmar (MMK) 1-
15. Rp 199,76 Untuk Rupee India (INR) 1-
16. Rp 44.192,66 Untuk Dinar Kuwait (KWD) 1-
17. Rp 126,92 Untuk Rupee Pakistan (PKR) 1-
18. Rp 282,16 Untuk Peso Philipina (PHP) 1-
19. Rp 3.543,36 Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) 1-
20. Rp 90,94 Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) 1-
21. Rp 378,51 Untuk Baht Thailand (THB) 1-
22. Rp 9.778,36 Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) 1-
23. Rp 15.197,41 Untuk Euro (EUR) 1-
24. Rp 2.043,52 Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 1-
25. Rp 11,47 Untuk Won Korea (KRW) 1-
Kedua:

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam diktum PERTAMA, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini

Ketiga:
Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku untuk tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan 17 Mei 2016;

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Mei 2016
an MENTERI KEUANGAN
Plt KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

ttd

SUAHASIL NAZARA
NIP 197011231999031006

info@peraturanpajak.com

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 151/KM.4/2016

TENTANG

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar.

Mengingat :

  1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Pemungutan Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2014;
  5. Peraturan Menteri Keuangan nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.011/2015.

 

Memperhatikan :

Peraturan Menteri Perdagangan nomor 03/M-DAG/PER/1/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan yang Dikenakan Bea Keluar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERTAMA :

Harga Ekspor untuk penghitungan Bea Keluar terhadap barang ekspor berupa Kayu dan Kulit ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan ini.

KEDUA :

Harga Ekspor untuk penghitungan Bea Keluar terhadap barang ekspor berupa Biji Kakao ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan ini.

KETIGA :

Harga Ekspor untuk penghitungan Bea Keluar terhadap barang ekspor berupa Produk Pengolahan Mineral ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan ini.

KEEMPAT :

Berdasarkan harga referensi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, tarif Bea Keluar yang digunakan untuk barang ekspor berupa :

(1) Kelapa Sawit, CPO dan produk-produk turunannya serta produk campuran dari CPO dan produk-produk turunannya adalah sebagaimana tercantum pada Kolom 1 Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.010/2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar;

(2) Biji Kakao adalah sebagaimana tercantum pada Kolom 3 Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

KELIMA :

Dalam hal Harga Ekspor yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini telah habis masa berlakunya dan Harga Ekspor yang baru belum ditetapkan, maka Harga Ekspor yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini tetap berlaku sebagai dasar penghitungan Bea Keluar sampai ditetapkan Harga Ekspor yang baru.

KEENAM :

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan 29 Februari 2016.

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Januari 2016

an. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

HERU PAMBUDI

Berikut ini link  Lampiran-kmk-151-km-4-2016

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com