KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK _____________________________________________________________________ 1 Maret 2017 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 150/PJ.03/2017 TENTANG PENEGASAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) TERKAIT PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN HARTA (SPH) UNTUK PENGAMPUNAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2016 bagi Wajib Pajak yang … Lanjutkan membaca S – 150/PJ.03/2017
SE – 04/PJ/2017
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ____________________________________________________________________ 6 Februari 2017 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 04/PJ/2017 TENTANG PENENTUAN BENTUK USAHA TETAP BAGI SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI YANG MENYEDIAKAN LAYANAN APLIKASI DAN/ATAU LAYANAN KONTEN MELALUI INTERNET DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Dalam rangka memberikan keseragaman dan petunjuk pelaksanaan terkait penentuan Bentuk Usaha … Lanjutkan membaca SE – 04/PJ/2017
KEP – 22/PJ/2017
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 22/PJ/2017 TENTANG PENETAPAN NILAI BUMI PER METER PERSEGI UNTUK PERMUKAAN BUMI OFFSHORE, NILAI BUMI PER METER PERSEGI UNTUK TUBUH BUMI EKSPLORASI, ANGKA KAPITALISASI, HARGA UAP, DAN HARGA LISTRIK, UNTUK PENENTUAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN TAHUN PAJAK 2017 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang … Lanjutkan membaca KEP – 22/PJ/2017
KMK – 10/KM.10/2017
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 10/KM.10/2017 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 08 MARET 2017 SAMPAI DENGAN 14 MARET 2017 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk keperluan … Lanjutkan membaca KMK – 10/KM.10/2017
PMK – 34/PMK.010/2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34/PMK.010/2017 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penunjukan badan-badan tertentu sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 … Lanjutkan membaca PMK – 34/PMK.010/2017
PMK – 35/PMK.010/2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35/PMK.010/2017 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan … Lanjutkan membaca PMK – 35/PMK.010/2017
PER – 27/PJ/2013
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 27/PJ/2013 TENTANG PELAKSANA PEMBUBUHAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN TEKNOLOGI PERCETAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tentang Pelunasan Bea Meterai dengan Menggunakan Cara Lain; b. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan pembubuhan tanda Bea … Lanjutkan membaca PER – 27/PJ/2013
KMK – 09/KM.10/2017
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 09/KM.10/2017 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 01 MARET 2017 SAMPAI DENGAN 07 MARET 2017 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KMK – 09/KM.10/2017
PMK – 229/PMK.03/2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 229/PMK.03/2014 TENTANG PERSYARATAN SERTA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SEORANG KUASA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban seorang kuasa telahdiatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008; b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan kepastian … Lanjutkan membaca PMK – 229/PMK.03/2014
SE – 02/PJ/2017
31 Januari 2017 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ/2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 229/PMK.03/2014 TENTANG PERSYARATAN SERTA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SEORANG KUASA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa, perlu … Lanjutkan membaca SE – 02/PJ/2017