PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 243/PMK.03/2014 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai bentuk dan isi surat pemberitahuan serta keterangan dan atau dokumen yang harus dilampirkan telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000; b. bahwa ketentuan mengenai bentuk dan isi … Lanjutkan membaca PMK – 243/PMK.03/2014
PER – 02/PJ/2017
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 02/PJ/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ/2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN DI TEMPAT PELAYANAN TERPADU KANTOR PELAYANAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai standar pelayanan di tempat pelayanan terpadu Kantor Pelayanan Pajak telah diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2016 tentang … Lanjutkan membaca PER – 02/PJ/2017
PER – 131 TAHUN 2000
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, perlu … Lanjutkan membaca PER – 131 TAHUN 2000
KEP – 220/PJ./2002
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 220/PJ./2002 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam perlakuan pajak sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah … Lanjutkan membaca KEP – 220/PJ./2002
PER – 17/PJ/2008
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 17/PJ/2008 TENTANG PENGGUNAAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa Mesin Teraan Meterai yang digunakan sekarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman dan dunia usaha, karena tidak memberikan jaminan keamanan yang memadai bagi penerimaan negara; b. bahwa memperhatikan perkembangan teknologi informasi dimana sudah tersedia … Lanjutkan membaca PER – 17/PJ/2008
KMK – 08/KM.10/2017
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 08/KM.10/2017 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 22 FEBRUARI 2017 SAMPAI DENGAN 28 FEBRUARI 2017 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk keperluan … Lanjutkan membaca KMK – 08/KM.10/2017
KMK – 104/KMK.04/1986
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104/KMK.04/1986 TENTANG PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MENGGUNAKAN CARA LAIN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dipandang perlu untuk mengatur cara pelunasan Bea Meterai dengan cara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 13 … Lanjutkan membaca KMK – 104/KMK.04/1986
KEP – 02/PJ/2003
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 02/PJ/2003 TENTANG TATA CARA PEMETERAIAN KEMUDIAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002 tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Cara Pemeteraian Kemudian, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tatacara Pemeteraian Kemudian; Mengingat : Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum … Lanjutkan membaca KEP – 02/PJ/2003
KEP – 122a/PJ./2000
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 122a/PJ./2000 TENTANG TATA CARA PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MENGGUNAKAN BENDA METERAI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 133/KMK.04/2000 tanggal 28 April 2000 tentang Bentuk, Ukuran, Dan Warna Benda Meterai Desain Tahun 2000, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan pelaksanaan tentang Tata Cara … Lanjutkan membaca KEP – 122a/PJ./2000
KEP – 122b/PJ./2000
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 122b/PJ./2000 TENTANG TATA CARA PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MEMBUBUHKAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METERAI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tanggal 28 April 2000 tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Menggunakan Cara Lain, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan pelaksanaan … Lanjutkan membaca KEP – 122b/PJ./2000