Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ.53/1995 TENTANG KERTAS UNTUK METERAI TEMPEL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan penggunaan kertas meterai tempel cetakan baru yang sifat kertasnya agak berbeda dengan kertas meterai tempel cetakan lama, dengan ini diberitahukan bahwa hasil cetakan meterai tempel yang menggunakan kertas baru tersebut walaupun ciri-ciri pengamanannya secara … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.53/1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 217/KMK.01/1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 217/KMK.01/1996 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1131/KMK.04/1989 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1989 TENTANG PERUBAHAN BESARNYA TARIF BEA METERAI DAN BESARNYA BATAS HARGA NOMINAL YANG DIKENAKAN BEA METERAI ATAS CEK DAN BILYET GIRO MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin penerimaan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 217/KMK.01/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ.53/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 14/PJ.53/1996 TENTANG PENGAMANAN RENCANA PENERIMAAN BEA METERAI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka mengamankan Rencana Penerimaan Bea Meterai untuk masa-masa mendatang diminta perhatian Saudara mengenai hal-hal sebagai berikut : Laporan hasil penjualan benda meterai dari Kantor Pos yang berada di wilayah Saudara agar dilengkapi/dilampiri daftar nota … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ.53/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 359/KMK.04/1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 359/KMK.04/1996 TENTANG PENCABUTAN DAN PENUKARAN METERAI TEMPEL DAN KERTAS BERMETERAI DESAIN 1989 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bentuk, ukuran, dan warna meterai tempel dan kertas bermeterai yang akan diedarkan, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia; bahwa … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 359/KMK.04/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.53/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 11/PJ.53/1997 TENTANG BEA METERAI ATAS AKTA KREDIT KUKESRA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah dilakukan kerjasama antara Yayasan Dana Sejahtera Mandiri dengan BKKBN dan PT. BNI (persero), serta kerjasama antara PT. BNI (persero) dengan PT. PI (persero), untuk memasarkan Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (KUKESRA) dengan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.53/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.53/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 13/PJ.53/1997 TENTANG LAPORAN HASIL PENJUALAN BENDA METERAI OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka meningkatkan pengawasan penjualan Benda Meterai yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) melalui penjualan Benda Meterai oleh Kantor-Kantor Cabang BRI beserta unit-unit penjualan Benda Meterai, dengan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.53/1997
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1995
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN TARIF BEA METERAI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sehubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai sebagai bagian dari hasil pembangunan, serta masih diperlukannya dana yang cukup besar untuk melanjutkan pembangunan yang sumbernya sebagian besar dari sektor perpajakan, maka dipandang perlu untuk mengatur … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ.53/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 23/PJ.53/1996 TENTANG BEA METERAI ATAS NOTA TAGIHAN, SEGI HITUNG SEBAGAI TANDA TERIMA UANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan upaya meningkatkan penerimaan Bea Meterai, diminta perhatian Saudara akan hal-hal sebagai berikut : Menghubungi atau menjelaskan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ.53/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3121/PJ.52/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3121/PJ.52/1997 TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PPN IMPOR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal KONI Pusat tanggal 6 Oktober 1997 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf b Undang-undang Nomor 8 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3121/PJ.52/1997
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 594/KMK.05/1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 594/KMK.05/1997 TENTANG PEMBAYARAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR SECARA BERKALA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dipandang perlu mengatur pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara berkala dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan. Mengingat … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 594/KMK.05/1997