Peraturan Pajak

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 594/KMK.05/1997

TENTANG

PEMBAYARAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR SECARA BERKALA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dipandang perlu
mengatur pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara berkala dalam bentuk Keputusan
Menteri Keuangan.

Mengingat :

1. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan
ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 53);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/KMK.05/1996 tanggal 1 April 1996 tentang
Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga dan Pajak
Dalam Rangka Impor;
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 585/KMK.05/1996 tanggal 23 September 1996
tentang Penggunaan Jaminan Bank Untuk Menjamin Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda
Administrasi, dan Pajak Dalam Rangka Impor;
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 461/KMK.05/1997 tentang Pengguanaan
Customs Bond Sebagai Jaminan Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan
Pajak Dalam Rangka Impor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBAYARAN BEA MASUK DAN PAJAK
DALAM RANGKA IMPOR SECARA BERKALA.

Pasal 1

Pembayaran Berkala adalah fasilitas pembayaran yang diberikan oleh Kepala Kantor Pabean tempat
pemenuhan kewajiban pabean kepada Perusahaan Eksportir Tertentu yang memenuhi syarat untuk
menangguhkan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang yang diimpor dalam satu
periode tertentu.

Pasal 2

(1) Untuk dapat diberikan fasilitas Pembayaran Berkala seperti dimaksud dalam pasal 1, Perusahaan
Eksportir Tertentu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. mempunyai reputasi yang baik;
b. kegiatan impornya rutin dan frekuensinya tinggi;
c. menaati kewajiban pabean maupun perpajakan dengan baik dan tepat waktu;
d. menyerahkan jaminan bank atau customs bond.

(2) Apabila Perusahaan Eksportir Tertentu telah terbukti melaksanakan pembayaran berkala secara baik
dan teratur selama 6 (enam) bulan, kewajiban menyerahkan jaminan bank atau customs bond
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diganti dengan jaminan dalam bentuk lainnya.

Pasal 3

Pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang mendapatkan fasilitas Pembayaran Berkala
dilakukan secara berkala selambat-lambatnya pada setiap akhir bulan atas impor yang dilakukan dengan
ketentuan :
a. dalam hak akhir bulan pada bulan yang bersangkutan jatuh pada hari Minggu atau hari libur resmi,
pembayaran dilakukan pada hari sebelumnya;
b. dalam hal akhir bulan yang bersangkutan jatuh pada akhir tahun anggaran pemerintah, pembayaran
dilakukan pada hari kerja terakhir minggu ketiga.

Pasal 4

(1) Pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor dapat dilakukan melalui bank Devisa Persepsi
atau Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean.

(2) Dalam hal pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor dilakukan melalui Bank Persepsi,
Perusahaan Eksportir Tertentu melakukan kegiatan sebagai berikut :
a. mengisi SSBC rangkap 4 (empat) dan SSP rangkap 5 (lima) secara lengkap dan benar;
b. menyerahkan copy PIB yang mendapatkan fasilitas Pembayaran Berkala, SSBC, SSP dan
uang pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang jumlahnya sama dengan
jumlah nominal yang tercantum pada SSBC dan SSP yang bersangkutan;
c. menerima kembali dari petugas Bank Devisa Persepsi copy PIB, SSBC lembar ke-1 dan ke-3
serta SSP lembar ke-1, ke-3 dan ke-5;
d. menyerahkan SSBC lembar ke-1 dan SSP lembar ke-5 kepada Kantor Pabean sebagai bukti
telah dilunasi pembayaran bea-beanya.

(3) Dalam hal pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor dilakukan melalui Kantor Pabean,
Perusahaan Eksportir Tertentu melakukan kegiatan :
a. menyerahkan copy PIB yang mendapatkan fasilitas Pembayaran Berkala dan uang
pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang jumlahnya sama dengan jumlah
nominal yang tercantum dalam PIB yang bersangkutan.
b. menerima kembali dari petugas Kantor Pabean copy PIB dan menerima Bukti Pembayaran
Bea dan cukai (BPBC) lembar ke-2 dan KP.PPh.2.3/BP-96 lembar ke-1.

Pasal 5

Apabila dalam jangka yang ditetapkan seperti dimaksud dalam pasal 3, Perusahaan Eksportir Tertentu belum
melunasi kewajibannya, jaminan bank/customs bond dicairkan atau dalam hal jaminan berupa jaminan lainnya
dilakukan penagihan sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 234/KMK.05/1996 tanggal
1 April 1996.

Pasal 6

Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur
Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Nopember 1997
MENTERI KEUANGAN

ttd

MAR’IE MUHAMMAD

www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

WA : 0812 932 70074

Tinggalkan Balasan