KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 122c/PJ./2000 TENTANG TATA CARA PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MEMBUBUHKAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN TEKNOLOGI PERCETAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tanggal 28 April 2000 tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Menggunakan Cara Lain, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan pelaksanaan tentang … Lanjutkan membaca KEP – 122c/PJ./2000
KEP – 122d/PJ./2000
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 122d/PJ./2000 TENTANG TATA CARA PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MEMBUBUHKAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN SISTEM KOMPUTERISASI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tanggal 28 April 2000 tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Menggunakan Cara Lain, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan pelaksanaan tentang … Lanjutkan membaca KEP – 122d/PJ./2000
PMK – 13/PMK.010/2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2016 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, telah ditetapkan jenis-jenis barang … Lanjutkan membaca PMK – 13/PMK.010/2017
KEP-07/A/2001, KEP-164/PJ./2001
KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-07/A/2001, KEP-164/PJ./2001 TENTANG TATACARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/KMK.04/2000 tentang Tatacara Pembagian Hasil Penerimaan Bea … Lanjutkan membaca KEP-07/A/2001, KEP-164/PJ./2001
SE – 03/PJ/2017
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK _____________________________________________________________________ 31 Januari 2017 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ/2017 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI) TERHADAP PENATAUSAHAAN PIUTANGPAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Sehubungan dengan kebutuhan akan penyajian nilai piutang pajak yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan dapat diandalkan untuk keperluan pengambilan keputusan baik oleh … Lanjutkan membaca SE – 03/PJ/2017
S – 768/PJ.02/2011
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ____________________________________________________________________ 13 Oktober 2011 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 768/PJ.02/2011 TENTANG PEMBERITAHUAN PERUBAHAN BESARAN PROVISI ATAS PENGELOLAAN DAN PENJUALAN BENDA METERAI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pengelolaan dan penjualan Benda Meterai yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. … Lanjutkan membaca S – 768/PJ.02/2011
S – 351/PJ.33/1985
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ____________________________________________________________________ 27 Januari 1985 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 351/PJ.33/1985 TENTANG BEA METERAI ATAS SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM) DAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNK) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menghubungi Surat Saudara tanggal 11 Januari 1986 Nomor Pol: B/32/I/85/LANTAS, perihal Bea Meterai atas Surat Ijin Mengemudi (SIM) … Lanjutkan membaca S – 351/PJ.33/1985
S – 190/PJ.53/1993
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ____________________________________________________________________ 9 Februari 1993 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 190/PJ.53/1993 TENTANG PENGALIHAN SISA SAHAM SEBANYAK 10.000 LEMBAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 10 Oktober 1992 perihal pengalihan sisa saham sebanyak 10.000 lembar, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Permohonan Saudara untuk … Lanjutkan membaca S – 190/PJ.53/1993
S – 121/PJ.33/1989
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ____________________________________________________________________ 20 Januari 1989 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 121/PJ.33/1989 TENTANG LAPORAN PENJUALAN BENDA POS DARI KEPALA KANTOR POS KEPADA PARA KEPALA INSPEKSI PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka perbaikan sistim pengendalian dan pengawasan penjualan Benda Meterai, khususnya di daerah-daerah, maka bersama ini diberitahukan sebagai berikut … Lanjutkan membaca S – 121/PJ.33/1989
PMK – 12/PMK.03/2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12/PMK.03/2017 TENTANG BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang … Lanjutkan membaca PMK – 12/PMK.03/2017