PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 221/PMK.010/2015

TENTANG

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK

BIAXIALLY ORIENTED POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (BOPET) DARI

NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN THAILAND

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan bea masuk anti dumping jika harga ekspor dari barang yang diimpor lebih rendah dari Nilai Normalnya dan menyebabkan Kerugian;

b. bahwa sesuai hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) terdapat bukti impor produk Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate (BOPET) secara dumping dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand yang menyebabkan kerugian (injury) terhadap industri dalam negeri serta ditemukan hubungan kausal (causal link) antara dumping dengan kerugian yang dialami industri dalam negeri;

c. bahwa berdasarkan hasil penyelidikan KADI sebagaimana dimaksud dalam huruf b, melalui Surat Menteri Perdagangan Nomor: 639/M-DAG/SD/8/2015 tanggal 12 Agustus 2015 dan Surat Menteri Perdagangan Nomor: 799/M-DAG/SD/9/2015 tanggal 28 September 2015, Menteri Perdagangan menyampaikan usulan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor produk Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate (BOPET) dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor produk Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate (BOPET) dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);

Memperhatikan :

  1. Surat Menteri Perdagangan Nomor: 639/M-DAG/SD/8/2015 tanggal 12 Agustus 2015 hal Permintaan Pertimbangan atas Rekomendasi KADI tentang pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas Importasi Barang Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate (BOPET) yang berasal dari India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand;
  2. Surat Menteri Perdagangan Nomor: 799/M-DAG/SD/9/2015 tanggal 28 September 2015 hal Keputusan Hasil akhir Penyelidikan Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas Importasi Barang Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate (BOPET);
  3. Laporan Akhir dari Komite Anti Dumping Indonesia tentang Hasil Penyelidikan Anti Dumping atas impor Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate (BOPET) pos tarif 3920.62.00.00 yang berasal dari India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALLY ORIENTED POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (BOPET) DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN THAILAND.

Pasal 1

Terhadap impor produk Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate (BOPET) dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan Thailand dengan uraian barang Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate (BOPET) dalam bentuk pelat, lembaran, film, foil dan strip lainnya, dari plastik, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain yang termasuk dalam pos tarif ex.3920.62.00.00 dikenakan Bea Masuk Anti Dumping.

Pasal 2

Negara asal dan nama eksportir dan/atau eksportir produsen produk yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan besaran Bea Masuk Anti Dumping adalah sebagai berikut:

—————————————————————————————————————————————————————————————–

No        Negara Asal                  Eksportir dan/atau                    Besaran Bea Masuk Anti Dumping

             Barang                            Eksportir Produsen                                  dalam persentase (%)

—————————————————————————————————————————————————————————————–

                                                          SRF Limited                                                                    8,5

                                                          Vacmet India Limited                                                     4,0

 1.        India                                    Jindal Poly Films Limited                                              6,8

                                                          Ester Industries Limited                                               4,5

                                                          Perusahaan Lainnya                                                     8,5

—————————————————————————————————————————————————————————————–

                                                           Shaoxing Xiangyu Green Packing

2.         RRT                                      Co., Ltd                                                                             2,6

                                                           Perusahaan Lainnya                                                    10,6

—————————————————————————————————————————————————————————————–

                                                         SRF Industries (Thailand) Limited                                5,4

3.         Thailand                             Polyplex (Thailand) Public Company Limited             2,2

                                                          A.J Plast Public Company Limited                               7,1

                                                          Perusahaan Lainnya                                                      7,1

—————————————————————————————————————————————————————————————–

Pasal 3

(1) Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:

a. tambahan bea masuk umum (Most Favoured Nation); atau

b. tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku, dalam hal impor dilakukan dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema-skema perdagangan barang internasional.

(2) Dalam hal ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak terpenuhi, pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas importasi dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan Bea Masuk Umum (Most Favoured Nation).

Pasal 4

Tarif Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap impor produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Terhadap pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas impor produk Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate (BOPET) dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan Thailand sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan evaluasi setelah 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan dan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Desember 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 14 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1843

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

Tinggalkan Balasan