KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

_________________________________________________________________________________________________________

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR S – 815/PJ.02/2015

TENTANG

PPN ATAS PENYERAHAN OBAT-OBATAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 319/II.A2/PP.PERSI/2015 Tanggal 22 Januari 2015 hal Pengiriman Copy Surat Permohonan Tindak lanjut UU No. 44 Tahun 2009 tentang RS Pasal 30 ayat 1.h dan surat Nomor 312/11.A2/PERSI/XI/2014 Tanggal 24 November 2014 hal Penegasan Pajak Norma Netto Dokter di RS Dan Insentif Pajak RS Publik & PPn Apotik RL RS, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam surat tersebut Saudara menyampaikan bahwa:

a. Rumah Sakit Publik dan Rumah Sakit Pendidikan berpeluang mendapatkan ”insentif pajak” berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang mengatur bahwa setiap rumah sakit mempunyai hak, antara lain mendapatkan insentif pajak bagi rumah sakit publik dan rumah sakit yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan. Namun demikian, sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang insentif pajak bagi rumah sakit nirlaba/publik.

b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 06/PJ.52/2000 (SE-06/PJ.52/2000) mengatur bahwa penghitungan PPN apotek rawat jalan rumah sakit dilakukan secara Deemed Pajak Masukan dengan tarif 2%. Ketentuan tersebut berubah dengan keluarnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 23-PJ.52/2002 (SE-23/PJ.52/2002), yang menetapkan tarif PPN apotek rawat jalan rumah sakit menjadi 10%, dengan memperhitungkan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Hal tersebut dirasakan cukup menyulitkan rumah sakit dalam melakukan penghitungan, terutama dalam menghadapi BPJS/JKN yang banyak menerapkan sistem paket. Pihak rumah sakit merasa adanya perlakuan berbeda dari DJP antara apotek rawat jalan rumah sakit dan pedagang super market dan mini market yang diberikan Deemed PM dengan nilai 1%.

c. PERSI menyampaikan usulan untuk:

1) Menetapkan peraturan tentang insentif pajak untuk rumah sakit nirlaba/publik, seperti yang berlaku di bidang pendidikan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2009 tanggal 24 Juli 2009.

2) Menetapkan kembali tentang ketentuan PPN apotek rawat jalan rumah sakit kepada sistem Deemed Pajak Masukan atau ketentuan yang berlaku di lingkungan retail 1%.

2. Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terkait dengan permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 antara lain mengatur:

  1. Pasal 3A ayat (1), bahwa Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.
  2. Pasal 16B ayat (1) dan penjelasannya mengatur bahwa kemudahan perpajakan yang diatur dalam Pasal ini diberikan terbatas untuk:

a) mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di Tempat Penimbunan Berikat atau untuk mengembangkan wilayah dalam Daerah Pabean yang dibentuk khusus untuk maksud tersebut;

b) menampung kemungkinan perjanjian dengan negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi, konvensi internasional yang telah diratifikasi, serta kelaziman internasional lainnya;

c) mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin yang diperlukan dalam rangka program imunisasi nasional;

d) menjamin tersedianya peralatan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) yang memadai untuk melindungi wilayah Republik Indonesia dari ancaman eksternal maupun internal;

e) menjamin tersedianya data batas dan foto udara wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mendukung pertahanan nasional;

f) meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama dengan harga yang relatif terjangkau masyarakat;

g) mendorong pembangunan tempat ibadah;

h) menjamin tersedianya perumahan yang harganya terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah, yaitu rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah susun sederhana;

i) mendorong pengembangan armada nasional di bidang angkutan darat, air, dan udara;

j) mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang yang bersifat strategis, seperti bahan baku kerajinan perak;

k) menjamin terlaksananya proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah dan/ atau dana pinjaman luar negeri;

l) mengakomodasi kelaziman internasional dalam importasi Barang Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk;

m) membantu tersedianya Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam nasional;

n) menjamin tersedianya air bersih dan listrik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat; dan/atau

o) menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran perpindahan arus barang dan orang di daerah tertentu yang tidak tersedia sarana transportasi lainnya yang memadai, yang perbandingan antara volume barang dan orang yang harus dipindahkan dengan sarana transportasi yang tersedia sangat tinggi.

b. Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak mengatur, bahwa Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak untuk PKP Pedangan Eceran dihapus.

c. Peraturan Menteri Keuangan nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 56/PMK.03/2015 tidak mengatur Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak untuk PKP Pedangan Eceran.

d. Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai antara lain mengatur:

  1. ayat (1), bahwa Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
  2. ayat (2), bahwa jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah keseluruhan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya.
  3. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas serta memperhatikan isi surat Saudara, dengan ini kami sampaikan bahwa:

a. Pemberian insentif pajak untuk RSP tidak termasuk dalam fasilitas perpajakan yang diatur dalam Pasal 16B Undang-Undang PPN yang berlaku saat ini.

b. Dengan berlakunya PMK-75/PMK.03/2010, ketentuan penggunaan DPP Nilai Lain oleh PKP Pedagang Eceran tidak berlaku lagi. PKP Pedagang Eceran dalam menghitung PPN yang terutang wajib menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum. Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan perlakuan PPN terhadap apotek rawat jalan rumah sakit atau klinik dan pedagang eceran lainnya.

c. Namun demikian, dalam hal rumah sakit atau klinik sampai dengan suatu tahun buku mempunyai jumlah keseluruhan penyerahan Barang Kena Pajak, yaitu obat dan alat kesehatan kepada pasien rawat jalan, tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), rumah sakit atau klinik tersebut tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Demikian disampaikan

Direktur,

ttd

Irawan

NIP 196708221988031001

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

Tinggalkan Balasan