PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50/PMK.010/2016

TENTANG

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR

PRODUK HOT ROLLED PLATE (HRP) DARI NEGARA REPUBLIK

RAKYAT TIONGKOK, SINGAPURA, DAN UKRAINA DENGAN

RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI

KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan Bea Masuk Anti Dumping jika harga ekspor dari barang yang diimpor lebih rendah dari nilai normalnya dan menyebabkan kerugian;

b. bahwa Menteri Keuangan sebelumnya telah menetapkan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas impor produk Hot Rolled Plate (HRP) melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.011/2012 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Tidak Dalam Gulungan Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.011/2013 dan berlaku sampai dengan tanggal 1 April 2016;

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, dalam hal Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) menerima permohonan sunset review untuk meminta perpanjangan pengenaan bea masuk anti dumping, KADI melakukan penyelidikan sunset review mengenai kemungkinan dumping dan kerugian masih tetap berlanjut dan/atau dumping dan kerugian akan berulang kembali, jika pengenaan anti dumping dihentikan;

d. bahwa penyelidikan sunset review terhadap pengenaan bea masuk anti dumping yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.011/2012 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Tidak Dalam Gulungan Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.011/2013 telah dilakukan oleh KADI sebelum berakhirnya masa berlaku Peraturan Menteri Keuangan tersebut;

e. bahwa sesuai hasil penyelidikan KADI sebagaimana dimaksud pada huruf d, telah terbukti masih dilakukannya dumping terhadap impor produk Hot Rolled Plate (HRP) dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina yang menyebabkan kerugian (injury) terhadap industri dalam negeri serta adanya potensi akan semakin melonjaknya volume impor Hot Rolled Plate (HRP) yang mengandung dumping di pasar domestik apabila tidak dikenakan Bea Masuk Anti Dumping;

f. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil penyelidikan KADI tersebut pada huruf e, Menteri Perdagangan melalui surat nomor: 06/M-DAG/SD/1/2016 tanggal 6 Januari 2016 dan surat nomor: 185/M-DAG/SD/2/2016 tanggal 22 Februari 2016 menyampaikan usulan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor produk Hot Rolled Plate (HRP) dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor produk Hot Rolled Plate (HRP) dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina;

 

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);

Memperhatikan :

  1. Surat Menteri Perdagangan Nomor : 06/M-DAG/SD/1/2016 tanggal 6 Januari 2016 hal Permintaan Pertimbangan atas Rekomendasi KADI tentang Perpanjangan Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Hasil Penyelidikan Sunset Review atas Importasi Barang Hot Rolled Plate (HRP) yang berasal dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina;
  2. Surat Menteri Perdagangan Nomor : 185/MDAG/SD/2/2016 tanggal 22 Februari 2016 hal Keputusan Perpanjangan Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas Importasi Barang Hot Rolled Plate (HRP) yang berasal dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina;
  3. Laporan Akhir Hasil Penyelidikan Sunset Review terhadap Importasi Hot Rolled Plate (HRP) dalam pos tarif 7208.51.00.00 dan 7208.52.00.00 yang berasal dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK HOT ROLLED PLATE (HRP) DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, SINGAPURA, DAN UKRAINA.

Pasal 1

Terhadap barang impor berupa:

  1. Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan ketebalan melebihi 10 mm yang termasuk dalam pos tarif 7208.51.00.00; dan
  2. Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm yang termasuk dalam pos tarif 7208.52.00.00, yang berasal dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina,dikenakan Bea Masuk Anti Dumping.

Pasal 2

Negara asal yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan besaran Bea Masuk Anti Dumping adalah sebagai berikut:

————————————————————————————————————————————————————————

No.             Negara Asal Barang                    Besaran Bea Masuk Anti Dumping dalam Persentase (%)

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

  1.             Republik Rakyat Tiongkok                   10,47

—————————————————————————————————————————————————————————————————————-

  1.              Singapura                                               12,50

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

  1.               Ukraina                                                   12,33

—————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Pasal 3

(1) Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:

  1. tambahan bea masuk umum (Most Favoured Nation); atau
  2. tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku, dalam hal impor dilakukan dari negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional.

(2) Dalam hal ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak terpenuhi, pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas importasi dari negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan Bea Masuk Umum (Most Favoured Nation).

Pasal 4

Tarif Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap impor produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 April 2016 dan berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 1 April 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

Tinggalkan Balasan