S – 127/PJ.13/2016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ______________________________________________________________________________________ 13 Juni 2016 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 127/PJ.13/2016 TENTANG IMPLEMENTASI LAYANAN PEMBUATAN KODE BILLING PAJAK MELALUI PETUGAS BANK/SARANA LAINNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menindaklanjuti hasil rapat antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan PT ABC berdasarkan undangan Direktur Transformasi Proses Bisnis nomor Und-165/PJ.13/2016 tanggal 20 Mei … Lanjutkan membaca S – 127/PJ.13/2016

KEP – 127/PJ/2015

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 127/PJ/2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat … Lanjutkan membaca KEP – 127/PJ/2015

PMK – 50/PMK.010/2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50/PMK.010/2016 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK HOT ROLLED PLATE (HRP) DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, SINGAPURA, DAN UKRAINA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 … Lanjutkan membaca PMK – 50/PMK.010/2016

SE – 82/PJ/2015

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 82/PJ/2015TENTANG KEGIATAN SELEKSI KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN (KPPc) DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2016 DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   A. Umum Dalam rangka memberikan motivasi dan mendorong upaya peningkatan kinerja kantor pelayanan kepada Wajib Pajak dan masyarakat serta keikutsertaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam kegiatan Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) Kementerian … Lanjutkan membaca SE – 82/PJ/2015

PMK – 28/PMK.07/2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/PMK.07/2016 TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66A ayat (1) dan Pasal 66D ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah … Lanjutkan membaca PMK – 28/PMK.07/2016

PMK 200/PMK.03/2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 200/PMK.03/2015 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN BAGI WAJIB PAJAK DAN PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENGGUNAKAN SKEMA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF TERTENTU DALAM RANGKA PENDALAMAN SEKTOR KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dan mendukung pendalaman pasar bagi sektor keuangan … Lanjutkan membaca PMK 200/PMK.03/2015