PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 85/PMK.010/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 118/PMK.011/2012 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK

DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AKFTA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA), Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan tarif bea masuk atas impor barang dalam kerangka kerjasama ekonomi menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea;

b. bahwa Menteri Perindustrian melalui surat Nomor: 276/M-IND/3/2016 tanggal 24 Maret 2016 hal Tindak Lanjut Pembahasan Tarif Most Favoured Nations Produk Logam, antara lain menyampaikan bahwa tarif Most Favoured Nations produk logam dalam persetujuan ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) tetap mengacu pada tarif Most Favoured Nations yang telah disepakati dalam persetujuan ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA);

c. bahwa Menteri Perdagangan melalui surat Nomor: 330/M-DAG/SD/4/2016 tanggal 14 April 2016 hal Permohonan Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2012 Sesuai Dengan Komitmen Persetujuan AKFTA, menyampaikan usulan perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) agar sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Persetujuan ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA);

d. bahwa guna memenuhi komitmen Pemerintah Republik Indonesia sesuai Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea (Agreement on Trade in Goods Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments of The Member Countries of The Association of South East Asian Nations and The Republic of Korea) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2007, perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA);

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA);

Mengingat :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.011/2012 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AKFTA).

Pasal I

Atas barang impor berupa produk-produk yang termasuk dalam kategori Highly Sensitive List (HSL) Grup E sesuai komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam persetujuan ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) sebagaimana tercantum dalam kolom 6, ditetapkan tarif bea masuknya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

(1) Pengenaan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, berlaku atas impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

(2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Mei 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 19 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

Tinggalkan Balasan