PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76 TAHUN 2017

TENTANG

FASILITAS BAGI MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa untuk memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat Indonesia di luar negeri dalam pembangunan, perlu diberikan fasilitas yang memadai untuk dapat terlibat aktif dalam kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri;

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG FASILITAS BAGI MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

  1. Masyarakat Indonesia di Luar Negeri adalah Warga Negara Indonesia serta Orang Asing yang menetap dan/ atau bekerja di luar negeri.
  2. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia yang mencakup eks Warga Negara Indonesia, anak eks Warga Negara Indonesia, dan warga negara asing yang orang tua kandungnya Warga Negara Indonesia yang menetap dan/atau bekerja di luar negeri.
  3. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
  4. Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KMILN adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yang memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu.
  5. Fasilitas adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yang memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu.
  6. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
  7. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  8. Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 2

(1) Pemerintah Republik Indonesia memberikan KMILN kepada Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yang memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu sepanjang tidak memiliki masalah hukum dengan Pemerintah Republik Indonesia.

(2) KMILN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri untuk jangka waktu tertentu.

(3) Persyaratan dan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tata cara penerbitan KMILN ditetapkan dengan Peraturan Menteri Luar Negeri.

Pasal 3

(1) Kepada pemegang KMILN dapat diberikan Fasilitas.

(2) Fasilitas bagi pemegang KMILN yang merupakan WNI, berupa:

a. membuka rekening di bank umum;

b. memiliki properti di Indonesia; dan/atau

c. mendirikan badan usaha Indonesia,

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal peraturan perundang-undangan mensyaratkan KTP dan/atau kartu keluarga, KMILN dapat digunakan sebagai persyaratan dalam mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(4) Bagi pemegang KMILN yang merupakan orang asing, dapat diberikan fasilitas dan kemudahan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pemegang KMILN yang merupakan WNI tidak memerlukan adanya izin tinggal dan izin kerja.

Pasal 5

(1) Instansi memberikan kemudahan bagi pemegang KMILN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) dengan mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

(2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan instansi.

Pasal 6

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Agustus 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 Agustus 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

Tinggalkan Balasan