PMK – 113/PMK.04/2017

Tinggalkan komentar

5 September 2017 oleh D.K

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 113/PMK.04/2017

TENTANG

PENGGUNAAN SENJATA API DINAS DI LINGKUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1996 tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mengatur penggunaan senjata api dinas setelah memperoleh pertimbangan Menteri Pertahanan dan/atau Panglima Tentara Nasional Indonesia;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Menteri Keuangan telah mendapatkan pertimbangan dari Panglima TNI dan berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1996 tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Senjata Api Dinas di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Mengingat :

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1996 tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3652);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PEERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN SENJATA API DINAS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
  2. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
  3. Senjata Api Dinas adalah senjata api perlengkapan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai termasuk suku cadang dan amunisinya, baik senjata api non standar militer maupun senjata api standar militer serta Peralatan Keamanan.
  4. Peralatan Keamanan adalah peralatan yang digunakan untuk keperluan keamanan, yang digolongkan sama dengan senjata api.
  5. Peralatan Lain adalah peralatan selain Senjata Api Dinas yang dapat digunakan untuk melindungi diri atau memiliki dampak yang dapat menghentikan tindakan seseorang, sekelompok orang atau sarana pengangkut.
  6. Kapal Patroli adalah kapal laut dan/atau kapal udara milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dipimpin oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagai komandan patroli, yang mempunyai kewenangan penegakan hukum di Daerah Pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
  7. Sarana Pengangkut adalah kendaraan atau angkutan melalui laut, udara, atau darat yang dipakai untuk mengangkut barang atau orang.
  8. Izin Penguasaan Pinjam Pakai adalah izin untuk menguasai dan mempergunakan senjata api dan/atau Peralatan Keamanan diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perizinan senjata api.
  9. Izin Pengangkutan/Penggunaan Senjata Api Dinas adalah izin untuk mengangkut dan/atau menggunakan Senjata Api Dinas ke luar wilayah kerja.
  10. Kantor Bea dan Cukai adalah Kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang meliputi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai, dan Balai Pengujian dan Identifikasi Barang.
  11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
  12. Pejabat Bea Dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
  13. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan.
  14. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat negara yang berperan dalam tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.
  15. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut POLRI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Pasal 2

(1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan, Undang-Undang Cukai, dan/atau peraturan perundang-undangan lain, Bea dan Cukai dan/atau Kapal Patroli dapat dilengkapi dan/atau menggunakan Senjata Api Dinas.

(2) Dalam hal terdapat keadaan tertentu yang ada hubungannya dengan tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pejabat Bea dan Cukai dan/atau Kapal Patroli juga dapat dilengkapi dan/atau menggunakan Senjata Api Dinas.

BAB II

JENIS SENJATA API DINAS

Pasal 3

Jenis Senjata Api Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
a. Senjata api standar militer, terdiri dari:
1. senjata api laras pendek; dan
2. senjata api laras panjang;

b. Senjata api standar non militer, terdiri dari:
1. senjata api laras pendek; dan
2. senjata api laras panjang;

c. Peralatan Keamanan, antara lain:
1. Senjata gas air mata;
2. senjata kejut listrik; dan
3. senjata isyarat.

BAB III

PENGGUNAAN SENJATA API DINAS

Bagian Kesatu

Syarat Penggunaan Senjata Api Dinas

Pasal 4

(1) Pejabat Bea dan Cukai dan/atau Kapal Patroli yang dilengkapi dengan Senjata Api Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memiliki:
a. Izin Penguasaan Pinjam Pakai; dan
b. Izin Pengangkutan/Penggunaan Senjata Api Dinas.

(2) Izin Penguasaan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di terbitkan oleh :
a. Menteri Pertahanan atas rekomendasi Panglima TNI untuk senjata api standar militer; atau
b. Kepala POLRI sesuai dengan kewenangannya untuk senjata api standar non militer dan Peralatan Keamanan.

(3) Izin Pengangkutan/Penggunaan Senjata Api Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurur b berlaku ketentuan:
a. untuk senjata api standar militer, pemberian izin mengikuti ketentuan yang berlaku di lingkungan Kemhan dan/atau TNI; atau
b. untuk senjata api standar non militer dan Peralatan Keamanan, diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

(1) Pejabat Bea dan dapat diberikan Izin Pengangkutan/Penggunaan Senjata Api Dinas standar non militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dalam hal memenuhi syarat sebagai berikut:
a. sehat jasmani dan rohani;
b. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
c. memiliki keterampilan dalam merawat, menyimpan, mengamankan, dan menggunakan senjata api;
d. menguasai ketentuan tentang senjata api;
e. mendapat rekomendasi dari atasan langsung; dan
f. telah memiliki Izin Penguasaan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) hurur b.

(2) Izin Pengangkutan/Penggunaan Senjata Api Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(3) Izin Pengangkutan/Penggunaan Senjata Api Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Penghinaan Senjata Api Dinas

Pasal 6

(1) Pejabat Bea dan Cukai dan/atau Kapal Patroli menggunakan Senjata Api Dinas dalam hal:
a. menegakkan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan dan/atau Undang-Undang Cukai serta peraturan perundang-undangan lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengamankan hak-hak negara dan/atau dalam keadaan tertentu yang ada hubungannya dengan tugas dan kewenangannya; dan
b. menghadapi bahaya yang mengancam jiwa atau keselamatan Pejabat Bea dan Cukai dan/atau Kapal Patroli.

(2) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senjata Api Dinas dapat digunakan dalam rangka:
a. menghentikan Sarana Pengangkut; atau
b. pendidikan dan pelatíhan.

(3) Penggunaan Senjata Api Dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan dari ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penggunaan Senjata Api Dinas

Pasal 7

(1) Tahapan penggunaan Senjata Api Dinas oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasai 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. kehadiran Pejabat Bea dan Cukai;
b. perintah lisan;
c. penggunaan tangan kosong lunak;
d. penggunaan tangan kosong keras;
e. penggunaan Peralatan Keamanan dan/atau Peralatan Lain; dan
f. penggunaan senjata api.

(2) Pejabat Bea dan Cukai dapat menentukan tahap penggunaan Senjata Api Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi dengan mempertimbangan prinsip:
a. penggunaan Senjata Api Dinas harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. penggunaan Senjata Api Dinas hanya dapat dilakukan dalam hal diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi;
c. penggunaan Senjata Api Dinas harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dengan tingkat kekuatan yang digunakan sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan;
d. penggunaan Senjata Api Dinas mengutamakan pencegahan;
e. penggunaaan Senjata Api Dinas dilakukan dengan alasan yang dapat dipertanggungawabkan atau masuk akal berdasarkan ancaman yang dihadapi; dan
f. penggunaan Senjata Api Dinas yang dapat menyebabkan kematian atau cedera harus segera dilaporkan kepada atasan Pejabat Bea dan Cukai dan setiap penggunaan Senjata Api Dinas berlebihan atau sewenang-wenang harus dilakukan penelitian dan jika terbukti bersalah dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat langsung dilakukan dalam hal terjadi keadaan terpaksa atau mendesak menghadapi bahaya yang mengancam keselamatan jiwa Pejabat Bea dan Cukai dan/atau Kapal Patroli dan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e tidak memungkinkan untuk dilakukan.

(4) Pada setiap tahapan pengggunaan Senjata Api Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan komunikasi lisan atau ucapan dengan cara membujuk, memperingatkan dan/atau memerintahkan untuk menghentikan tindakan orang, sekelompok orang dan/atau awak Sarana Pengangkut.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Pasal 8

Pejabat Bea dan Cukai melaksanakan tahapan kehadiran Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
a. menggunakan seragam, rompi dan/atau jaket yang bertuliskan BEA CUKAI, CUSTOMS dan/atau EXCISE;
b. mengggunakan Kapal Patroli dan/atau kendaraan patroli yang terdapat tulisan dan/atau lambang BEA CUKAI, CUSTOMS dan/atau EXCISE;
c. menggunakan lencana kewenangan BEA CUKAI; dan/atau
d. membawa surat tugas dan/atau surat perintah.

Pasal 9

Pejabat Bea dan Cukai melaksanakan tahapan perintah lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b kepada orang, sekelompok orang atau awak Sarana Pengangkut dengan cara meneriakkan kata seperti “BEA CUKAI”, “CUSTOMS” dan/atau “EXCISE” diikuti dengan perintah yang dapat dilakukan melaiui sarana komunikasi seperti pengeras suara, sirine, suling kapal, saluran radio internasional, lampu sorot, isyarat bendera, isyarat tangan atau isyarat komunikasi lain yang dapat dimengerti secara umum.

Pasal 10

(1) Pejabat Bea dan Cukai melaksanakan tahapan penggunaan tangan kosong lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c untuk menghadapi tindakan pasif.

(2) Tindakan pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan seseorang, sekelompok orang, atau awak Sarana Pengangkut yang tidak mencoba menyerang, tetapi mengganggu atau dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kewenangan atau tidak mengindahkan perintah Pejabat Bea dan Cukai untuk menghentikan perilaku tersebut.

(3) Penggunaan tangan kosong lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penggunaan alat pengekangan seperti borgol atau tali;
b. tindakan penekanan persendian atau jaringan lunak tubuh;
c. tindakan kuncian pada persendian; dan/atau
d. tindakan lain yang bertujuan menimbulkan kepatuhan kepada Pejabat Bea dan Cukai dengan akibat tidak lebih dari cedera ringan.

Pasal 11

(1) Pejabat Bea dan Cukai melaksanakan tahapan penggunaan tangan kosong keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d untuk menghadapi tindakan aktif.

(2) Tindakan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan seseorang, sekelompok orang, atau awak Sarana Pengangkut untuk melepaskan diri atau melarikan diri tanpa menunjukkan upaya menyerang Pejabat Bea dan Cukai pada saat melaksanakan tugas dan kewenangan.

(3) Penggunaan tangan kosong keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penggunaan anggota badan untuk:
a. memukul;
b. menendang; dan/atau;
c. tindakan lainnya, yang dapat berakibat cedera tetapi tidak menimbulkan kemungkinan kematian.

Pasal 12

(1) Pejabat Bea dan Cukai melaksanakan tahapan penggunaan Peralatan Keamanan dan/atau Peralatan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e untuk menghadapi tindakan agresif.

(2) Tindakan agresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan seseorang, sekelompok orang, atau awak Sarana Pengangkut untuk menyerang atau mengancam keselamatan jiwa Pejabat Bea dan Cukai.

(3) Penggunaan Peralatan Keamanan dan/atau Peralatan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:
a. penggunaan senjata gas air mata;
b. penggunaan senjata kejut listrik;
c. penggunaan senjata isyarat;
d. penggunaan Peralatan Keamanan lainnya; dan/atau
e. penggunaan Peralatan Lain.

Pasal 13

(1) Pejabat Bea dan Cukai melaksanakan tahapan penggunaan senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dengan ketentuan:
a. tidak adanya alternatif lain untuk menghentikan tindakan orang, sekelompok orang dan/atau awak Sarana Pengangkut yang mengancam keselamatan jiwa Pejabat Bea dan Cukai dan/atau Kapal Patroli; dan/atau
b. untuk menghentikan Sarana Pengangkut dilakukan dengan mempertimbangkan risiko paling ringan yang mungkin terjadi bagi Pejabat Bea dan Cukai dan masyarakat sekitar.

(2) Penggunaan senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan sedapat mungkin hanya untuk melumpuhkan.

Pasal 14

(1) Penggunaan senjata api oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, sedapat mungkin didahului tembakan peringatan dengan memperhatikan:
a. keamanan;
b. kehati-hatian; dan
c. keselamatan bagi orang di sekitarnya.

(2) Tembakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan:
a. untuk menurunkan mental orang, sekelompok orang dan/atau awak Sarana Pengangkut yang tindakannya mengancam keselamatan jiwa Pejabat Bea dan Cukai dan/atau Kapal Patroli; dan/atau

b. untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada Sarana Pengangkut, orang, sekelompok orang dan/atau awak Sarana Pengangkut.

(3) Tembakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. diteembakan ke arah yang aman paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali; dan
b. sedapat mungkin diketahui oleh orang, sekelompok orang dan/atau awak Sarana Pengangkut.

(4) Tembakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu dilakukan dalam hal terjadi keadaan terpaksa atau mendesak menghadapi bahaya yang mengancam keselamatan jiwa Pejabat Bea dan Cukai dan/atau Kapal Patroli dan tembakan peringatan tidak memungkinkan untuk dilakukan.

Pasal 15

(1) Dalam hal tembakan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak diindahkan, Pejabat Bea dan Cukai sedapat mungkin melaporkan dan meminta izin kepada pimpinan/komandan patroli untuk:
a. mengambil tindakan tegas dan keras yang seimbang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, kepentingan yang harus dilindungi serta mengutamakan keamanan dan keselamatan Pejabat Bea dan Cukai, awak Sarana Pengangkut dan masyarakat sekitar;

b. melepaskan tembakan ke arah bagian Sarana Pengangkut dengan tujuan Sarana Pengangkut dapat dihentikan atau diperlambat lajunya; dan/atau

c. melepaskan tembakan ke arah anggota tubuh dengan tujuan orang atau sekelompok orang dan/atau awak Sarana Pengangkut dapat dilumpuhkan.

(2) Laporan dan permintaan izin kepada pimpinan/komandan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperlukan dalam hal keadaan terpaksa menghadapi bahaya yang mengancam keselamatan jiwa Pejabat Bea dan Cukai dan/atau Kapal Patroli.

Pasal 16

Pejabat Bea dan Cukai harus memastikan sasaran sudah dapat dilumpuhkan dan tidak membahayakan keselamatan jiwa setelah melaksanakan tahapan Penggunaan Senjata Api Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dan huruf f.

Pasal 17

Penggunaan senjata api oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) hurut f tidak diperbolehkan untuk menghentikan orang, sekelompok orang atau awak Sarana Pengangkut yang melarikan diri kecuali orang, sekelompok orang atau awak Sarana Pengangkut yang melarikan diri tersebut mengancam keselamatan jiwa Pejabat Bea dan Cukai dan/atau Kapal Patroli.

Bagian Kelima
Pasca Penggunaan Senjata Api Dinas
dan Administrasi Pelaporan

Pasal 18

(1) Setelah melaksanakan tahapan penggunaan Senjata Api Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dan huruf f Pejabat Bea dan Cukai wajib:
a. memberikan bantuan dan perawatan kepada siapapun yang terluka atau terkena dampak dari penggunaan Senjata Api Dinas;
b. memberitahu keluarga dari siapapun yang terluka atau terkena dampak dari penggunaan Senjata Api Dinas;
c. melaporkan secara lisan atau tulisan penggunaan Senjata Api Dinas kepada atasan Pejabat Bea dan Cukai pada kesempatan pertama; dan
d. membuat berita acara penggunaan Senjata Api Dinas paling lama 1×24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak penggunaan Senjata Api Dinas.

(2) Pemberitahuan kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat dalam bentuk tertulis dengan menggunakan format sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Dalam hal keluarga dari siapapun yang terluka atau terkena dampak dari penggunaan Senjata Api Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diketahui atau ditemukan, pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala lingkungan tempat kejadian penggunaan Senjata Api Dinas.

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

(1) Terhadap berita acara penggunaan Senjata Api Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan evaluasi atas penggunaan Senjata Api Dinas oleh Pejabat Bea dan Cukai dimaksud.

(2) Dalam hal terdapat indikasi adanya pelanggaran prosedur dan/atau penyalahgunaan Senjata Api Dinas berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat membentuk tim investigasi atas penggunaan Senjata Api Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal terdapat adanya pelanggaran prosedur dan/atau penyalahgunaan Senjata Api Dinas, tim investigasi memberikan rekomendasi atas hasil investigasi kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.

Pasal 20

Atasan langsung Pejabat Bea dan Cukai harus melakukan penilaian ulang kemampuan dan keterampilan Pejabat Bea dan Cukai dalam menggunakan dan mengamankan Senjata Api Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V
PELATIHAN

Pasal 21

Pejabat Bea dan Cukai yang dilengkapi dengan Senjata Api Dinas wajib mengikuti pelatihan baik yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maupun bekerja sama dengan TNI, POLRI dan/atau instansi lain.

BAB VI
BANTUAN HUKUM

Pasal 22

(1) Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai yang menggunakan Senjata Api Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan, Undang-Undang Cukai dan/atau peraturan perundang-undangan lain dan/atau dalam keadaan tertentu yang ada hubungannya dengan tugas dan kewenangannya menimbulkan permasalahan hukum, Pejabat Bea dan Cukai dimaksud diberikan bantuan hukum dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Keuangan.

(2) Dalam hal permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan perkara pidana dan yang bersangkutan tidak terbukti sebagai tersangka atau dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pejabat Bea dan Cukai dimaksud dapat diberikan bantuan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Keuangan.

BAB VII

PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN SENJATA API DINAS

Pasal 23

(1) Pemeliharaan dan pengamanan terhadap setiap unit Senjata Api Dinas dilakukan oleh:
a. Pejabat Bea dan Cukai yang memegang izin terhadap Senjata Api Dinas yang melekat
padanya;
b. nahkoda Kapal Patroli terhadap Senjata Api Dinas yang berada di atas Kapal Patroli;
c. Kepala Subdirektorat yang menangani sarana operasi terhadap Senjata Api Dinas yang disimpan dalam gudang penyimpanan Senjata Api Dinas Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
d. Kepala Kantor Bea dan Cukai terhadap Senjata Api Dinas yang disimpan dalam gudang penyimpanan Senjara Api Dinas yang berada di bawah pengawasannya.

(2) Dalam hal Senjata Api Dinas disimpan dalam gudang penyimpanan senjata milik instansi TNI atau POLRI, kegiatan pemeliharaan merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sedangkan kegiatan pengamanan merupakan tanggung jawab pimpinan unit instansi TNI atau POLRI.

(3) Dalam hal Senjata Api Dinas hilang, Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan kepada atasan langsung Pejabat Bea dan Cukai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 24

Dalam hal terjadi pelanggaran dalam penggunaan Senjata Api Dinas berdasarkan hasil tim investigasi atas penggunaan Senjata Api Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan/atau kehilangan Senjata Api Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), yang disebabkan kelalaian dan/atau kesengajaan Pejabat Bea dan Cukai, berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Izin Pengangkutan/Penggunaan Senjata Api beserta Senjata Api Dinas yang berada dalam penguasaannya dicabut;
b. pejabat yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai negeri sipil; dan/atau
c. pejabat yang bersangkutan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2017
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1133

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Hubungi Kami :

Jika ada pertanyaan tentang peraturan pajak , silahkan :

Email ke :
omni@pemeriksaanpajak.com

Whatsapp : 0812 932 70074

Masukkan alamat email Anda untuk mengikuti peraturanpajak.,com dan menerima pemberitahuan tentang artikel baru di email anda.

Bergabunglah dengan 2.581 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: