Peraturan pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-28/PJ/2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa Pengusaha Kena Pajak untuk dapat memperoleh layanan perpajakan secara elektronik harus terlebih dahulu memiliki Sertifikat Elektronik yang berfungsi sebagai otentifikasi identitas pengguna layanan perpajakan secara elektronik; b. bahwa pemberian Sertifikat Elektronik tersebut … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-28/PJ/2015
SURAT EDARAN NOMOR SE-55/PJ/2015
Peraturan Pajak SURAT EDARAN NOMOR SE-55/PJ/2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN LAYANAN TERKAIT DENGAN PERSYARATAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BAKAL CALON KEPALA DAERAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK A. Umum Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN NOMOR SE-55/PJ/2015
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-29/PJ/2015
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-29/PJ/2015 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) DIREKTUR JENDERAL PAJAK Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT); b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-29/PJ/2015
SURATEDARAN NOMOR SE-57/PJ/2015
Peraturan Pajak SURATEDARAN NOMOR SE-57/PJ/2015 TENTANG PENEGASAN PERLAKUAN PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.011/2013 TENTANG KEWAJIBAN PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN YANG TERUTANG KEPADA PIHAK LAIN OLEH PERUSAHAAN YANG TERIKAT DENGAN KONTRAK BAGI HASIL, KONTRAK KARYA, ATAU PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK A. Umum Sehubungan dengan banyaknya permasalahan … Lanjutkan membaca SURATEDARAN NOMOR SE-57/PJ/2015
SURAT EDARAN NOMOR SE-56/PJ/2015
Peraturan Pajak SURAT EDARAN NOMOR SE-56/PJ/2015 TENTANG PENCABUTAN SURAT EDARAN NOMOR SE-09/PJ.42/1997 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PENERIMAAN MANFAAT ASURANSI JIWA (SERI PPH UMUM NOMOR 47) DIREKTUR JENDRAL PAJAK A. Umum Penegasan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.42/1997 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Penerimaan Manfaat Asuransi Jiwa (Seri PPh Umum Nomor 47) yang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN NOMOR SE-56/PJ/2015
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142/PMK.010/2015
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142/PMK.010/2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwa atas impor … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142/PMK.010/2015
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141/PMK.03/2015
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141/PMK.03/2015 TENTANG JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 Tahun 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 Tahun 2008 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141/PMK.03/2015
SURAT EDARAN NOMOR SE-58/PJ/2015
Peraturan pajak SURAT EDARAN NOMOR SE-58/PJ/2015TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERMINTAAN DATA FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK (e-FAKTUR) YANG RUSAK ATAU HILANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK A. Umum Dalam rangka mewujudkan keseragaman dan memperhatikan unsur pengendalian internal terkait tindak lanjut atas perrnintaan data Faktur Pajak berbentuk elektronik (eFaktur), maka perlu disusun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak sebagai acuan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN NOMOR SE-58/PJ/2015
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 34/KM.10/2015
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 34/KM.10/2015TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 29 JULI 2015 SAMPAI DENGAN 5 AGUSTUS 2015 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 34/KM.10/2015
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-161/PJ/2015
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-161/PJ/2015 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN TINGKAT KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik, diperlukan evaluasi peningkatan kinerja pelayanan publik secara berkala; b. bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi peningkatan kinerja pelayanan publik secara berkala sesuai dengan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-161/PJ/2015