Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 325/PJ./2001 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 325/PJ./2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.51/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 10/PJ.51/2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-549/PJ/2000 TENTANG SAAT PEMBUATAN, BENTUK, UKURAN, PENGADAAN, TATA CARA PENYAMPAIAN, DAN TATA CARA PEMBETULAN FAKTUR PAJAK STANDAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-323/PJ/2001 tanggal April 2001 tentang Perubahan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.51/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.34/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 09/PJ.34/2001 TENTANG RESUME P3B DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya tambahan P3B yang baru berlaku, untuk mempermudah memahaminya berikut ini disampaikan resume dari masing-masing P3B. Informasi mengenai P3B ini dapat juga diperoleh di intranet melalui homepage http://www.djp.go.id/ dengan memilih ikon Tax Treaty. Demikian untuk digunakan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.34/2001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 263/KMK.01/2001
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 263/KMK.01/2001 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI DATA MENGENAI DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 DAN PASAL, 25/29 ORANG PRIBADI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka memadukan dan mengkoordinasikan data-data mengenai Dana Bagi Hasil dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dan pasal 25/29 … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 263/KMK.01/2001
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 333/PJ/2001
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 333/PJ/2001 TENTANG PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS DANA PENSIUN YANG DIALIHKAN KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA DENGAN CARA MEMBELI ANUITAS SEUMUR HIDUP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa tanggung jawab pembayaran manfaat pensiun kepada peserta atau pihak yang berhak atas manfaat pensiun dapat dialihkan pengurus dengan membeli … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 333/PJ/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.4/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 11/PJ.4/2001 TENTANG PENEGASAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-547/PJ./2000 TANGGAL 29 DESEMBER 2000 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-547/PJ/2000 tentang Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam Tahun Pajak Berjalan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu jo SE-40/PJ.41/2001 tanggal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.4/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 114/PJ.1/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 114/PJ.1/2001 TENTANG PENULIS TERBAIK TENTANG USULAN PEMBAHARUAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TAHUN 2000 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Surat Edaran Nomor : SE-530/PJ.1/2000 tanggal 16 November 2000 tentang Tawaran Menulis Usulan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Administrasi Perpajakan Tahun 2000, bersama ini disampaikan 10 (sepuluh) penulis terbaik … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 114/PJ.1/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.6/2001
Peraturan pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 10/PJ.6/2001 TENTANG PERMINTAAN RINCIAN PENERIMAAN BPHTB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Untuk keperluan analisis penerimaan BPHTB sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan BPHTB di Kantor Pusat DJP q.q. Direktorat PBB dan BPHTB, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Diminta rincian penerimaan BPHTB tahun 2000 yang berasal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.6/2001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 281/KMK.03/2001
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 281/KMK.03/2001 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 133/KMK.03/2001 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK PENGHASILAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA MELALUI LEMBAGA KHUSUS YANG DIBENTUK PEMERINTAH MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum sehubungan dengan adanya pengaturan ketentuan yang sama … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 281/KMK.03/2001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 274/KMK.011/2001
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 274/KMK.011/2001 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 7 SAMPAI DENGAN 13 MEI 2001 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 274/KMK.011/2001