Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 468/KMK.014/1999 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 4 SAMPAI DENGAN 10 OKTOBER 1999 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 468/KMK.014/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 221/KMK.011/2002
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 221/KMK.011/2002 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 13 MEI 2002 SAMPAI DENGAN 19 MEI 2002 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 221/KMK.011/2002
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 346/PJ./2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 346/PJ./2001 TENTANG PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-345/PJ/2001 TENTANG PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK TERTENTU UNTUK MELAKSANAKAN KONFIRMASI FAKTUR PAJAK DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN MELALUI KOMPUTER DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-345/PJ/2001 tanggal 10 Mel 2001 tentang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 346/PJ./2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ.41/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 12/PJ.41/2001 TENTANG ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DALAM MASA TRANSISI BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG DAPAT MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor: KEP-210/PJ/2001 tanggal 12 Maret 2001 tentang Angsuran Bulanan Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ.41/2001
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 10/PJ.6/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 10/PJ.6/1999 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada wajib pajak perlu adanya ketentuan tentang tata cara pelaksanaannya; Bahwa tata cara pemberian pengurangan tersebut perlu diatur dengan Keputusan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 10/PJ.6/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.43/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 13/PJ.43/2001 TENTANG PENGANTAR KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TANGGAL 30 APRIL 2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan foto copy Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tanggal 30 April … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.43/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.6/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 11/PJ.6/2001 TENTANG PENGENAAN PBB ATAS JALAN TOL TAHUN 2001 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sejalan dengan perkembangan Nilai Jual Objek Pajak bumi di sekitar ruas jalan tol, serta untuk keseimbangan NJOP antar ruas jalan tol dan antar jalan tol, dipandang perlu untuk menyesuaikan NJOP atas Jalan Tol … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.6/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 43/PJ.41/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 43/PJ.41/1999 TENTANG PENGECUALIAN DARI PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI DALAM KAWASAN KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL ASEAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan kepada Saudara Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 400/KMK.04/1999 tanggal 11 Agustus 1999 tentang Pelabuhan Atau … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 43/PJ.41/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 222/KMK.03/2006
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 222/KMK.03/2006 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan aparat Pemerintah yang bersih dan berwibawa, diperlukan standar perilaku pegawai untuk meningkatkan kompetensi, transparansi, dan integritas pegawai Departemen Keuangan; bahwa dalam upaya untuk meningkatkan standar … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 222/KMK.03/2006
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 222/KMK.03/2002
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 222/KMK.03/2002 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan aparat Pemerintah yang bersih dan berwibawa, diperlukan standar perilaku pegawai untuk meningkatkan kompetensi, transparansi, dan integritas pegawai Departemen Keuangan; bahwa dalam upaya untuk meningkatkan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 222/KMK.03/2002