Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 14/PJ.24/1995 TENTANG BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 14/PJ.24/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.43/1995
Peraturan Pajak 20 April 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 18/PJ.43/1995 TENTANG BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (SERI PPh PASAL 21 NOMOR 3) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 601/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.43/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ.41/1995
Peraturan Pajak 23 Maret 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 15/PJ.41/1995 TENTANG PEMBAYARAN PPh BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE L.N. (SERI PPh PASAL 25 NOMOR 3) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi yang Bertolak ke Luar Negeri serta Keputusan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ.41/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ.51/1995
Peraturan Pajak 20 April 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 16/PJ.51/1995 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PEMBANGUNAN TEMPAT-TEMPAT YANG SEMATA-MATA UNTUK KEPERLUAN IBADAH (SERI PPN 14 - 95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan foto copy Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ.51/1995
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1995
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN TARIF BEA METERAI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sehubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai sebagai bagian dari hasil pembangunan, serta masih diperlukannya dana yang cukup besar untuk melanjutkan pembangunan yang sumbernya sebagian besar dari sektor perpajakan, maka dipandang perlu untuk mengatur … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 163/KMK.04/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 163/KMK.04/1995 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA WAJIB PAJAK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3) dan Pasal 27A Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga apabila … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 163/KMK.04/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.51/1995
Peraturan Pajak 24 April 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 17/PJ.51/1995 TENTANG PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN/PPn BM ATAS IMPOR BARANG MODAL TERTENTU (SERI PPN 15 - 95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan foto copy Surat Menteri Keuangan RI Nomor: S-173/MK.04/1995 tanggal 3 April 1995 perihal penangguhan PPN atas Impor Barang Modal Tertentu dan Surat … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.51/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 19/PJ.72/1995
Peraturan Pajak 17 Oktober 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 19/PJ.72/1995 TENTANG PEMBATALAN SE-07/PJ.7/1995 TANGGAL 31 MARET 1995 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pertanyaan dari beberapa kepala Karikpa mengenai surat No. S-42/PJ/1995 tanggal 25 Juli 1995 perihal penundaan pemberlakuan SE-07/PJ.7/1995 tanggal 31 Maret 1995 tentang Kerahasiaan bank dalam kaitannya dengan pemeriksaan pajak, maka untuk menghindari keragu-raguan atau ketidak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 19/PJ.72/1995
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 35/PJ./1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 35/PJ./1995 TENTANG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK ORANG PRIBADI YANG DITEMPAT TINGGALNYA TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak orang pribadi yang mempunyai tempat tinggal yang tidak sama dengan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 35/PJ./1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ.4/1995
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 20/PJ.4/1995 TENTANG BESARNYA CADANGAN YANG BOLEH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA. (SERI PPh UMUM NOMOR 8) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 80/KMK.04/1995 tanggal 6 Februari 1995 perihal tersebut di atas, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ.4/1995