Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1552/PJ.531/1996 TENTANG PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN DI LOKASI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 23 April 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-1645/PJ.53/1995 tanggal 18 Agustus 1995, kepada Saudara telah diberikan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1552/PJ.531/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 26/PJ.433/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 26/PJ.433/1996 TENTANG RALAT SE MENGENAI PPh ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (SERI PPh UMUM NOMOR 34) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan kesalahan ketik pada SE-22/PJ.4/1996 tanggal 14 Juni 1996 perihal seperti tersebut dalam pokok surat, maka dipandang perlu membetulkan kembali menjadi sebagai berikut … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 26/PJ.433/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1575/PJ.531/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1575/PJ.531/1996 TENTANG PPN ATAS JASA TELEPON DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 13 Juni 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf f Undang-undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1575/PJ.531/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1575/PJ.531/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1575/PJ.531/1996 TENTANG PPN ATAS JASA TELEPON DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 13 Juni 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf f Undang-undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1575/PJ.531/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1572/PJ.532/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1572/PJ.532/1996 TENTANG PPN ATAS JASA PERSEWAAN ALAT ANGKUTAN DARAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 14 Juni 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1572/PJ.532/1996
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 72/PJ.1/1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 72/PJ.1/1996 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-1165/PJ.24/1993 TENTANG SISTEM, BENTUK DAN JENIS LAPORAN BIDANG OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KHUSUS MENGENAI BIDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa sistem laporan sebagai sarana … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 72/PJ.1/1996
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1996
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1996 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN UNTUK USAHA INDUSTRI TERTENTU PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi guna meningkatkan ketahanan ekonomi nasional, dipandang perlu memberikan kemudahan di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Badan untuk usaha industri … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1996
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 1996
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 1996 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA ATAU DISKONTO OBLIGASI YANG DIJUAL DI BURSA EFEK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndang-undang Nomor 10 Tahun 1994, … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 1996
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 1996 TENTANG TIM PENGKAJIAN PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN USAHA INDUSTRI TERTENTU PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Industri Tertentu, dipandang perlu membentuk Tim Pengkajian Pemberian Fasilitas Perpajakan Usaha … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 1996
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 50/PJ./1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 50/PJ./1996 TENTANG PENUNJUKAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI TERTENTU SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNANDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 50/PJ./1996