Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1651/PJ.532/1996 TENTANG PPN ATAS PEMBELIAN KAPAL (TUG BOAT DAN BARGE) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 15 Mei 1996, perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 angka 8 Keputusan Presiden RI Nomor 4 Tahun … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1651/PJ.532/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1649/PJ.533/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1649/PJ.533/1996 TENTANG BENDA METERAI DESAIN 1989 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor 359/KMK.04/1996 tanggal 27 Mei 1996 tentang Pencabutan dan Penukaran Meterai Tempel dan Kertas Bermeterai Desain 1989 (fotocopy terlampir), maka diminta agar : 1. Terhitung sejak tanggal 27 Mei 1996 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1649/PJ.533/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 27/PJ.52/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 27/PJ.52/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PPN ATAS IMPOR/PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN/PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN/PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK DAN BENTUK FORMULIR SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PPN BM ATAS IMPOR/PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK BESERTA … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 27/PJ.52/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ.7/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 12/PJ.7/1996 TENTANG RENCANA PEMERIKSAAN TAHUN 1996 (SERI PEMERIKSAAN 05-96) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Pemeriksaan pajak merupakan instrumen untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan penegakan hukum merupakan hal yang essensial bagi suksesnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam rangka penegakan hukum tersebut diperlukan suatu … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ.7/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 113/PJ.311/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 113/PJ.311/1996 TENTANG PERHITUNGAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 27 Mei 1996 perihal Perhitungan pajak, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara, Saudara mengemukakan bahwa PT XYZ melakukan pekerjaan sebagai kontraktor Proyek Pemerintah yang dananya berasal dari Bantuan Presiden. … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 113/PJ.311/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 114/PJ.313/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 114/PJ.313/1996 TENTANG BIAYA BUNGA PINJAMAN DALAM MASA KONSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 14 Mei 1996 perihal Bunga pinjaman dalam masa konstruksi, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara antara lain disebutkan bahwa PT XYZ PROPERTIES bergerak dalam … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 114/PJ.313/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1659/PJ.532/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1659/PJ.532/1996 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS JASA KEPELABUHANAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 7 Juni 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 326/KMK.04/1996 tanggal 7 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1659/PJ.532/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1661/PJ.532/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1661/PJ.532/1996 TENTANG FAKTUR PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 22 Mei 1996 perihal pelaporan dan penyetoran PPN, Wajib Pungut tidak dapat membuat Faktur Pajak, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1661/PJ.532/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 115/PJ.32/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 115/PJ.32/1996 TENTANG PERATURAN MENGENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 24 Desember 1995, perihal tersebut di atas, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut di atas, Saudara meminta penegasan mengenai : a. Pengenaan Pajak Pertambahan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 115/PJ.32/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 116/PJ.32/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 116/PJ.32/1996 TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PPN TAHUN 1975 S/D 1981 A.N. PT.HARAPAN MOTOR SAKTI INDUSTRY COMPANY DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 29 Mei 1996 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara. dinyatakan bahwa : … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 116/PJ.32/1996