Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 134/PJ.311/1996 TENTANG PENJELASAN TENTANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 11 Juli 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara, Saudara mengemukakan bahwa Zakat, Infaq, dan Shadaqah … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 134/PJ.311/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1826/PJ.52/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1826/PJ.52/1996 TENTANG PENERBITAN FAKTUR PAJAK SEBELUM DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 6 Juni 1996, bersama ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Wajib Pajak pelanggan Saudara semula tidak terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak, karena berpendapat bahwa jasa … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1826/PJ.52/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 488/KMK.05/1996
Peraturan pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 488/KMK.05/1996 TENTANG TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa peningkatan kelancaran arus barang dan arus dokumen dalam rangka ekspor merupakan tuntutan yang utama bagi peningkatan kegiatan perekonomian; bahwa peningkatan kelancaran arus barang dan arus dokumen tersebut tetap memperhatikan hak-hak dan kepentingan negara; … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 488/KMK.05/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 491/KMK.05/1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 491/KMK.05/1996 TENTANG DASAR PENGHITUNGAN BEA MASUK ATAS BARANG IMPORMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa importir bertanggung jawab atas Bea Masuk barang yang di impornya melalui sistem menghitung dan membayar sendiri Bea Masuk yang terutang (self assesment); bahwa untuk kepastian penghitungan dan memperlancar pengajuan Pemberitahuan Pabean oleh … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 491/KMK.05/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 36/PJ.6/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 36/PJ.6/1996 TENTANG PENERAPAN NJOPTKP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berkenaan dengan penerapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) di dalam perhitungan besarnya penetapan PBB terhutang, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: NJOPTKP hanya diterapkan 1 kali kepada setiap wajib pajak. Dalam hal seorang wajib pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 36/PJ.6/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1874/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1874/PJ.51/1996 TENTANG PENEGASAN TIDAK TERUTANG PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 26 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penegasan bahwa : 1. Berdasarkan Pasal 4A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1874/PJ.51/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1868/PJ.531/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1868/PJ.531/1996 TENTANG PELAPORAN PAJAK KELUARAN DAN SSP PADA SPT MASA PPN ATAS PENYERAHAN KEPADA BADAN PEMUNGUT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 17 Juni 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan dan penegasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Surat Edaran … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1868/PJ.531/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1869/PJ.531/1996
Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1869/PJ.531/1996 TENTANG PENGEMBALIAN PAJAK MASUKAN YANG PENYERAHANNYA KEPADA BADAN PEMUNGUT YANG MEMPEROLEH FASILITAS PENUNDAAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 21 Juni 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 9 ayat (11) Undang-undang Nomor 8 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1869/PJ.531/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1870/PJ.532/1996
Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1870/PJ.532/1996 TENTANG PENGENAAN PPN ATAS JASA PENGELOLAAN PARKIR OLEH SWASTA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 15 Mei 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan penjelasan dan penegasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 8 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1870/PJ.532/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1880/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1880/PJ.51/1996 TENTANG PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 3 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut : 1. Pasal 9 ayat (8) huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 menegaskan bahwa Pajak Masukan yang … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1880/PJ.51/1996