Peraturan Pajak UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam perkembangannya telah menghasilkan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional, yang perlu dilanjutkan dengan dukungan pemerintah … Lanjutkan membaca UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1997
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 18 ayat (3), Pasal 22, Pasal 25 ayat (6) dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu pengaturan lebih lanjut mengenai Pajak Daerah dalam Peraturan Pemerintah; Mengingat … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1997
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1997
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1997 TENTANG RETRIBUSI DAERAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 18 ayat (3), Pasal 22, Pasal 25 ayat (6) dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu pengaturan lebih lanjut mengenai Retribusi Daerah dalam Peraturan Pemerintah; Mengingat … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1997
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1997
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu pengaturan lebih lanjut mengenai Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dalam Peraturan Pemerintah. Mengingat : Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1997
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1997
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1994 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan perdagangan saham di bursa efek serta akan dilaksanakannya perdagangan saham tanpa warkat, pengenaan Pajak Penghasilan … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.32/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.32/1997 TENTANG PPN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI DI DALAM KAWASAN REAL ESTATE DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan mengenai pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Sesuai dengan ketentuan butir 1.5 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.32/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.6/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 10/PJ.6/1997 TENTANG PENGADMINISTRASIAN PENETAPAN PBB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pengadministrasian objek PBB berdasarkan besarnya pokok ketetapan PBB yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan administrasi PBB saat ini, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian pada tata cara pengadministrasian Objek PBB dengan memperhatikan kebutuhan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.6/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.6/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 11/PJ.6/1997 TENTANG ANGKA PERBANDINGAN TERTIMBANG IHH TAHUN 1997/1998 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menunjuk Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-14/PJ.6/1994 tanggal 15 Agustus 1994 tentang Pedoman Pembagian Pajak Bumi dan Bangunan yang berasal dari Iuran Hasil Hutan, dengan ini disampaikan Angka Perbandingan Tertimbang Iuran Hasil Hutan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.6/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ.6/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 12/PJ.6/1997 TENTANG PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN UNTUK TAHUN 1997/1998 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat edaran kami No. SE-41/PJ.6/1996 tanggal 12 Agustus 1996 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang PBB dan Penetapan Besarnya Penghapusan serta mengingat banyaknya pertanyaan dari beberapa Kantor Pelayanan PBB di … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ.6/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.9/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 04/PJ.9/1997 TENTANG DATA PERPAJAKAN WAJIB PAJAK PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berdasarkan butir ketiga Instruksi Menteri Keuangan RI No.1/IMK.01/1996 tanggal 4 Juni 1996 ditentukan bahwa Informasi Perpajakan yang diminta Pejabat Departemen Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka penetapan Perusahaan Eksportir Tertentu sudah harus disampaikan selambat-lambatnya … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.9/1997