Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 176/KMK.01/1997 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BAJA BUKAN PADUAN DICANAI PANAS, TIDAK DIPALUT, TIDAK DISEPUH ATAU TIDAK DILAPISI, DALAM BENTUK GULUNGAN ATAU BUKAN GULUNGAN (HOT ROLLED COIL/PLATE) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 176/KMK.01/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.51/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 09/PJ.51/1997 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEENAM PULUH EMPAT IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-14 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan terbitnya buku Keenam puluh Empat IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.51/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.7/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 04/PJ.7/1997 TENTANG PEMERIKSAAN TERHADAP KEABSAHAN SSP LEMBAR KE-3 SEBAGAI BUKTI SETORAN PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN SEBAGAI KREDIT PAJAK (SERI PEMERIKSAAN 01-97) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya berbagai informasi /laporan yang diterima Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak tentang adanya pemalsuan atau manipulasi terhadap SSP lembar … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.7/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.24/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 05/PJ.24/1997 TENTANG RALAT SE-02/PJ.91/1997 TANGGAL 20 FEBRUARI 1997 TENTANG PENYESUAIAN BEBERAPA LAMPIRAN DARI KEP-16/PJ./1996 SEHUBUNGAN DENGAN EDITING/PEREKAMAN SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI DAN WP BADAN TAHUN PAJAK 1996 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tentang butir 7 Lampiran IV-2 Surat Edaran Direktur … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.24/1997
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1997
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM REGIONAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan memperhatikan ketentuan tingkat Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku serta untuk mengurangi beban pekerja yang memperoleh Upah Minimum Regional, perlu diatur mengenai pajak … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1997
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 216/KMK.01/1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 216/KMK.01/1997 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR POLIETILENA TEREFTALAT FILM UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI PITA KASET MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Membaca : Surat Menteri Perindustrian Nomor : 1025/M/8/1995 tanggal 18 Agustus 1995; Menimbang : Untuk mendorong perkembangan industri pita kaset didalam negeri serta menjaga konsistensi kebijaksanaan Pemerintah, dipandang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 216/KMK.01/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.51/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 10/PJ.51/1997 TENTANG JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN (PENYEMPURNAAN KE-5 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 25-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berdasarkan hasil penelitian lapangan dalam proses pengolahan buah/biji kakao dan dengan memperhatikan surat kami kepada Dewan Pengurus Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia Nomor S-2140/PJ.51/1995 tanggal 16 Oktober 1995, dengan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.51/1997
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 229/KMK.04/1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 229/KMK.04/1997 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SEBESAR UPAH MINIMUM REGIONAL MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Regional, dipandang perlu untuk mengatur … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 229/KMK.04/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.431/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 04/PJ.431/1997 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM REGIONAL (SERI PPh PASAL 21 NOMOR 14) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 229/KMK.04/1997 tanggal 16 Mei 1997 sebagai petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1997 maka dengan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.431/1997
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1997
Peraturan Pajak UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1997 TENTANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram dan tertib, serta menjamin … Lanjutkan membaca UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1997