SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.431/1997

Peraturan Pajak
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 04/PJ.431/1997

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR
UPAH MINIMUM REGIONAL (SERI PPh PASAL 21 NOMOR 14)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 229/KMK.04/1997 tanggal 16 Mei 1997 sebagai petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1997 maka dengan ini disampaikan petunjuk pelaksanaan lebih lanjut sebagai berikut :

  1. Upah yang PPh Pasal 21-nya ditanggung oleh Pemerintah adalah upah/penghasilan yang diterima oleh pekerja sampai dengan sebesar Upah Minimum Regional (UMR). Apabila upah yang diterima oleh pekerja melebihi UMR maka PPh Pasal 21 yang terutang atas upah pekerja tersebut dipotong PPh Pasal 21 dengan memperhatikan PTKP.

    Contoh I :
    A adalah seorang pekerja harian lepas di Jakarta yang menerima upah sebesar Rp.172.500,00 sebulan.
    A belum menikah. UMR untuk Jakarta adalah Rp.172.500,00 sebulan. Maka Penghitungan PPh Pasal 21-nya adalah sebagai berikut :
    Upah yang diterima : Rp. 172.500,00 (sama dengan UMR)
    PTKP : Rp. 144.000,00
    Penghasilan Kena Pajak : Rp. 28.500,00
    PPh Pasal 21 yang terutang = 10% x Rp. 28.500,00 = Rp.2.850,00
    Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 229/KMK.04/1997 tanggal 16 Mei 1997 maka PPh Pasal 21 yang terutang sebesar Rp.2.850,00 ini ditanggung oleh Pemerintah.

    Contoh II :
    B adalah seorang pekerja harian lepas di Medan menerima upah sebesar Rp. 160.000,00 sebulan.
    B belum menikah, UMR untuk daerah Sumatera Utara adalah sebesar Rp.151.000,00. Maka penghitungan PPh Pasal 21-nya adalah sebagai berikut :
    Upah yang diterima : Rp. 160.000,00 (melebihi UMR)
    PTKP : Rp. 144.000,00
    Penghasilan Kena Pajak : Rp. 16.000,00
    PPh Pasal 21 yang terutang = 10% x Rp. 16.000,00 = Rp.1.600,00

    Oleh karena upah yang diterima melebihi UMR maka PPh Pasal 21 yang terutang sebesar Rp.1.600 ini dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemberi kerja.

  2. Laporan bulanan PPh Pasal 21 tetap mempergunakan formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26 (KP.PPh/1.1/SPT-96) disertai lampiran tambahan berupa catatan tentang jumlah pegawai/pekerja, besarnya penghasilan bruto, dan PPh Pasal 21 yang terutang berkenaan dengan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1997.

  3. Dalam pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21, berkenaan dengan formulir 1721 B, agar diberikan lampiran tambahan tentang jumlah pekerja, penghasilan bruto, dan PPh Pasal 21 yang terutang sehubungan dengan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1997.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

Fuad Bawazier

 

 

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

 

Iklan


Kategori:1997, Lainnya, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: