Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ.6/1999 TENTANG PENJELASAN MENGENAI APLIKASI SISMIOP ATAS PROGRAM PENILAIAN UNTUK DBKB STANDAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berkenaan dengan surat dari Kepala KP.PBB Bogor No. S-6215/WPJ.07/KB.03/1998 tanggal 20 November 1998 perihal Aplikasi Sismiop, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : Setelah dievaluasi Tim Otomasi Kantor Pusat terdapat … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.6/1999
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG KRITERIA PENILAIAN PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DIBIDANG USAHA INDUSTRI TERTENTU PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa pemberian fasilitas Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996 merupakan upaya untuk menunjang pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/KMK.01/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/KMK.01/1999 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 147/KMK.04/1998 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK PENAGIHAN PAJAK PUSAT, TATA CARA DAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan tatacara penagihan bea masuk dan cukai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/KMK.01/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.24/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ.24/1999 TENTANG PENYESUAIAN FORMULIR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 FINAL ATAS BUNGA SIMPANAN KOPERASI (KP. PPh 2.7/BP-96) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 522/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998 jo Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-43/PJ.43/1998 tanggal 28 Desember … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.24/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.6/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ.6/1999 TENTANG INVENTARISASI PEGAWAI TEKNIS PENDATAAN DAN PENILAIAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka inventarisasi tenaga Teknis Pendataan dan Penilaian PBB, dengan ini diminta Saudara menyampaikan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak up. Direktorat PBB Daftar Nama Pegawai yang telah mengikuti Pelatihan/Diklat Pengukuran/Pemetaan dan Penilaian selain … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.6/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/KMK.014/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/KMK.014/1999 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 18 SAMPAI DENGAN 24 JANUARI 1999 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/KMK.014/1999
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 13/PJ./1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 13/PJ./1999 TENTANG PENGGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK SEBAGAI PENGGANTI LAMPIRAN FORMULIR 1721 A-1 DALAM SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PPh PASAL 21 (FORMULIR 1721) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan mendukung kelancaran tugas-tugas dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak maka dirasa perlu untuk memberikan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 13/PJ./1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.1012/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ.1012/1999 TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-UKRAINA (SERI P3B NO. 8) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah dipertukarkannya nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI-Ukraina pada tanggal 18 September 1998 di Ukraina, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : Persetujuan Penghindaran … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.1012/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/KMK.05/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/KMK.05/1999 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR TIN PLATE MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 261/MPP/Kep/9/1996, PT Latinusa sebagai produsen Tin Plate dalam negeri, mengajukan permohonan/pengaduan untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/KMK.05/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/KMK.05/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/KMK.05/1999 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR I SECTION DAN H SECTION MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 261/MPP/Kep/9/1996, PT Gunung Garuda sebagai produsen I Section dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/KMK.05/1999