Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 451/KMK.014/1999 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 13 SAMPAI DENGAN 19 SEPTEMBER 1999 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 451/KMK.014/1999
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 235/PJ./1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 235/PJ./1999 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-281/PJ./1998 TANGGAL 28 DESEMBER 1998 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk mengatur lebih … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 235/PJ./1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 39/PJ.43/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 39/PJ.43/1999 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN MULTILEVEL MARKETING DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-281/PJ/1998 tanggal 28 Desember 1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 39/PJ.43/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 476/KMK.01/1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 476/KMK.01/1997 TENTANG PENYEMPURNAAN KLASIFIKASI DAN PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG TERTENTU MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran arus barang serta daya saing hasil produksi dalam negeri, dipandang perlu menyempurnakan klasifikasi dan mengubah tarif bea masuk atas impor barang tertentu; Mengingat … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 476/KMK.01/1997
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 454/KMK.014/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 454/KMK.014/1999 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 20 SAMPAI DENGAN 26 SEPTEMBER 1999 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 454/KMK.014/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.1013/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 11/PJ.1013/1999 TENTANG PENGGABUNGAN ANTARA JEXIM DAN OECF (SERI P3B NOMOR 16) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya rencana penggabungan antara The Japan Export-Import Bank of Japan (JEXIM) dengan Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) pada 1 Oktober 1999 dengan ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut : … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.1013/1999
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 1999
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK BAGI PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk lebih mendorong kegiatan ekonomi di wilayah Kerjasama Ekonomi Sub Regional Indonesia - Australia (AIDA), … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 40/PJ.43/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 40/PJ.43/1999 TENTANG KELEBIHAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih adanya pertanyaan tentang penanganan kelebihan pemotongan dan pembayaran PPh Pasal 21 yang dilaporkan dalam SPT 1721, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 40/PJ.43/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 458/KMK.014/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 458/KMK.014/1999 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 27 SEPTEMBER SAMPAI DENGAN 3 OKTOBER 1999 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 458/KMK.014/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 42/PJ.42/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 42/PJ.42/1999 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN II.a DAN II.b SE-21/PJ.42/1999 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN ATAU PEMEKARAN USAHA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya pertanyaan tentang lampiran SE-21/PJ.42/1999 tanggal 26 Mei 1999 mengenai Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 42/PJ.42/1999