Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ.13/2002 TENTANG PENGIRIMAN PAKET SPT TAHUNAN PPh BESERTA KELENGKAPANNYA TAHUN 2002 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pengadaan SPT Tahunan PPh beserta kelengkapannya untuk Tahun 2002, dengan ini diberitahukan : Paket SPT Tahunan yang dikirimkan ke Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia terdiri … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.13/2002
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.21/2002
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 04/PJ.21/2002 TENTANG REVISI DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN 2002 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) Tahun Anggaran 2002 dan telah dibentuknya Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar (Kanwil XIX), berikut ini disampaikan Revisi Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Tahun Anggaran … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.21/2002
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 459/PJ./2002
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 459/PJ./2002 TENTANG TATA CARA PENYITAAN KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK BERUPA PIUTANG DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyitaan kekayaan Penanggung Pajak berupa piutang dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 459/PJ./2002
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 458/KM.1/2002
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 458/KM.1/2002 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 21 SAMPAI DENGAN 27 OKTOBER 2002 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 458/KM.1/2002
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 53/PJ.52/2002
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 53/PJ.52/2002 TENTANG LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN RESTITUSI DALAM RANGKA PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka pengamanan penerimaan pajak serta mencegah terjadinya pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi yang tidak seharusnya diberikan atau dikabulkan, maka perlu ditegaskan kembali mengenai langkah-langkah pemeriksaan dalam rangka pengembalian … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 53/PJ.52/2002
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 432/KMK.01/2002
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 432/KMK.01/2002 TENTANG PENETAPAN TARIP BEA MASUK ATAS IMPOR PRODUK-PRODUK BAJA TERTENTU MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa industri baja nasional saat ini sedang menghadapi persaingan yang tidak seimbang dari produsen baja internasional dan kondisi pasar dunia yang semakin distortif, dapat mengancam produksi baja nasional dan mengganggu … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 432/KMK.01/2002
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 447/KMK.03/2002 TENTANG BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 447/KMK.03/2002 TENTANG BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 447/KMK.03/2002 TENTANG BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 464/KM.1/2002
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 464/KM.1/2002 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 28 OKTOBER DENGAN 03 NOPEMBER 2002 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 464/KM.1/2002
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 452/KMK.04/2002
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 452/KMK.04/2002 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/KMK.05/1997 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan beberapa ketentuan berkenaan dengan impor barang penumpang atau awak sarana pengangkut, maka perlu dilakukan perubahan bentuk dan isi pernberitahuan, impor barang penumpang atau awak … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 452/KMK.04/2002
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 379/PJ.1/2002
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 379/PJ.1/2002 TENTANG PENYALAHGUNAAN NAMA DAN JABATAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-112/MK.1/2001 tanggal 21 September 2001, dan surat Kepala Biro Kepegawaian Departemen Keuangan Republik Indonesia nomor S-1339/SJ.2/2001 tanggal 28 September 2001 hal Pemberitahuan sebagaimana terlampir, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 379/PJ.1/2002