Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 05/PJ.02/2007 TENTANG KEABSAHAN PENERBITAN DAN PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN SECARA JABATAN DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DALAM MASA PERALIHAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-46/PJ./2007 tentang Tata Cara Penggunaan Formulir Perpajakan dan Faktur Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.02/2007
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 667/KM.1/2007
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 667/KM.1/2007 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 17 SEPTEMBER SAMPAI DENGAN 23 SEPTEMBER 2007 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 667/KM.1/2007
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/PMK.04/2007
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/PMK.04/2007 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR HASIL LAUT YANG DITANGKAP DENGAN SARANA PENANGKAP YANG TELAH MENDAPAT IZIN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, atas impor hasil … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/PMK.04/2007
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114/PMK.04/2007
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114/PMK.04/2007 TENTANG NILAI TUKAR MATA UANG YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BEA MASUK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114/PMK.04/2007
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118/PMK.011/2007
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118/PMK.011/2007 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG CURAH DI DALAM NEGERI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2007, dianggarkan subsidi minyak goreng yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat; bahwa dalam rangka stabilisasi … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118/PMK.011/2007
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 687/KM.1/2007
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 687/KM.1/2007 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 24 SEPTEMBER SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2007 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 687/KM.1/2007
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 136/PJ./2007
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 136/PJ./2007 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG CURAH DI DALAM NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/ PMK.011/2007 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibayar Oleh Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Curah … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 136/PJ./2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 41/PJ./2007
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 41/PJ./2007 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 136/PJ./2007 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG CURAH DI DALAM NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan salinan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 136/PJ./2007 tentang Tata Cara Penatausahaan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 41/PJ./2007
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 136/PJ./2007
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 136/PJ./2007 TENTANG RALAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 136/PJ./2007 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG CURAH DI DALAM NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berhubung dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-136/PJ./2007 tanggal 25 September 2007 terdapat kekeliruan pada konsiderans … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 136/PJ./2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 41/PJ./2007
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 41/PJ./2007 TENTANG RALAT ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 41/PJ./2007 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 136/PJ./2007 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG CURAH DI DALAM NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berhubung dalam Surat … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 41/PJ./2007