PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138/PMK.05/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 138/PMK.05/2020TENTANGTATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGINDALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAANPROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONALDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138/PMK.05/2020

SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR : SE – 020/PP/2020

SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAKNOMOR : SE - 020/PP/2020TENTANGPENUNDAAN PELAKSANAAN PERSIDANGAN DAN PENGHENTIAN SEMENTARALAYANAN ADMINISTRASI SECARA TATAP MUKA (MELALUIHELPDESK/DISAMPAIKAN SECARA LANGSUNG) DI PENGADILAN PAJAKMULAI TANGGAL 28 SEPTEMBER 2020 S.D. 2 OKTOBER 2020KETUA PENGADILAN PAJAK REPUBLIK INDONESIA, A.UMUMSehubungan adanya pegawai dan tenaga pendukung Sekretariat Pengadilan Pajak yang terkonfirmasi positif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berdasarkan hasil swab … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR : SE – 020/PP/2020

SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR : SE – 021/PP/2020

SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAKNOMOR : SE - 021/PP/2020TENTANGPEDOMAN PENYESUAIAN PELAKSANAAN PERSIDANGAN SEBAGAITINDAK LANJUT SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAKNOMOR SE-020/PP/2020KETUA PENGADILAN PAJAK REPUBLIK INDONESIA, A.UMUMSehubungan dengan penundaan pelaksanaan persidangan di Pengadilan Pajak mulai tanggal 28 September 2020 sampai dengan 2 Oktober 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak nomor SE-020/PP/2020, perlu ditetapkan pedoman penyesuaian pelaksanaan persidangan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR : SE – 021/PP/2020

PENGUMUMAN NOMOR PENG – 128/PJ/PJ.01/2020

PENGUMUMANNOMOR PENG - 128/PJ/PJ.01/2020TENTANGSELEKSI TERBUKA PENGISIANJABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PAJAKDI DIREKTORAT JENDERAL PAJAKSehubungan dengan implementasi jabatan fungsional Penyuluh Pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.03/2020 tentang Petunjuk Teknis … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 128/PJ/PJ.01/2020

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41/KM.10/2020

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 41/KM.10/2020TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 30 SEPTEMBER 2020 SAMPAI DENGAN 06 OKTOBER 2020MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41/KM.10/2020

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2020

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 94 TAHUN 2020TENTANGTUNJANGAN JABATAN FUNGSIONALPENILAI PAJAK DAN ASISTEN PENILAI PAJAKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak, perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Penilai … Lanjutkan membaca PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132/PMK.012/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 132/PMK.012/2020TENTANGTATA CARA PENYAMPAIAN, PENCANTUMAN,DAN PENGHAPUSAN KETENTUAN TATA NIAGA POST BORDERPADA SISTEM INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOWDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan daya saing penyedia logistik nasional, Pemerintah telah menetapkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap XV mengenai Pengembangan Usaha dan Peningkatan Daya Saing … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132/PMK.012/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134/PMK.010/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 134/PMK.010/2020TENTANGBEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAHATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSIBARANG DAN/ATAU JASA OLEH INDUSTRI SEKTOR TERTENTUYANG TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan kerugian material yang semakin besar yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134/PMK.010/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131/PMK.04/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 131/PMK.04/2020TENTANGTATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPORBERDASARKAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor sebagai pelaksanaan dari Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131/PMK.04/2020

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/KM.10/2020

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 40/KM.10/2020TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 23 SEPTEMBER 2020 SAMPAI DENGAN 29 SEPTEMBER 2020MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/KM.10/2020