PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 22/PJ/2020TENTANGPENCABUTAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DALAMRANGKA SIMPLIFIKASI REGULASIDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa masih terdapat ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah tidak relevan, tidak sesuai dengan kondisi saat … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 22/PJ/2020
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 24/PJ/2020
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 24/PJ/2020TENTANGTATA CARA PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN, PEMBATALAN SERTA PERMOHONAN DANPENERBITAN KEMBALI IZIN PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN DENGAN MENGGUNAKANBAHASA INGGRIS ATAU PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANGDOLAR AMERIKA SERIKATDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tata cara permohonan, pemberitahuan, pemberian, pembatalan serta permohonan dan penerbitan kembali izin penyelenggaraan pembukuan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 24/PJ/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 230/PMK.07/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 230/PMK.07/2020TENTANGRINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT DAERAHPROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2021DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 230/PMK.07/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 234/PMK.05/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 234/PMK.05/2020TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 225/PMK.05/2019TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSATDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk lebih memberikan kepastian pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, berdasarkan ketentuan Pasal … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 234/PMK.05/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 235/PMK.010/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 235/PMK.010/2020TENTANGORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASIINTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk memajukan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia, perlu menjalin hubungan kerja sama internasional yang harmonis dan saling menguntungkan dengan organisasi internasional;bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai perlakuan perpajakan bagi … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 235/PMK.010/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 236/PMK.010/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 236/PMK.010/2020TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR202/PMK.010/2017 TENTANG PELAKSANAAN PERLAKUAN PAJAKPENGHASILAN YANG DIDASARKAN PADA KETENTUANDALAM PERJANJIAN INTERNASIONALDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk memajukan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia, perlu menjalin hubungan kerja sama internasional yang harmonis dan saling menguntungkan baik dengan negara mitra maupun organisasi internasional;bahwa … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 236/PMK.010/2020
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 50/PJ/2020
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 50/PJ/2020TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PENGGUNAANNORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETODIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.UmumBahwa penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) untuk menentukan penghasilan neto telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Dalam rangka meningkatkan pelayanan melalui kemudahan dalam menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN melalui … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 50/PJ/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 220/PMK.03/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 220/PMK.03/2020TENTANGTATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAIATAS PENYERAHAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TERTENTUDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk menjamin rasa keadilan, memberikan kepastian hukum, dan menyederhanakan mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Liquefied Petroleum Gas tertentu, perlu dilakukan pengaturan ketentuan mengenai pengenaan Pajak … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 220/PMK.03/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 221/PMK.05/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 221/PMK.05/2020TENTANGPERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUALNOMOR 10 KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI,KESALAHAN, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI,DAN OPERASI YANG DIHENTIKAN (REVISI 2020)DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, ketentuan mengenai standar akuntansi pemerintahan dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 221/PMK.05/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 206/PMK.07/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 206/PMK.07/2020TENTANGPENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASIDANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAUDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;bahwa untuk meningkatkan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 206/PMK.07/2020