Kategori: BM

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 02/PJ/2003 TENTANG TATA CARA PEMETERAIAN KEMUDIAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002 tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Cara Pemeteraian Kemudian, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tatacara Pemeteraian Kemudian; Mengingat : Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum … Lanjutkan membaca KEP – 02/PJ/2003

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 122a/PJ./2000 TENTANG TATA CARA PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MENGGUNAKAN BENDA METERAI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 133/KMK.04/2000 tanggal 28 April 2000 tentang Bentuk, Ukuran, Dan Warna Benda Meterai Desain Tahun 2000, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan pelaksanaan tentang Tata Cara … Lanjutkan membaca KEP – 122a/PJ./2000

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 122b/PJ./2000 TENTANG TATA CARA PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MEMBUBUHKAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METERAI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tanggal 28 April 2000 tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Menggunakan Cara Lain, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan pelaksanaan … Lanjutkan membaca KEP – 122b/PJ./2000

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 122c/PJ./2000 TENTANG TATA CARA PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MEMBUBUHKAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN TEKNOLOGI PERCETAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tanggal 28 April 2000 tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Menggunakan Cara Lain, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan pelaksanaan tentang … Lanjutkan membaca KEP – 122c/PJ./2000

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 122d/PJ./2000 TENTANG TATA CARA PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MEMBUBUHKAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN SISTEM KOMPUTERISASI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tanggal 28 April 2000 tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Menggunakan Cara Lain, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan pelaksanaan tentang … Lanjutkan membaca KEP – 122d/PJ./2000

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ____________________________________________________________________ 13 Oktober 2011 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 768/PJ.02/2011 TENTANG PEMBERITAHUAN PERUBAHAN BESARAN PROVISI ATAS PENGELOLAAN DAN PENJUALAN BENDA METERAI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pengelolaan dan penjualan Benda Meterai yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. … Lanjutkan membaca S – 768/PJ.02/2011

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ____________________________________________________________________ 27 Januari 1985 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 351/PJ.33/1985 TENTANG BEA METERAI ATAS SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM) DAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNK) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menghubungi Surat Saudara tanggal 11 Januari 1986 Nomor Pol: B/32/I/85/LANTAS, perihal Bea Meterai atas Surat Ijin Mengemudi (SIM) … Lanjutkan membaca S – 351/PJ.33/1985

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ____________________________________________________________________ 9 Februari 1993 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 190/PJ.53/1993 TENTANG PENGALIHAN SISA SAHAM SEBANYAK 10.000 LEMBAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 10 Oktober 1992 perihal pengalihan sisa saham sebanyak 10.000 lembar, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Permohonan Saudara untuk … Lanjutkan membaca S – 190/PJ.53/1993

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ____________________________________________________________________ 20 Januari 1989 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 121/PJ.33/1989 TENTANG LAPORAN PENJUALAN BENDA POS DARI KEPALA KANTOR POS KEPADA PARA KEPALA INSPEKSI PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka perbaikan sistim pengendalian dan pengawasan penjualan Benda Meterai, khususnya di daerah-daerah, maka bersama ini diberitahukan sebagai berikut … Lanjutkan membaca S – 121/PJ.33/1989

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ____________________________________________________________________ 30 Januari 2015 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 33/PJ.08/2015 TENTANG EVALUASI ATAS LAPORAN BERITA ACARA PENELITIAN PENJUALAN (BAPP) BENDA METERAI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menindaklanjuti hasil kegiatan penelitian pengesahan (endorsement) pembayaran provisi atas penjualan benda meterai dan dalam rangka evaluasi atas pelaksanaan pelaporan Berita Acara Penelitian … Lanjutkan membaca S – 33/PJ.08/2015