KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 642 TAHUN 2020 NOMOR : 4 TAHUN 2020 NOMOR : 4 TAHUN 2020

KEPUTUSAN BERSAMAMENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIANOMOR  :  642 TAHUN 2020NOMOR  :   4    TAHUN 2020NOMOR   :  4    TAHUN 2020TENTANGHARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2021DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASI,Menimbang : bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 642 TAHUN 2020 NOMOR : 4 TAHUN 2020 NOMOR : 4 TAHUN 2020

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 14/KM.10/2018

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 14/KM.10/2018 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 28 MARET 2018 SAMPAI DENGAN 03 APRIL 2018 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 14/KM.10/2018

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 493/KM.1/2002

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 493/KM.1/2002 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 11 SAMPAI DENGAN 17 NOVEMBER 2002 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 493/KM.1/2002

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA (NOMOR 255/M-DAG/Kep/8/2005; NOMOR 412/KMK.010/2005; NOMOR 269/M-IND/Kep/8/2005)  

Peraturan Pajak KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA (NOMOR 255/M-DAG/Kep/8/2005; NOMOR 412/KMK.010/2005; NOMOR 269/M-IND/Kep/8/2005) TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERTUKARAN DOKUMEN/DATA SECARA ELEKTRONIK MENTERI PERDAGANGAN, MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama antara Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA (NOMOR 255/M-DAG/Kep/8/2005; NOMOR 412/KMK.010/2005; NOMOR 269/M-IND/Kep/8/2005)  

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 707 TAHUN 2017 NOMOR 256 TAHUN 2017 NOMOR 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017

Peraturan Pajak KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 707 TAHUN 2017 NOMOR 256 TAHUN 2017 NOMOR 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017TENTANGHARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, Menimbang : … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 707 TAHUN 2017 NOMOR 256 TAHUN 2017 NOMOR 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017