KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1997

Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1997 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN KEPADA USAHA INDUSTRI TERTENTU PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam upaya menciptakan iklim yang lebih menarik bagi usaha penanaman modal dan untuk lebih meningkatkan kegiatan ekonomi pada umumnya, dipandang perlu memberikan fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1997

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1998

Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 1995 TENTANG PERLAKUAN PABEAN DAN PERPAJAKAN ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KOMPONEN DAN KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEDAN UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM USAHA PERTAKSIAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka menciptakan usaha yang lebih sehat di bidang pertaksian, dipandang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1998

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1998

Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1986 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1998

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1998

Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1998TENTANGPERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK OLEH SWASTAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa pemberian fasilitas kepabeanan dan perpajakan atas impor barang modal dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik oleh swasta yang selama ini diberikan dirasakan sudah cukup memadai; bahwa sehubungan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1998

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 1996

Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 1996 TENTANG TIM PENGKAJIAN PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN USAHA INDUSTRI TERTENTU PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Industri Tertentu, dipandang perlu membentuk Tim Pengkajian Pemberian Fasilitas Perpajakan Usaha … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 1996

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1995

Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1986 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 148 TAHUN 1998

Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 148 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa di … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 148 TAHUN 1998

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 151 TAHUN 1998

Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 151 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN YORDANIA HASHIMIAH TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa di Aman, Yordania, pada tanggal 12 Nopember 1996 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 151 TAHUN 1998

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 155 TAHUN 1998

Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 155 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH UKRAINA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa di Jakarta, pada tanggal 11 April 1996 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 155 TAHUN 1998

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 157 TAHUN 1998

Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 157 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MONGOLIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa di Ulan Bator, Mongolia, pada tanggal 2 Juli 1996 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 157 TAHUN 1998