Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104/PMK.010/2016 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN, KEPABEANAN, DAN CUKAI PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan perlakuan perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kawasan Ekonomi Khusus dan sesuai ketentuan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104/PMK.010/2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105/PMK.010/2016
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105/PMK.010/2016 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI DI KAWASAN INDUSTRI DAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan perlakuan perpajakan, dan kepabeanan, di Kawasan Industri dan sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105/PMK.010/2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109/PMK.05/2016
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109/PMK.05/2016 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja Negara yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109/PMK.05/2016
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 600/KMK.03/2016
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 600/KMK.03/2016 TENTANG PENETAPAN BANK PERSEPSI YANG BERTINDAK SEBAGAI PENERIMA UANG TEBUSAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri untuk menerima setoran … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 600/KMK.03/2016
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 37/PJ/2016
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 37/PJ/2016 TENTANG PROSEDUR PEMINJAMAN, PERMINTAAN SALINAN, DAN PENGEMBALIAN SURAT PEMBERITAHUAN PADA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN DAN KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Sehubungan dengan telah dilaksanakannya tugas penerimaan, pemindaian, perekaman, dan penyimpanan dokumen … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 37/PJ/2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124/PMK.02/2016
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124/PMK.02/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, menteri/pimpinan lembaga dapat menyusun … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124/PMK.02/2016
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2016
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA] NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2016
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 534/PJ.10/2016
Peraturan Pajak KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK __________________________________________________________________ 3 Oktober 2016 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 534/PJ.10/2016 TENTANG AKSES PROFIL PERSEROAN PADA DITJEN AHU ONLINE MELALUI APLIKASI PORTAL DJP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pemanfaatan data yang berasal dari Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH nomor 31 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 534/PJ.10/2016
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 704/PJ.02/2016
Peraturan Pajak KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK __________________________________________________________________ 19 Oktober 2016 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 704/PJ.02/2016 TENTANG PENEGASAN PERLAKUAN NPWP BAGI PENGUSAHA KAWASAN BERIKAT ATAU PDKB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan hasil pengawasan unggulan (policy recommendation) Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tahun 2015 pada Direktorat Jenderal Pajak yang terkait dengan efektivitas … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 704/PJ.02/2016
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 284/PJ.13/2016
Peraturan Pajak KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK __________________________________________________________________ 31 Oktober 2016 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 284/PJ.13/2016 TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN WAJIB PAJAK USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) MELALUI PROGRAM BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES (BDS) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pelaksanaan program pembinaan bagi Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dengan ini … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 284/PJ.13/2016