Peraturan Pajak KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK _____________________________________________________________________ 23 Desember 2016 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 335/PJ.13/2016 TENTANG PENYAMPAIAN INFORMASI KANAL PEMBUATAN KODE BILLING DAN PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan (PKP) nomor S-350/PJ.08/2016 tanggal 30 November 2016 hal Penyampaian Surat Menteri … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 335/PJ.13/2016
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 48/PJ.10/2017
Peraturan Pajak KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK _____________________________________________________________________ 31 Januari 2017 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 48/PJ.10/2017 TENTANG PEMBERITAHUAN DOWNTIME APLIKASI BILLING PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan kegiatan peningkatan Infrastruktur Sistem Billing DJP, dengan ini disampaikan bahwa aplikasi di bawah ini : 1. http://www.sse.pajak.go.id; 2. http://www.sse2.pajak.go.id; 3. http://www.sse3.pajak.go.id; 4. Aplikasi intranet billing-djp; 5. … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 48/PJ.10/2017
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 150/PJ.03/2017
Peraturan Pajak KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ___________________________________________________________________ 1 Maret 2017 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 150/PJ.03/2017 TENTANG PENEGASAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) TERKAIT PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN HARTA (SPH) UNTUK PENGAMPUNAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2016 bagi Wajib … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 150/PJ.03/2017
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 268/PJ.02/2017
Peraturan Pajak KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ____________________________________________________________________ 05 Juni 2017 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 268/PJ.02/2017 TENTANG PENEGASAN HAPUSNYA KEWAJIBAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA BAGI WAJIB PAJAK YANG TELAH MENYAMPAIKAN SURAT PERNYATAAN HARTA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka memberikan keseragaman dalam penghapusan kewajiban pemberian imbalan bunga bagi wajib Pajak yang telah … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 268/PJ.02/2017
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 293/PJ.02/2017
Peraturan Pajak KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK _____________________________________________________________________ 10 Juli 2017 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 293/PJ.02/2017 TENTANG PENEGASAN TERKAIT PERSYARATAN SERTA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SEORANG KUASA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tentang persyaratan serta … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 293/PJ.02/2017
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 247/PJ/2017
Peraturan Pajak KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK _____________________________________________________________________ 14 Juli 2017 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 247/PJ/2017 TENTANG STRATEGI PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK DARI PENJUALAN BENDA METERAI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak dari penjualan Benda Materai dan sehubungan dengan maraknya peredaran dan penggunaan Meterai Tempel tidak sah, dengan ini … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 247/PJ/2017
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 46/PJ/2016
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 46/PJ/2016 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG TEBUSAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK A. Umum Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2016 tentang Pengembalian … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 46/PJ/2016
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 193 TAHUN 2016
Peraturan Pajak PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 193 TAHUN 2016 TENTANG PEMBEBASAN 100% (SERATUS PERSEN) ATAS BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA JUAL BELI ATAU PEMBERIAN HAK BARU PERTAMA KALI DAN/ATAU PENGENAAN SEBESAR 0% (NOL PERSEN) BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA PERISTIWA WARIS ATAU HIBAH WASIAT DENGAN … Lanjutkan membaca PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 193 TAHUN 2016
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2016
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2016TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2016
PERATURAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR : PER – 01/PP/2016
Peraturan Pajak PERATURAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR : PER - 01/PP/2016 TENTANG PERTIMBANGAN PERSETUJUAN KETUA PENGADILAN PAJAK ATAS PERMOHONAN IZIN KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK KETUA PENGADILAN PAJAK REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada prinsipnya mengatur bahwa para pihak yang bersengketa dapat didampingi atau diwakili … Lanjutkan membaca PERATURAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR : PER – 01/PP/2016