Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/PMK.07/2007 TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/PMK.07/2007
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05/PMK.07/2007
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05/PMK.07/2007 TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2007 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05/PMK.07/2007
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 15/PJ/2007
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 15/PJ/2007 TENTANG PENGGUNAAN FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2007 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 sehubungan dengan reorganisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 15/PJ/2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 60/PJ./2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 60/PJ./2001 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAN ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA SISMIOP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan ini disampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, meningkatKan akuntabilitas kinerja dengan memberikan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 60/PJ./2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.6/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ.6/2001 TENTANG EVALUASI PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 2000 SAMPAI DENGAN TRIWULAN III (APRIL S/D DESEMBER 2000) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berdasarkan Laporan Bulanan Penerimaan PBB dan BPHTB (KPL KPPBB.6.2) yang dihimpun oleh Direktorat PBB dan BPHTB, penerimaan PBB dan BPHTB yang telah dicapai sampai … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.6/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.6/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 05/PJ.6/2001 TENTANG ANTISIPASI REAKSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN KETENTUAN TENTANG NJKP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan diberlakukannya ketentuan baru di bidang NJKP yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Sesuai dengan petikan berita dari beberapa surat kabar (terlampir), nampak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.6/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 51/PJ.6/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 51/PJ.6/1999 TENTANG TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TUNGGAKAN PBB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Daftar Laporan Tunggakan PBB yang diterima Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan, sebagai respon dari SE-44/PJ.6/1999 tanggal 16 Juli 1999 terdapat banyaknya data tunggakan yang seharusnya ditindaklanjuti sesuai Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 51/PJ.6/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 52/PJ.6/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 52/PJ.6/1999 TENTANG LAPORAN BULANAN PENERIMAAN PBB (KPL.KPPBB.6.2) DAN LAPORAN TRIWULANAN RESTITUSI DAN KOMPENSASI BPHTB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka memperoleh data yang akurat tentang perkembangan tunggakan PBB dan tertib administrasi laporan triwulanan restitusi dan kompensasi BPHTB, diminta Saudara membuat laporan tersebut sebagai berikut : Untuk … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 52/PJ.6/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 53/PJ.6/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 53/PJ.6/1999 TENTANG KELENGKAPAN DATA PENDUKUNG PENYELESAIAN KEBERATAN PBB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih ditemukan adanya proses penyelesaian keberatan PBB yang tidak didukung oleh data yang lengkap/akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya terutama untuk mengantisipasi wajib pajak yang mengajukan banding ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 53/PJ.6/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 55/PJ.6/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 55/PJ.6/1999 TENTANG PETUNJUK TEKNIS ANALISIS PENENTUAN NIR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka untuk lebih meningkatkan kualitas NJOP Bumi dalam pelaksanaan penilaian massal untuk penentuan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) khususnya faktor penyesuaian terhadap waktu dan jenis data sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 55/PJ.6/1999