SURAT EDARAN NOMOR SE-49/PJ/2015  

Peraturan Pajak SURAT EDARAN NOMOR SE-49/PJ/2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK A. Umum Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan, perlu disusun Surat Edaran sebagai petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Menteri Keuangan dimaksud. B. Maksud dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN NOMOR SE-49/PJ/2015  

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ/2015

Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ/2015 TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TERKAIT DENGAN PENERBITAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN DI BIDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa ketentuan dalam … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ/2015

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-30/PJ/2015

Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-30/PJ/2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2009TENTANG BENTUK  FORMULIR  SURAT SETORAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Ketiga atas … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-30/PJ/2015

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 42/PJ/2015

Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 42/PJ/2015 TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERHUTANAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa ketentuan mengenai pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perhutanan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-36/PJ/2011 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan; bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan, … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 42/PJ/2015

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 47/PJ/2015

Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 47/PJ/2015 TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tata cara pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara, telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2012 tentang … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 47/PJ/2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 249/PMK.07/2015

Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 249/PMK.07/2015 TENTANG PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 jo. Peraturan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 249/PMK.07/2015

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 48/PJ/2015

Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 48/PJ/2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN NOMOR OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa ketentuan mengenai nomor objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan, telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2010 tentang Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 48/PJ/2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4/PMK.07/2016

Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4/PMK.07/2016 TENTANG KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2011, TAHUN ANGGARAN 2013 DAN TAHUN ANGGARAN 2014 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4/PMK.07/2016

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 24/PJ/2016

Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 24/PJ/2016 TENTANG PENETAPAN NILAI BUMI PER METER PERSEGI UNTUK PERMUKAAN BUMI OFFSHORE, NILAI BUMI PER METER PERSEGI UNTUK TUBUH BUMI EKSPLORASI, ANGKA KAPITALISASI, HARGA UAP, DAN HARGA LISTRIK, UNTUK PENENTUAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN TAHUN PAJAK 2016 DIREKTUR JENDERAL … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 24/PJ/2016

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 25/PJ/2016

Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 25/PJ/2016 TENTANG PENETAPAN NILAI BUMI PER METER PERSEGI AREAL TIDAK PRODUKTIF, RASIO BIAYA PRODUKSI, DAN ANGKA KAPITALISASI, UNTUK PENENTUAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA SEKTOR PERHUTANAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) huruf e dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 25/PJ/2016