Kategori: Peraturan Menteri Keuangan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 201/PMK.04/2020TENTANGDEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION)DAN PEMBAYARAN INISIATIF (VOLUNTARY PAYMENT)DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai deklarasi inisiatif (voluntary declaration) dan pembayaran inisiatif (voluntary payment) atas nilai pabean untuk penghitungan bea masuk telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2016 tentang Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) atas Nilai Pabean untuk … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 201/PMK.04/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 225/PMK.05/2020TENTANGSISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 225/PMK.05/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 230/PMK.07/2020TENTANGRINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT DAERAHPROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2021DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 230/PMK.07/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 234/PMK.05/2020TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 225/PMK.05/2019TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSATDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk lebih memberikan kepastian pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, berdasarkan ketentuan Pasal … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 234/PMK.05/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 235/PMK.010/2020TENTANGORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASIINTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk memajukan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia, perlu menjalin hubungan kerja sama internasional yang harmonis dan saling menguntungkan dengan organisasi internasional;bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai perlakuan perpajakan bagi … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 235/PMK.010/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 236/PMK.010/2020TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR202/PMK.010/2017 TENTANG PELAKSANAAN PERLAKUAN PAJAKPENGHASILAN YANG DIDASARKAN PADA KETENTUANDALAM PERJANJIAN INTERNASIONALDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk memajukan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia, perlu menjalin hubungan kerja sama internasional yang harmonis dan saling menguntungkan baik dengan negara mitra maupun organisasi internasional;bahwa … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 236/PMK.010/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 220/PMK.03/2020TENTANGTATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAIATAS PENYERAHAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TERTENTUDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk menjamin rasa keadilan, memberikan kepastian hukum, dan menyederhanakan mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Liquefied Petroleum Gas tertentu, perlu dilakukan pengaturan ketentuan mengenai pengenaan Pajak … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 220/PMK.03/2020